Kisah Feri Amsari Bertemu Jokowi dan Bicarakan Perppu, "Presiden Bersama Rakyat atau Partai?"

Kompas.com - 01/10/2019, 13:13 WIB
Presiden Joko Widodo (tengah) berbincang dengan sejumlah tokoh dan budayawan usai pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (26/9/2019). Presiden menyatakan akan mempertimbangkan untuk menerbitkan Perppu KPK. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/hp; ANTARA FOTO/Akbar Nugroho GumayPresiden Joko Widodo (tengah) berbincang dengan sejumlah tokoh dan budayawan usai pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (26/9/2019). Presiden menyatakan akan mempertimbangkan untuk menerbitkan Perppu KPK. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/hp;

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Feri Amsari menjadi salah satu orang yang diundang Presiden Joko Widodo ke Istana Merdeka pada Kamis (26/9/2019).

Feri diundang bersama tokoh lain, seperti Mahfud MD, Erry Riyana Hadjapamekas, Bivitri Susanti, Goenawan Mohamad, Butet Kartaradjasa, Franz Magnis-Suseno, Christine Hakim, Quraish Shihab, hingga Azyumardi Azra.

Kepada Kompas.com, Feri menceritakan soal bagaimana ia bisa ikut dalam pertemuan itu, apa saja yang dibicarakan hingga pesan khususnya ke Presiden Jokowi.

"Saya diundang setelah aksi di Sumatera Barat, tiba-tiba ada undangannya, besoknya kalau bisa bertemu Presiden. Saya berpikir agak berat karena tiket pesawat kan susah ya mendadak begitu, nah ternyata dapat pesawat akhirnya jadi pergi," kata Feri saat dihubungi, Selasa (1/10/2019).

Baca juga: Romo Magnis: Saya Harap Jokowi Berani Terbitkan Perppu Batalkan UU KPK

Dalam pertemuan bersama di Istana, kata Feri, Jokowi berbicara banyak hal, seperti kebakaran hutan dan lahan, revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP), revisi Undang-Undang tentang KPK, hingga demonstrasi mahasiswa.

"Pembicaraan itu didominasi oleh para senior, sudah berapa kali aku tunjuk tangan, tidak juga digubris Pak Goenawan Mohamad, karena beliau yang memoderatori pertemuan itu," ujar Feri.

"Pokoknya yang bicara awalnya Pak Goenawan, Mbak Bivitri, Pak Mahfud, Pak Erry, lalu beberapa senior lain, nah itu saya angkat tangan terus itu," kata dia.

Baca juga: POPULER SEPEKAN: Kebimbangan Jokowi dalam Merilis Perppu Pembatalan Revisi UU KPK

Akhirnya, ia dapat kesempatan berbicara dengan Presiden Jokowi setelah "ditolong" oleh peserta lain, yaitu seniman Jajang C Noer.

Jajang, kata Feri, meminta Goenawan mempersilakan Feri berbicara.

Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Padang, Feri Amsari.KOMPAS.com/ Ahmad Winarno Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Padang, Feri Amsari.
Saat itulah Feri membahas pentingnya Presiden Jokowi menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ( perppu) untuk membatalkan UU KPK hasil revisi.

Feri Amsari yang merupakan pakar hukum tata negara ini menyatakan, perppu merupakan hak subyektif Presiden Jokowi.

"Nah saya juga ungkapkan syarat yang ditentukan untuk menerbitkan perppu sebagaimana ditentukan putusan MK 003 (Tahun) 2005 dan 38 (Tahun) 2009 sudah terpenuhi, bahwa ada kondisi di masyarakat yang membutuhkan segera sebuah peraturan yang bisa menenangkan mereka semua," kata dia.

Baca juga: Wasekjen Gerindra Sebut Perppu UU KPK Menentukan Keberpihakan Jokowi

Saat itu, Feri menyarankan kepada Presiden Jokowi untuk tak perlu merespons penolakan atau tekanan dari partai politik soal perppu tersebut.

"Saya sampaikan, publik perlu tahu Presiden berdiri di mana. Presiden berdiri bersama rakyat atau bersama partai politik?" ucap Feri.

