Akar Persoalan Korupsi Kepala Daerah Dinilai Bukan karena Gaji Kecil

Kompas.com - 22/02/2019, 11:01 WIB
Ilustrasi ThinkstockIlustrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Almas Sjafrina menilai akar persoalan korupsi oleh kepala daerah bukan karena urusan gaji yang kecil.

"Menurut saya akar persoalannya bukan karena gaji yang kecil, tetapi memang karena integritas dan faktor mahalnya biaya kontestasi," kata Almas kepada Kompas.com, Jumat (22/2/2019).

Hal itu menyikapi pernyataan Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Longki Djanggola, yang mengeluhkan kecilnya gaji gubenur di Indonesia. Longki mengaitkan kecilnya gaji gubernur dengan maraknya kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan KPK.

Baca juga: Kepada Wapres, Para Gubernur Mengeluhkan Gaji yang Dianggap Sangat Kecil

Longki juga membandingkan gaji gubernur dengan anggota DPRD yang mencapai Rp70 juta.

Menurut Almas, dua akar persoalan itu yang harus dijawab. Ia menekankan pentingnya pembenahan rekrutmen bakal calon kepala daerah di partai politik, pembenahan tata keuangan partai, hingga pembenahan proses pemenangan kontestasi.

"Korupsi kepala daerah mencapai miliaran. Gaji dinaikkan menjadi berapa agar kepala daerah tidak korup?" ujarnya.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Almas menegaskan, sepanjang akar persoalannya tak dituntaskan, peluang kenaikan gaji sebagai sarana menekan fenomena korupsi kepala daerah menjadi kecil.

Baca juga: IBC: Kenaikan Gaji Kepala Daerah Tak Berkorelasi dengan Penurunan Korupsi

Keluhan gaji gubernur yang rendah disampaikan Longki di hadapan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) APPSI di Hotel Grand Inna Padang, Sumatera Barat, Kamis (21/2/2019).

"Jujur saja, saya dari provinsi dengan APBD yang tidak terlalu besar, tetapi gaji anggota DPRD sekarang mencapai Rp 70 juta. Masih ditambah biaya transportasi dan lain-lain. Terus kami sebagai gubernur dan saya kapan mendapatkan hal yang seperti itu," ujar Gubernur Sulawesi Tengah itu lalu disambut tepuk tangan oleh gubernur lain.

"Akhirnya sekarang kita lihat banyak kepala daerah yang kena OTT (operasi tangkap tangan). Ini kami suarakan supaya pemerintah pusat juga tahu, gaji kami sangat kecil," lanjutnya.



Rekomendasi untuk anda
INSIGHT
Polemik PPN
Polemik PPN
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Tinjau Vaksinasi 10.000 Pelaku Jasa Keuangan

Jokowi Tinjau Vaksinasi 10.000 Pelaku Jasa Keuangan

Nasional
Vaksinasi Ulang Memungkinkan jika Masih Terpapar Covid-19? Ini Penjelasan Kemenkes

Vaksinasi Ulang Memungkinkan jika Masih Terpapar Covid-19? Ini Penjelasan Kemenkes

Nasional
Polemik GKI Yasmin yang Belum Tuntas...

Polemik GKI Yasmin yang Belum Tuntas...

Nasional
UPDATE 16 Juni: 1 Sembuh di India, Tak Ada Tambahan Kasus WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE 16 Juni: 1 Sembuh di India, Tak Ada Tambahan Kasus WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Jokowi Dijadwalkan Lantik Gubernur dan Wagub Sulteng Rabu Sore Ini

Jokowi Dijadwalkan Lantik Gubernur dan Wagub Sulteng Rabu Sore Ini

Nasional
Pemangkasan Hukuman Pinangki: Dinilai Janggal dan Lukai Upaya Pemberantasan Korupsi

Pemangkasan Hukuman Pinangki: Dinilai Janggal dan Lukai Upaya Pemberantasan Korupsi

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19 dan Amunisi Pencegahan yang Tak Kuat

Lonjakan Kasus Covid-19 dan Amunisi Pencegahan yang Tak Kuat

Nasional
Moeldoko: Kami Akan Kawal Pemulihan Pariwisata di Bali

Moeldoko: Kami Akan Kawal Pemulihan Pariwisata di Bali

Nasional
Satgas Sebut Suplai dan Jadwal Vaksin Covid-19 Terjaga untuk Penuhi Target 1 Juta Per Hari

Satgas Sebut Suplai dan Jadwal Vaksin Covid-19 Terjaga untuk Penuhi Target 1 Juta Per Hari

Nasional
Ngabalin: TWK Internal KPK, Pemerintah Tak Bisa Komentar

Ngabalin: TWK Internal KPK, Pemerintah Tak Bisa Komentar

Nasional
[POPULER NASIONAL] Aturan Lengkap PPKM di 34 Provinsi | Jawaban Firli Saat Ditanya Pilih Pancasila atau Agama

[POPULER NASIONAL] Aturan Lengkap PPKM di 34 Provinsi | Jawaban Firli Saat Ditanya Pilih Pancasila atau Agama

Nasional
Satgas Covid-19 Ingatkan Lagi Tetap Disiplin Protokol Kesehatan meski Sudah Divaksinasi

Satgas Covid-19 Ingatkan Lagi Tetap Disiplin Protokol Kesehatan meski Sudah Divaksinasi

Nasional
Satgas: Efektivitas Vaksin Covid-19 Masih Tinggi, Termasuk Melindungi dari Varian Delta

Satgas: Efektivitas Vaksin Covid-19 Masih Tinggi, Termasuk Melindungi dari Varian Delta

Nasional
BKN Sebut Informasi Pelaksanaan TWK Pegawai KPK Rahasia Negara

BKN Sebut Informasi Pelaksanaan TWK Pegawai KPK Rahasia Negara

Nasional
Sespri Edhy Prabowo Ungkap Alasan soal Perusahaan yang Tak Dapat Jatah Ekspor Benih Benur

Sespri Edhy Prabowo Ungkap Alasan soal Perusahaan yang Tak Dapat Jatah Ekspor Benih Benur

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X