Mahfud MD Minta Aparat Lebih Manusiawi Tangani Papua

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan (GSK) Mahfud MD meminta aparat keamanan untuk melakukan tindakan yang lebih manusiawi dalam menangani persoalan di Papua.

Jangan sampai, kata Mahfud, terjadi konflik vertikal antara masyarakat sipil dengan aparat yang kian melebar.

"Kita bertitip pesan dari rumah ini kepada aparat kemanan agar melakukan tindakan-tindakan lebih manusiawi," kata Mahfud usai bertemu dengan Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno dan sejumlah tokoh lainnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (3/10/2019).

Baca juga: Saya Sudah Tidak Mau Lagi Kembali ke Papua

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini mengatakan, keberadaan aparat seharusnya untuk menciptakan keamanan di tengah-tengah masyarakat.

Tidak hanya itu, aparat juga seharusnya melindungi hak asasi manusia (HAM) setiap warganya. Kedua unsur tersebut, kata Mahfud, harus digerakkan secara seimbang.

"Kalau meminjam istilah Bapak Kapolri, Pak Tito Karnavian, tantangan kita itu sekarang adalah bagaimana melindungi hak asasi manusia yaitu HAM dan menjaga 'kam' yaitu keamanan. Jadi antara HAM dan 'kam' itu harus sama-sama dijaga, dan itu tantangan," ujar Mahfud.

Mahfud menambahkan, untuk menyelesaikan persoalan Papua dalam jangka waktu dekat, perlu dihilangkan persepi tentang 'orang Papua' dan 'non Papua'.

Dalam jangka waktu panjang, harus dilakukan pendekatan kultural, keagamaan, hingga spiritual, bukan hanya pendekatan ekonomi.

Baca juga: Mahfud MD Sebut Benih Separatis di Papua Peninggalan Belanda

"Sehingga di Papua akan terjadi lagi, akan timbul lagi keseimbangan, keamanan, dan kenyamanan," kata Mahfud.

Papua dan Papua Barat dilanda rentetan kerusuhan. Terakhir, kerusuhan pecah di Wamena, setelah aksi unjuk rasa, Senin (23/9/2019).

Komnas HAM mencatat, sebanyak 31 orang tewas dalam insiden tersebut dan 43 orang luka-luka akibat kerusuhan itu. Selain itu, kerusuhan menyebabkan banyak bangunan di Wamena rusak dan terbakar.