Novel Baswedan Diterpa Isu Miring, WP KPK: Hoaks Serangan Balik Koruptor

Kompas.com - 04/10/2019, 13:31 WIB
Penyidik KPK Novel Baswedan (kiri) bersama Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo (kanan) memberikan keterangan kepada wartawan di dekat kediamannya, di Kelapa Gading, Jakarta, Minggu (17/6/2018). Wadah Pegawai KPK mendesak Presiden Joko Widodo membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk mengungkap pelaku penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan. ANTARA FOTO/HAFIDZ MUBARAK APenyidik KPK Novel Baswedan (kiri) bersama Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo (kanan) memberikan keterangan kepada wartawan di dekat kediamannya, di Kelapa Gading, Jakarta, Minggu (17/6/2018). Wadah Pegawai KPK mendesak Presiden Joko Widodo membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk mengungkap pelaku penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP KPK) Yudi Purnomo menilai, terpaan isu miring di media sosial menyangkut penyidik Novel Baswedan mencerminkan jalan pemberantasan korupsi tidak mudah.

"Karena memberantas korupsi tidak mudah. Sebab, yang dilawan adalah orang yang punya kewenangan, jaringan, dan tentu saja uang. Salah satu cara serangan balik koruptor adalah menebar hoaks," kata Yudi dalam keterangan tertulis, Jumat (4/10/2019).

Dalam hal ini, kata Yudi, penyebaran hoaks itu menimpa seorang Novel.

Yudi memandang, terpaan isu miring itu juga tak lepas dari peran Novel menangani kasus-kasus besar di KPK.

Baca juga: KPK: Ada Pihak yang Menyerang Novel Baswedan dengan Fitnah

 

Novel diketahui menangani kasus korupsi besar, seperti kasus pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik atau e-KTP dan kasus mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mochtar.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"(Penyebaran hoaks) untuk membunuh karakter pegawai KPK dalam hal ini bang Novel yang telah menjadi Kasatgas penyidikan kasus-kasus korupsi besar bahkan sampai mengorbankan matanya dan pelaku terornya (penyiraman air keras ke Novel) belum terungkap," kata Yudi.

Terkait apakah pegawai KPK tak mengambil langkah hukum untuk melawan terpaan isu miring Novel, Yudi hanya menjawab bahwa isu-isu itu sudah bisa ditepis lewat Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

Ia pun juga yakin masyarakat sudah semakin bijaksana dalam mencerna informasi di media sosial.

"Sampai saat ini pun masyarakat tidak termakan isu-isu tersebut karena meyakini integritas pegawai KPK merupakan pondasi dasar lembaga ini, yang membuat KPK masih dipercaya hingga saat ini," ujar Yudi.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengklarifikasi tiga isu miring menyangkut Novel.

Baca juga: Klarifikasi KPK soal Isu Terkait Novel: Foto dengan Anies Baswedan, Foto di Bandara, hingga Tuduhan Tukar Guling Kasus

Pertama, foto hitam putih Novel dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang sedang duduk bersama usai shalat di masjid.

Foto itu kemudian dikaitkan berimplikasi dengan sebuah lembaran yang tertulis “Tanda Bukti Penerimaan Laporan/Informasi Dugaan TPK”

Febri memastikan, informasi mengenai laporan pengaduan soal biaya Frankfurt Book Fair tahun 2015 Pemprov DKI yang dikait-kaitkan dengan foto Novel dan Anies itu tidak berhubungan.

Kedua, foto Novel yang sedang berada di bandara. Dalam narasi yang beredar, Novel disebut mau jalan-jalan.

Twit itu juga disertai penyebutkan akun-akun Twitter lainnya. Foto itu diunggah oleh salah satu pengguna Twitter Ary Prasetyo, @Aryprasetyo85 pada Rabu (25/9/2019).

Febri memastikan bahwa saat itu Novel berada di bandara karena hendak menjalani pengobatan matanya di Singapura, bukan untuk jalan-jalan.

Baca juga: Beredar Foto Novel Baswedan di Bandara, Ini Penjelasan Kuasa Hukum dan KPK

Ketiga, kata Febri, ada narasi yang sempat muncul pada saat Pansus Angket KPK berjalan yang kembali mencuat di media sosial.

