Kompas.com - 22/02/2019, 11:01 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Almas Sjafrina menilai akar persoalan korupsi oleh kepala daerah bukan karena urusan gaji yang kecil.

"Menurut saya akar persoalannya bukan karena gaji yang kecil, tetapi memang karena integritas dan faktor mahalnya biaya kontestasi," kata Almas kepada Kompas.com, Jumat (22/2/2019).

Hal itu menyikapi pernyataan Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Longki Djanggola, yang mengeluhkan kecilnya gaji gubenur di Indonesia. Longki mengaitkan kecilnya gaji gubernur dengan maraknya kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan KPK.

Baca juga: Kepada Wapres, Para Gubernur Mengeluhkan Gaji yang Dianggap Sangat Kecil

Longki juga membandingkan gaji gubernur dengan anggota DPRD yang mencapai Rp70 juta.

Menurut Almas, dua akar persoalan itu yang harus dijawab. Ia menekankan pentingnya pembenahan rekrutmen bakal calon kepala daerah di partai politik, pembenahan tata keuangan partai, hingga pembenahan proses pemenangan kontestasi.

"Korupsi kepala daerah mencapai miliaran. Gaji dinaikkan menjadi berapa agar kepala daerah tidak korup?" ujarnya.

Almas menegaskan, sepanjang akar persoalannya tak dituntaskan, peluang kenaikan gaji sebagai sarana menekan fenomena korupsi kepala daerah menjadi kecil.

Baca juga: IBC: Kenaikan Gaji Kepala Daerah Tak Berkorelasi dengan Penurunan Korupsi

Keluhan gaji gubernur yang rendah disampaikan Longki di hadapan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) APPSI di Hotel Grand Inna Padang, Sumatera Barat, Kamis (21/2/2019).

"Jujur saja, saya dari provinsi dengan APBD yang tidak terlalu besar, tetapi gaji anggota DPRD sekarang mencapai Rp 70 juta. Masih ditambah biaya transportasi dan lain-lain. Terus kami sebagai gubernur dan saya kapan mendapatkan hal yang seperti itu," ujar Gubernur Sulawesi Tengah itu lalu disambut tepuk tangan oleh gubernur lain.

"Akhirnya sekarang kita lihat banyak kepala daerah yang kena OTT (operasi tangkap tangan). Ini kami suarakan supaya pemerintah pusat juga tahu, gaji kami sangat kecil," lanjutnya.

Kompas TV Baru-baru ini, capres nomor urut 02, Prabowo Subianto mengatakan dalam pidatonya bahwa gaji dokter lebih kecil dari pada gaji juru parkir. Benar nggak ya? Berikut laporan Jurnalis Digital KompasTV Edika Ipelona.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Unsur-Unsur Negara Menurut Konvensi Montevideo 1993

Unsur-Unsur Negara Menurut Konvensi Montevideo 1993

Nasional
Bupati Jayapura: DOB Solusi Mempercepat Kesejahteraan Papua

Bupati Jayapura: DOB Solusi Mempercepat Kesejahteraan Papua

Nasional
ICW Minta Polri Segera Berhentikan Irjen Napoleon: Agar Tak Ada Lagi yang Terlibat Korupsi

ICW Minta Polri Segera Berhentikan Irjen Napoleon: Agar Tak Ada Lagi yang Terlibat Korupsi

Nasional
KPK Sita Sejumlah Dokumen dari Istri Eks Dirjen Kemendagri Terkait Kasus Suap PEN

KPK Sita Sejumlah Dokumen dari Istri Eks Dirjen Kemendagri Terkait Kasus Suap PEN

Nasional
Tak Kunjung Berhentikan Irjen Napoleon, Polri Dianggap Permisif pada Anggotanya yang Korupsi

Tak Kunjung Berhentikan Irjen Napoleon, Polri Dianggap Permisif pada Anggotanya yang Korupsi

Nasional
Puan Dinilai Jadi Pasangan Ideal Prabowo di Pilpres 2024

Puan Dinilai Jadi Pasangan Ideal Prabowo di Pilpres 2024

Nasional
Jokowi Diundang Datang ke Kongres Masyarakat Adat di Papua Akhir Oktober

Jokowi Diundang Datang ke Kongres Masyarakat Adat di Papua Akhir Oktober

Nasional
PDI-P Dapat Usung Capres Sendiri Tanpa Perlu Koalisi, Bagaimana Bisa?

PDI-P Dapat Usung Capres Sendiri Tanpa Perlu Koalisi, Bagaimana Bisa?

Nasional
Geledah Sejumlah Tempat di Ambon, KPK Sita Catatan Aliran Uang Terkait Dugaan Suap Wali Kota

Geledah Sejumlah Tempat di Ambon, KPK Sita Catatan Aliran Uang Terkait Dugaan Suap Wali Kota

Nasional
Kejagung Periksa Presiden Direktur Alfamart sebagai Saksi Kasus Ekspor Minyak Goreng

Kejagung Periksa Presiden Direktur Alfamart sebagai Saksi Kasus Ekspor Minyak Goreng

Nasional
UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 80,3 Persen, Dosis Ketiga 20,97 Persen

UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 80,3 Persen, Dosis Ketiga 20,97 Persen

Nasional
PDI-P Disarankan Tak Terlalu Percaya Diri Hadapi Pilpres 2024

PDI-P Disarankan Tak Terlalu Percaya Diri Hadapi Pilpres 2024

Nasional
Eks Dirjen Kementan Ditahan KPK Setelah 6 Tahun Berstatus Tersangka, Ini Konstruksi Perkaranya...

Eks Dirjen Kementan Ditahan KPK Setelah 6 Tahun Berstatus Tersangka, Ini Konstruksi Perkaranya...

Nasional
Status Irjen Napoleon Sebagai Polisi Aktif Dipertanyakan, Ini Kata Polri

Status Irjen Napoleon Sebagai Polisi Aktif Dipertanyakan, Ini Kata Polri

Nasional
Pimpinan Duga Ada Agenda Tertentu di Balik Pertemuan Jokowi dengan Sejumlah Anggota MRP

Pimpinan Duga Ada Agenda Tertentu di Balik Pertemuan Jokowi dengan Sejumlah Anggota MRP

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.