Akar Persoalan Korupsi Kepala Daerah Dinilai Bukan karena Gaji Kecil

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Almas Sjafrina menilai akar persoalan korupsi oleh kepala daerah bukan karena urusan gaji yang kecil.

"Menurut saya akar persoalannya bukan karena gaji yang kecil, tetapi memang karena integritas dan faktor mahalnya biaya kontestasi," kata Almas kepada Kompas.com, Jumat (22/2/2019).

Hal itu menyikapi pernyataan Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Longki Djanggola, yang mengeluhkan kecilnya gaji gubenur di Indonesia. Longki mengaitkan kecilnya gaji gubernur dengan maraknya kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan KPK.

Baca juga: Kepada Wapres, Para Gubernur Mengeluhkan Gaji yang Dianggap Sangat Kecil

Longki juga membandingkan gaji gubernur dengan anggota DPRD yang mencapai Rp70 juta.

Menurut Almas, dua akar persoalan itu yang harus dijawab. Ia menekankan pentingnya pembenahan rekrutmen bakal calon kepala daerah di partai politik, pembenahan tata keuangan partai, hingga pembenahan proses pemenangan kontestasi.

"Korupsi kepala daerah mencapai miliaran. Gaji dinaikkan menjadi berapa agar kepala daerah tidak korup?" ujarnya.

Almas menegaskan, sepanjang akar persoalannya tak dituntaskan, peluang kenaikan gaji sebagai sarana menekan fenomena korupsi kepala daerah menjadi kecil.

Baca juga: IBC: Kenaikan Gaji Kepala Daerah Tak Berkorelasi dengan Penurunan Korupsi

Keluhan gaji gubernur yang rendah disampaikan Longki di hadapan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) APPSI di Hotel Grand Inna Padang, Sumatera Barat, Kamis (21/2/2019).

"Jujur saja, saya dari provinsi dengan APBD yang tidak terlalu besar, tetapi gaji anggota DPRD sekarang mencapai Rp 70 juta. Masih ditambah biaya transportasi dan lain-lain. Terus kami sebagai gubernur dan saya kapan mendapatkan hal yang seperti itu," ujar Gubernur Sulawesi Tengah itu lalu disambut tepuk tangan oleh gubernur lain.

"Akhirnya sekarang kita lihat banyak kepala daerah yang kena OTT (operasi tangkap tangan). Ini kami suarakan supaya pemerintah pusat juga tahu, gaji kami sangat kecil," lanjutnya.