"Seperti keterangan salah satu tersangka di KPK yang terkait dengan kasus suap terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi, bahwa seolah-olah ada seseorang yang menyerahkan indekos 50 kamar di Bandung sebagai tukar guling perkara," kata dia dalam keterangan pers, Kamis (3/10/2019).

Febri menyatakan, KPK saat itu sudah menepis narasi yang diedarkan saat itu. Ia menyesalkan masih ada pihak-pihak yang menyebarkan informasi bohong menyangkut Novel.

Padahal, Novel sudah menjadi korban penyiraman air keras.

"Kami mengajak semua pihak menggunakan kebebebasan berkomunikasi dan menyampaikan informasi secara bertanggungjawab dan hati-hati," ujar dia.

 
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jaga Stabilitas Sistem Keuangan dan Pemulihan Ekonomi, BI Laksanakan Program Strategis dan 4 Transformasi

Jaga Stabilitas Sistem Keuangan dan Pemulihan Ekonomi, BI Laksanakan Program Strategis dan 4 Transformasi

Nasional
Saat Presiden Jokowi Bujuk Menteri Basuki Beli Sepatu untuk 'Motoran'

Saat Presiden Jokowi Bujuk Menteri Basuki Beli Sepatu untuk "Motoran"

Nasional
Menteri PPPA: Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Masih Banyak Terjadi, Ini Jadi Alarm

Menteri PPPA: Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Masih Banyak Terjadi, Ini Jadi Alarm

Nasional
Bertemu Atlet Sepak Bola Nasional, Gus Muhaimin: Mereka Butuh Rasa Aman

Bertemu Atlet Sepak Bola Nasional, Gus Muhaimin: Mereka Butuh Rasa Aman

Nasional
Kemenko PMK Jalin Kerja Sama dengan BSSN Terkait Perlindungan Informasi dan Transaksi Elektronik

Kemenko PMK Jalin Kerja Sama dengan BSSN Terkait Perlindungan Informasi dan Transaksi Elektronik

Nasional
Protes soal Anggaran Sosialisasi Empat Pilar, Pimpinan MPR Usul Menkeu Sri Mulyani Dicopot

Protes soal Anggaran Sosialisasi Empat Pilar, Pimpinan MPR Usul Menkeu Sri Mulyani Dicopot

Nasional
Di Sidang MK, Pakar Nilai Putusan DKPP Bersifat Rekomendasi

Di Sidang MK, Pakar Nilai Putusan DKPP Bersifat Rekomendasi

Nasional
Ipda Yusmin Ungkap Alasan Penembakan Empat Laskar FPI di Dalam Mobil

Ipda Yusmin Ungkap Alasan Penembakan Empat Laskar FPI di Dalam Mobil

Nasional
Kelola Potensi Perikanan di Ende, Kementerian KP Gelar Pelatihan Pembuatan Pancing Gurita

Kelola Potensi Perikanan di Ende, Kementerian KP Gelar Pelatihan Pembuatan Pancing Gurita

Nasional
UPDATE 30 November: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 45,85 Persen dari Target

UPDATE 30 November: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 45,85 Persen dari Target

Nasional
KPK Serahkan Kasus Pembangunan Infrastruktur di PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) ke Polri

KPK Serahkan Kasus Pembangunan Infrastruktur di PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) ke Polri

Nasional
Disebut Gagal Ciptakan Lingkungan Kerja Aman dari Pelecehan Seksual, Ini Respons KPI

Disebut Gagal Ciptakan Lingkungan Kerja Aman dari Pelecehan Seksual, Ini Respons KPI

Nasional
UPDATE 30 November: Sebaran 297 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat

UPDATE 30 November: Sebaran 297 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat

Nasional
'Jangan sampai Kita Kecolongan soal Varian Omicron seperti Saat Varian Delta Masuk'

"Jangan sampai Kita Kecolongan soal Varian Omicron seperti Saat Varian Delta Masuk"

Nasional
DPR Upayakan Revisi UU Cipta Kerja Masuk Prolegnas Prioritas 2022

DPR Upayakan Revisi UU Cipta Kerja Masuk Prolegnas Prioritas 2022

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.