Curhat Mendagri soal Kepala Daerah Korupsi hingga Pengangkatan Pj Gubernur Jabar

Kompas.com - 26/12/2018, 19:42 WIB
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo usai memaparkan laporan akhir tahun 2018 di kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (26/12/2018). CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.com Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo usai memaparkan laporan akhir tahun 2018 di kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (26/12/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, mencurahkan kegelisahan dan kegeramanya terhadap sejumlah peristiwa yang menyangkut dirinya sebagai seorang menteri.

Salah satunya terkait maraknya kepala daerah yang tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Tjahjo mengatakan, kondisi tersebut membuat dirinya banyak disalahkan, terutama di media sosial. 

"Berkaitan dengan 105 kepala daerah yang korupsi, yang disalahkan saya. Hampir semua media sosial menyalahkan saya yang enggak tegas, yang enggak bisa mengawal. Masak mau diawasi 24 jam, ini memang rekor," kata Tjaho saat memaparkan laporan akhir tahun 2018 di Gedung Kemendagri, Jakarta, Rabu (26/12/2018).

Diketahui sejak berdirinya KPK pada tahun 2002 hingga penghujung 2018, KPK telah menjerat 105 kepala daerah. Tak pelak, hal itu membuat Tjahjo juga sedih.


"Saya sedih, anggota DPRD Malang (hampir) habis semua. Saya juga minta ke KPK, lebih baik sapu bersih saja semua anggota DPRD yang korupsi, jangan dicicil, langsung sekaligus biar lebih enak," tutur Tjahjo.

Selain soal korupsi, Tjahjo juga geram dengan adanya dua media, daring dan cetak, yang menyebutkan dirinya akan menghapus syariat Islam di Aceh.

"Saya dihajar habis, enggak tahu sumber fitnah dari mana yang menyebutkan mendagri akan menghapus syariat Islam di Aceh. Itu kan sudah gila," paparnya.

Tak hanya itu, nama mendagri juga sempat ramai di medsos karena penunjukkan Komjen M Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat. Pasalnya, banyak yang mempertanyakan dasar Kemendagri dalam menunjuk sosok Iriawan.

Baca juga: Mendagri Bentuk Tim untuk Mendata Warga di Lokasi Terdampak Tsunami

"Pengangkatan Iriawan bisa menjadi pejabat Gubernur Jawa Barat itu sempat ramai di media sosial. Padahal, kami tidak melanggar Undang-Undang," kata Tjahjo.

Kendati adanya permasalahan yang menyangkut kinerja kementerianya, Tjahjo meminta kepada masyarakat untuk tidak membandingkan dirinya dengan Mendagri sebelumnya.

"Jangan bandingkan saya dengan menteri-menteri yang dulu, seperti jenderal Mardiyanto, Yogie Suardi Memet, dan lainnya. Mereka itu memang super power saat itu," pungkasnya.

Kompas TV Mengapa masih ada juga kepala daerah yang terjerat kasus korupsi meski KPK terus melakukan operasi tangkap tangan?<br /> <br /> Apa langkah yang paling jitu mencegah kepala daerah memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi?<br /> <br /> Simak bahasannya bersama Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW, Donal Fariz dan juru bicara KPK, Febri Diansyah.

 

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Close Ads X