Komnas HAM Sebut Penembakan Gas Air Mata ke Posko Atma Jaya Berlebihan

Kompas.com - 01/10/2019, 17:28 WIB
Seorang polisi menembakkan pelontar gas air mata saat kericuhan dalam unjuk rasa di Jalan Gatot Subroto, dekat kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (30/9/2019). Unjuk rasa gabungan pelajar dan mahasiswa yang menolak UU KPK dan pengesahan RUU KUHP tersebut berakhir ricuh.  ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/ama.
 ANTARA FOTO/ADITYA PRADANA PUTRASeorang polisi menembakkan pelontar gas air mata saat kericuhan dalam unjuk rasa di Jalan Gatot Subroto, dekat kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (30/9/2019). Unjuk rasa gabungan pelajar dan mahasiswa yang menolak UU KPK dan pengesahan RUU KUHP tersebut berakhir ricuh. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/ama.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komnas HAM bidang pengkajian dan penelitian Choirul Anam menilai, aksi polisi yang menembakkan gas air mata ke titik evakuasi di sekitar Kampus Atma Jaya, Jakarta, saat kerusuhan pada Senin (30/9/2019), merupakan tindakan berlebihan.

Choirul mengakui, polisi punya kewenangan untuk membubarkan aksi, namun tidak berhak mengejar bahkan mengepung massa.

"Menurut kami itu berlebihan dalam menghadapi aksi massa. Polisi memang punya kewenangan untuk membubarkan sebuah aksi massa, membubarlan lho ya, tidak mengejar dan tidak mengepung. Itu berbeda jauh," ujar Anam saat ditemui awak media di kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (1/10/2019).

Baca juga: Polda Metro Jaya: Polisi Tak Bermaksud Menembak Gas Air Mata ke Arah Posko Farmasi Atma Jaya

Diketahui, dalam Pasal 24 Peraturan Kapolri Nomor 9 tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan, Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum, dinyatakan bahwa dalam menerapkan upaya paksa harus dihindari terjadinya hal-hal yang kontra produktif.

Misalnya, tindakan aparat yang spontanitas dan emosional, mengejar pelaku, membalas melempar pelaku, menangkap secara kasar dengan menganiaya atau memukul; tindakan aparat yang melampaui kewenangannya; dan tindakan aparat yang melakukan kekerasan, penganiayaan, pelecehan, melanggar HAM.

Di samping itu, ada peraturan lain yang terkait dengan pengamanan demonstrasi, yaitu Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa.

Aturan yang lazim disebut Protap itu tidak mengenal ada kondisi khusus yang bisa dijadikan dasar aparat polisi melakukan tindakan represif. Protap juga jelas-jelas melarang anggota satuan dalmas melakukan tindakan kekerasan yang tidak sesuai dengan prosedur.

"Kalau ada aksi massa, kemudian mereka dikepung, itu pelanggaran karena tugas polisinya adalah membubarkan aksi. Setelah aksinya bubar, ya selesai, enggak boleh dikejar-kejar," ujar Choirul.

"Jadi kemarin langkah kepolisian berlebihan, tidak perlu menembakkan gas air mata sampai ke Atma Jaya. Apalagi di tempat itu posko kesehatan, itu pengepungan, bukan pembubaran," sambungnya.

Suasana posko evakuasi di samping kampus Universitas Atma Jaya, Jakarta sebelum ditembak gas air mata.DOK: FAMSI Suasana posko evakuasi di samping kampus Universitas Atma Jaya, Jakarta sebelum ditembak gas air mata.
Menurut Choirul, secara hukum pembubaran dan pengejaran ataupun pengepungan massa memiliki konsekuensi hukum yang berbeda.

Halaman:


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas Covid-19 Imbau Dokter yang Memiliki Komorbid Tidak Praktik Dahulu

Satgas Covid-19 Imbau Dokter yang Memiliki Komorbid Tidak Praktik Dahulu

Nasional
Pemerintah Siapkan Banyak Hotel untuk Istirahat Dokter dan Tenaga Kesehatan

Pemerintah Siapkan Banyak Hotel untuk Istirahat Dokter dan Tenaga Kesehatan

Nasional
KPU Sebut Aturan soal Konser Musik Saat Kampanye Pilkada Belum Final

KPU Sebut Aturan soal Konser Musik Saat Kampanye Pilkada Belum Final

Nasional
Sebelum Dinyatakan Positif Covid-19, Ketua KPU Arief Budiman Sempat Berkunjung ke Makassar dan Depok

Sebelum Dinyatakan Positif Covid-19, Ketua KPU Arief Budiman Sempat Berkunjung ke Makassar dan Depok

Nasional
Satgas Sebut 7 Persen Pasien Covid-19 di RSD Wisma Atlet Tak Pernah Keluar Rumah

Satgas Sebut 7 Persen Pasien Covid-19 di RSD Wisma Atlet Tak Pernah Keluar Rumah

Nasional
Ketua KPU Arief Budiman Berstatus OTG Covid-19

Ketua KPU Arief Budiman Berstatus OTG Covid-19

Nasional
Bertemu Presiden Trump, Dubes RI Sampaikan Komitmen Kerja Sama Tangani Pandemi Covid-19

Bertemu Presiden Trump, Dubes RI Sampaikan Komitmen Kerja Sama Tangani Pandemi Covid-19

Nasional
Brigjen Setyo Budiyanto Terpilih sebagai Direktur Penyidikan KPK

Brigjen Setyo Budiyanto Terpilih sebagai Direktur Penyidikan KPK

Nasional
Bakal Paslon Diminta Tanggung Jawab Cegah Klaster Covid-19 di Pilkada

Bakal Paslon Diminta Tanggung Jawab Cegah Klaster Covid-19 di Pilkada

Nasional
Pasien Sembuh Catat Rekor Harian, Tes Covid-19 Harus Ditambah

Pasien Sembuh Catat Rekor Harian, Tes Covid-19 Harus Ditambah

Nasional
Pimpinan KPU Positif Covid-19 Bertambah, Perlukah Pilkada Ditunda?

Pimpinan KPU Positif Covid-19 Bertambah, Perlukah Pilkada Ditunda?

Nasional
Luhut Sebut Jawa dan Bali Jadi Prioritas Vaksinasi Covid-19

Luhut Sebut Jawa dan Bali Jadi Prioritas Vaksinasi Covid-19

Nasional
Indonesia Dapat 20 Juta Vaksin dari UEA, Luhut Lobi Agar Dapat Tambahan 10 Juta Lagi

Indonesia Dapat 20 Juta Vaksin dari UEA, Luhut Lobi Agar Dapat Tambahan 10 Juta Lagi

Nasional
Menko Luhut dan Kemenkes Bahas Penanganan Pasien Covid-19 yang Ada di ICU

Menko Luhut dan Kemenkes Bahas Penanganan Pasien Covid-19 yang Ada di ICU

Nasional
Jika Karyawan Positif Covid-19, Ini yang Harus Dilakukan Kantor Menurut Ahli

Jika Karyawan Positif Covid-19, Ini yang Harus Dilakukan Kantor Menurut Ahli

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X