Sejak Berdiri, KPK Sudah Memproses 119 Kepala Daerah Tersangka Korupsi

Kompas.com - 08/10/2019, 17:11 WIB
Jubir KPK Febri Diansyah memberikan keterangan pers terkait pengembangan perkara dari OTT kasus suap dalam proyek Baggage Handling System (BHS) di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (2/10/2019). KPK menetapkan  Direktur Utama PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) Darman Mappangara sebagai tersangka kasus tersebut karena diduga memberikan suap kepada mantan Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II Andra Y Agussalam untuk mengawal agar proyek BHS itu dikerjakan oleh PT INTI. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc. ANTARA FOTO/Aprillio AkbarJubir KPK Febri Diansyah memberikan keterangan pers terkait pengembangan perkara dari OTT kasus suap dalam proyek Baggage Handling System (BHS) di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (2/10/2019). KPK menetapkan Direktur Utama PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) Darman Mappangara sebagai tersangka kasus tersebut karena diduga memberikan suap kepada mantan Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II Andra Y Agussalam untuk mengawal agar proyek BHS itu dikerjakan oleh PT INTI. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Terjeratnya Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara dalam kasus korupsi menambah panjang daftar kepala daerah yang pernah berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sejak berdiri pada Desember 2002 lalu, lembaga antirasuah tersebut mencatat telah memproses 119 kepala daerah yang tersandung kasus korupsi.

"Itu data per 7 Oktober 2019 sejak KPK berdiri," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Selasa (8/10/2019).

Baca juga: 10 Kepala Daerah Tersangka Korupsi Dapat Opini WTP dari BPK

Dalam data yang diterima Kompas.com, 119 kepala daerah yang terjerat kasus korupsi tersebut berasal dari 25 provinsi berbeda.

Provinsi yang kepala daerahnya paling banyak tersandung korupsi adalah Sumatera Utara dan Jawa Timur.

Kedua provinsi itu memiliki 14 kepala daerah yang dijadikan tersangka oleh KPK sejak 2002.

Baca juga: Perludem Ajak Anak Muda Tolak Calon Kepala Daerah Tersangka Korupsi

Febri menuturkan, mayoritas kepala daerah tersebut tidak diproses lewat operasi tangkap tangan. Ia menyebut, hanya ada 47 dari 119 kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan.

"Dari 119 orang Kepala Daerah yang diproses KPK, 47 diantaranya dari kegiatan tangkap tangan atau hanya 39,4 persen. Sehingga tidak sepenuhnya benar jika seluruh kepala daerah diproses melalui OTT," ujar Febri.

Sementara itu, KPK tercatat telah mencokok tujuh orang kepala daerah dalam operasi tangkap tangan pada 2019 terhitung sejak 1 Januari 2019 hingga Oktober 2019.

Baca juga: Curhat Mendagri soal Kepala Daerah Korupsi hingga Pengangkatan Pj Gubernur

JabarKetujuh kepala daerah itu adalah Bupati Mesuji Khamami, Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyuni Maria Manalip, dan Gubernur Kepualauan Riau Nurdin Basirun.

Kemudian, Bupati Kudus Tamzil, Bupati Muara Enim Ahmad Yani, Bupati Bengkayang Suryadman Gidot, serta Bupati Lampung Utara Agung Ilmu.

Dalam konferensi penetapan Agung sebagai tersangka, Senin malam kemarin, Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan mengingatkan para kepala daerah untuk menjauhi praktik korupsi.

Baca juga: Akar Persoalan Korupsi Kepala Daerah Dinilai Bukan karena Gaji Kecil

Ia mengatakan, para kepala daerah tidak perlu khawatir dalam mengambil keputusan sepanjang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak ada embel-embel suap, fee atau sejenisnya.

"KPK pasti akan bisa memilah dengan tepat sesuai aturan hukum dan bukti yang ada, antara mana yang melakukan korupsi dan mana yang berkomitmen untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersih," ujar Basaria.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Menkumham Minta Anaknya Tak Datangi KPK | Surat Pencekalan Rizieq Shihab

[POPULER NASIONAL] Menkumham Minta Anaknya Tak Datangi KPK | Surat Pencekalan Rizieq Shihab

Nasional
Penutupan Kongres Nasdem dan Pelukan Erat Jokowi-Surya Paloh...

Penutupan Kongres Nasdem dan Pelukan Erat Jokowi-Surya Paloh...

Nasional
Demer Linggih: Mufakat Jauh Lebih Baik

Demer Linggih: Mufakat Jauh Lebih Baik

Nasional
Mahfud: Saya Senang Kalau Ada Perppu KPK, Tapi Saya Sekarang Menteri

Mahfud: Saya Senang Kalau Ada Perppu KPK, Tapi Saya Sekarang Menteri

Nasional
ISNU: daripada Ganti Istilah, Sebaiknya Jokowi Potong Akar Radikalisme

ISNU: daripada Ganti Istilah, Sebaiknya Jokowi Potong Akar Radikalisme

Nasional
Selasa Ini, Gugatan Praperadilan Imam Nahrawi dan Dhamantra Diputuskan

Selasa Ini, Gugatan Praperadilan Imam Nahrawi dan Dhamantra Diputuskan

Nasional
Jokowi: Ada yang Coba Halangi Saya Hentikan Impor, Pasti Saya Gigit!

Jokowi: Ada yang Coba Halangi Saya Hentikan Impor, Pasti Saya Gigit!

Nasional
Konsep Pertahanan Rakyat Semesta Lima Tahun ke Depan ala Prabowo...

Konsep Pertahanan Rakyat Semesta Lima Tahun ke Depan ala Prabowo...

Nasional
Saat Rizieq Shihab Memegang Dua Lembar yang Diklaim Surat Cekal...

Saat Rizieq Shihab Memegang Dua Lembar yang Diklaim Surat Cekal...

Nasional
Perdebatan Prabowo Vs Anggota DPR Fraksi PDI-P Saat Rapat Perdana...

Perdebatan Prabowo Vs Anggota DPR Fraksi PDI-P Saat Rapat Perdana...

Nasional
Periksa Mantan Wabup Lampung Utara, KPK Telusuri Dana Kampanye Mustafa

Periksa Mantan Wabup Lampung Utara, KPK Telusuri Dana Kampanye Mustafa

Nasional
Kata Mahfud MD, Jokowi Pernah Sampaikan Laporan ke KPK tapi Tak Disentuh

Kata Mahfud MD, Jokowi Pernah Sampaikan Laporan ke KPK tapi Tak Disentuh

Nasional
Bicara soal Insiden Mega-Paloh, Jokowi Tegaskan Koalisinya Rukun

Bicara soal Insiden Mega-Paloh, Jokowi Tegaskan Koalisinya Rukun

Nasional
Di hadapan Jokowi, Surya Paloh Sebut Nasdem Akan Gelar Konvensi Capres 2024

Di hadapan Jokowi, Surya Paloh Sebut Nasdem Akan Gelar Konvensi Capres 2024

Nasional
Undang Tokoh Masyarakat, Mahfud MD Bahas Perppu KPK dan Penegakan Hukum

Undang Tokoh Masyarakat, Mahfud MD Bahas Perppu KPK dan Penegakan Hukum

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X