BEM Jakarta Sebut Aksi Mahasiswa Murni Tolak RKUHP dan UU KPK, Tanpa Ditunggangi

JAKARTA, KOMPAS.com - Perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Jakarta Andi Prayoga mengatakan, aksi demo mahasiswa di depan gedung DPR pada 23-24 September murni menuntut penolakan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) dan UU Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Semua gerakan mahasiswa murni berangkat dari keresahan kita bersama," kata Andi dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (28/9/2019).

"Saya lihat tuntutan mahasiswa itu sendiri itu hampir sama di seluruh Indonesia, tidak keluar dari UU KPK dan RKUHP," ujar dia.

Andi mengatakan, aksi demo mahasiswa di depan gedung DPR tidak ditunggangi oleh siapa pun seperti yang dituduhkan oleh pemerintah.

"Saya pikir ini tidak ditunggangi. Ini semua keresahan masyarakat Indonesia dan mahasiswa," ujarnya.

Baca juga: Ray Rangkuti: Tak Ada Gunanya Redam Mahasiswa dengan Tindakan Represif

Sementara itu, pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, mengatakan, isu bahwa aksi mahasiswa ditunggangi pihak tertentu adalah hal biasa.

"Yang mau saya katakan adalah kalau ada tudingan ini aksi dimobisilasi, biasa-biasa saja," tuturnya.

"Jadi aktivis enggak perlu cengeng, jawab saja, 'memang dimobilisasi, kenapa memang? Tapi yang memobilisasi ini adalah untuk keadilan dan kepentingan bangsa'. Itu saja, selesai," kata Adi.

Adi mengatakan, demo mahasiswa tak bisa dilakukan dengan simultan. Ia mengatakan, apabila mahasiswa menyatakan demo murni untuk menolak RKUHP dan UU KPK, harusnya tuntunan itu harus tetap disampaikan.

Kendati demikian, Adi juga mengingatkan agar para Presiden BEM mengoordinasi massa mahasiswa dengan baik dan membantu membebaskan mahasiswa yang masih ditangkap polisi.

"Paling penting adalah bahwa pesan politik yang sifatnya substansial ini tidak bisa selesai dalam sehari dua hari. Jadi mahasiswa jangan sibuk cari panggung, bebaskan dulu teman-temannya. Itu penting," kata dia.