Aktivis Antikorupsi Apresiasi MA Beri Sanksi Hakim yang Bebaskan Syafruddin Temenggung

Kompas.com - 29/09/2019, 20:24 WIB
Terdakwa kasus BLBI yang juga mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung sempat menunjukkan sebuah buku berjudul Bencana BLBI Dan Krisis Ekonomi Indonesia. Dia dibebaskan dari Rutan KPK setelah kasasinya diterima Mahkamah Agung pada Selasa (9/7/2019). KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMANTerdakwa kasus BLBI yang juga mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung sempat menunjukkan sebuah buku berjudul Bencana BLBI Dan Krisis Ekonomi Indonesia. Dia dibebaskan dari Rutan KPK setelah kasasinya diterima Mahkamah Agung pada Selasa (9/7/2019).
Penulis Devina Halim
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi mengapresiasi sanksi yang dijatuhkan Mahkamah Agung ( MA) kepada Syamsul Rakan Chaniago.

Syamsul adalah salah satu anggota majelis hakim yang membebaskan terdakwa kasus korupsi dalam Bantuan Likuiditas Bank Indonesia ( BLBI), Syafruddin Arsyad Temenggung.

"Yang pertama, kita memang mengapresiasi putusan dari MA yang menjatuhkan sanksi kepada Syamsul Rakan Chaniago, dengan sanksi 6 bulan," kata perwakilan koalisi, Kurnia Ramadhana, ketika dihubungi Kompas.com, Minggu (29/9/2019).

Baca juga: Hakim yang Bebaskan Syafruddin Temenggung Dinyatakan Langgar Etik

Kurnia mengatakan, hal tersebut dapat menjadi materi bagi Korupsi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan kasasi yang memutus bebas Syafrudin.

Kemudian, ia juga berharap agar MA dan Komisi Yudisial (KY) dapat mengumumkan hasil pemeriksaan terhadap hakim lain yang dilaporkan, yaitu Mohamad Askin.

Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi sebelumnya melaporkan Syamsul dan Askin karena diduga telah melanggar kode etik.

"Harapan kita, karena kita melaporkan 2 orang, seharusnya antara KY ataupun MA bisa mengumumkan kepada publik, bagaimana hasil pemeriksaan terhadap Mohamad Askin, apakah ada ditemukan pelanggaran atau tidak," ujar Kurnia.

Baca juga: KPK Siap Bantu KY Tindaklanjuti Laporan Atas 2 Hakim Agung yang Bebaskan Syafruddin Temenggung

Sebelumnya, MA menyatakan hakim ad hoc Syamsul Rakan Chaniago terbukti melanggar kode etik dan perilaku hakim.

"Sudah diputuskan oleh tim pemeriksa MA dengan putusan bahwa saudara Syamsul Rakan Chaniago dipersalahkan," kata Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro, seperti ditulis Antara di Jakarta, Minggu.

Menurut Andi, hakim Syamsul masih terdaftar sebagai pengacara, meski sudah menjabat sebagai hakim ad hoc tipikor di MA.

Selain itu, Syamsul juga terbukti bertemu dengan pengacara Syafruddin Temenggung, Ahmad Yani.

Keduanya bertemu di Plaza Indonesia pada 28 Juni 2019, dan berlangsung sekitar satu jam.

"Padahal, saat itu yang bersangkutan duduk sebagai hakim anggota pada majelis hakim terdakwa SAT," kata Andi.

Atas alasan tersebut, Syamsul Rakan Chaniago dikenakan sanksi etik.

"Sebagai terlapor yang bersangkutan dikenakan sanksi sedang berupa hakim non palu selama enam bulan, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 huruf b Peraturan Bersama Ketua MA dan Ketua KY No. 02/PB/MA/IX/2012 - 02 /BP/P-KY/09/2012," kata Andi.

Hukuman nonpalu itu mulai efektif sejak Syamsul menerima pemberitahuan dari MA.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua Gugus Tugas: Covid-19 seperti Malaikat Pencabut Nyawa bagi Kelompok Rentan

Ketua Gugus Tugas: Covid-19 seperti Malaikat Pencabut Nyawa bagi Kelompok Rentan

Nasional
64.958 Kasus Covid-19 di Indonesia, Waspada Kasus Positif yang Belum Terdeteksi

64.958 Kasus Covid-19 di Indonesia, Waspada Kasus Positif yang Belum Terdeteksi

Nasional
UU KPK Hasil Revisi Tetap Berlaku Tanpa Tanda Tangan Jokowi, tetapi...

UU KPK Hasil Revisi Tetap Berlaku Tanpa Tanda Tangan Jokowi, tetapi...

Nasional
Menristek/BRIN Sebut Keppres soal Pengembangan Vaksin Covid-19 Segera Terbit

Menristek/BRIN Sebut Keppres soal Pengembangan Vaksin Covid-19 Segera Terbit

Nasional
Akibat Pandemi Covid-19, Karnaval Internasional Perayaan HUT RI Dibatalkan

Akibat Pandemi Covid-19, Karnaval Internasional Perayaan HUT RI Dibatalkan

Nasional
Kemendagri: Kuota PPDB Jalur Zonasi DKI Jakarta Sudah Sesuai Permendikbud

Kemendagri: Kuota PPDB Jalur Zonasi DKI Jakarta Sudah Sesuai Permendikbud

Nasional
Tiga Mantan Pegawai Pajak Divonis Bersalah dalam Kasus Suap Restitusi Pajak

Tiga Mantan Pegawai Pajak Divonis Bersalah dalam Kasus Suap Restitusi Pajak

Nasional
Bahas Koalisi Pilkada 2020 dengan Golkar, Prabowo: Di Beberapa Tempat Kami Cocok

Bahas Koalisi Pilkada 2020 dengan Golkar, Prabowo: Di Beberapa Tempat Kami Cocok

Nasional
Pemerintah: Aktivitas Masyarakat Tak Dibatasi, tetapi Ingat Protokol Kesehatan

Pemerintah: Aktivitas Masyarakat Tak Dibatasi, tetapi Ingat Protokol Kesehatan

Nasional
Bicara soal Pilkada 2020, Grace Natalie Temui Cak Imin di Kantor DPP PKB

Bicara soal Pilkada 2020, Grace Natalie Temui Cak Imin di Kantor DPP PKB

Nasional
Kasus Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur Dinilai Bukti Nepotisme Sebabkan Korupsi

Kasus Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur Dinilai Bukti Nepotisme Sebabkan Korupsi

Nasional
Polri Sebut Ada Penurunan Kasus Kriminalitas di Dua Pekan Terakhir Sebesar 3,77 Persen

Polri Sebut Ada Penurunan Kasus Kriminalitas di Dua Pekan Terakhir Sebesar 3,77 Persen

Nasional
Polisi Tetapkan 2 Perusahaan sebagai Tersangka Karhutla di Riau

Polisi Tetapkan 2 Perusahaan sebagai Tersangka Karhutla di Riau

Nasional
Ketua MPR Sebut Covid-19 Uji Kualitas Para Pemimpin Dunia

Ketua MPR Sebut Covid-19 Uji Kualitas Para Pemimpin Dunia

Nasional
Kemendagri: Persoalan PPDB Zonasi DKI Jakarta Sudah Selesai

Kemendagri: Persoalan PPDB Zonasi DKI Jakarta Sudah Selesai

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X