"Dalam konteks ini perlu Presiden menunjukkan sikap dia betul-betul bersama rakyat dan bukan orang yang bisa dikendalikan partai politik, dialah yang mengendalikan partai politik," kata dia.

Feri menyebutkan, Presiden Jokowi sempat khawatir soal penolakan di DPR saat ia menerbitkan perppu untuk membatalkan UU KPK hasil revisi.

"Kami sampaikan, ya enggak masalah Pak. DPR yang menolak biarkan saja karena dengan begitu publik bisa melihat DPR itu ke mana arahnya, ini kepentingan siapa. Banyak orang yang berharap bapak bisa berdiri sama rakyat," ucapnya.

"Dia (Jokowi) merespons ya kalau memang perppu itu menjadi pertimbangan. Dia akan coba pikirkan dan dalam waktu secepatnya dia akan memberitahukan kembali, nah ini kan sudah berapa hari ini (belum ada kepastian soal perppu). Apa yang terjadi sebenarnya? Yang jelas parpol kan menolak sehabis-habisnya," kata Feri.

Baca juga: Soal Perppu KPK, Jokowi Bisa Lakukan 2 Hal jika Ditentang Partai

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Update : 16 WNI di Luar Negeri Sembuh dari Covid-19, Total 534 Orang

Update : 16 WNI di Luar Negeri Sembuh dari Covid-19, Total 534 Orang

Nasional
Dana Bansos selama Pandemi Rentan Dikorupsi, Ini Saran ICW untuk Pemerintah

Dana Bansos selama Pandemi Rentan Dikorupsi, Ini Saran ICW untuk Pemerintah

Nasional
Menko PMK Minta Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah Harus Jadi Fokus Utama

Menko PMK Minta Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah Harus Jadi Fokus Utama

Nasional
Pemberangkatan Haji 2020 Dibatalkan, Pertama Kali sejak Agresi Militer

Pemberangkatan Haji 2020 Dibatalkan, Pertama Kali sejak Agresi Militer

Nasional
Pemerintah Diminta Bersikap atas Pelanggaran Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat

Pemerintah Diminta Bersikap atas Pelanggaran Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat

Nasional
Presiden Jokowi Bertemu Tokoh Lintas Agama Bahas Penanganan Covid-19

Presiden Jokowi Bertemu Tokoh Lintas Agama Bahas Penanganan Covid-19

Nasional
Tercorengnya Wajah Demokrasi di Indonesia...

Tercorengnya Wajah Demokrasi di Indonesia...

Nasional
Saat Pemerintah Harus Ambil Keputusan Pahit Soal Pemberangkatan Haji

Saat Pemerintah Harus Ambil Keputusan Pahit Soal Pemberangkatan Haji

Nasional
Total 27.549 Kasus Covid-19 di Indonesia dan Kerentanan Anak terhadap Penularan Virus

Total 27.549 Kasus Covid-19 di Indonesia dan Kerentanan Anak terhadap Penularan Virus

Nasional
Batalnya Pemberangkatan Haji Indonesia di Tengah Pandemi Covid-19

Batalnya Pemberangkatan Haji Indonesia di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Kementerian PPPA: Anak-anak Harus Jadi Perhatian Bersama selama Penanganan Pandemi Covid-19

Kementerian PPPA: Anak-anak Harus Jadi Perhatian Bersama selama Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Berakhirnya Pelarian Eks Sekretaris MA Nurhadi dan Menantunya...

Berakhirnya Pelarian Eks Sekretaris MA Nurhadi dan Menantunya...

Nasional
Penangkapan Eks Sekretaris MA Nurhadi Dinilai Jadi Momentum Perbaiki Lembaga Peradilan

Penangkapan Eks Sekretaris MA Nurhadi Dinilai Jadi Momentum Perbaiki Lembaga Peradilan

Nasional
KSAL Pimpin Sertijab Enam Jabatan Strategis di TNI AL

KSAL Pimpin Sertijab Enam Jabatan Strategis di TNI AL

Nasional
Pemerintah Diminta Pastikan Calon Jemaah Haji Tidak Rugi karena Batal Berangkat

Pemerintah Diminta Pastikan Calon Jemaah Haji Tidak Rugi karena Batal Berangkat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X