Aspek Kebebasan Sipil Menurun dalam Indeks Demokrasi Indonesia 2018

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto menyatakan, terdapat penurunan aspek kebebasan sipil dalam indeks demokrasi Indonesia tahun 2018.

Menurutnya, penurunan tersebut adalah dari sisi aspek kebebasan sipil pada tahun 2018, khususnya ancaman dari masyarakat kepada masyarakat, bukan aparat ke masyarakat.

"Jadi lebih kepada konflik horizontal itu meningkat, baik yang menyangkut kebebasan berkumpul, berpendapat, dan sebagainya," ujar Suhariyanto dalam acara peluncuran buku "Indeks Demokrasi Indonesia 2018" di Hotel Sari Pacific, Jakarta, Kamis (26/9/2019).

Baca juga: Menurut Pemerintah, Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2018 Meningkat

Dalam buku tersebut, pada tahun 2018, capaian aspek kebebasan sipil adalah 78,46 persen atau turun 0,29 poin dari tahun 2017.

Kebebasan sipil yang dimaksud mencakup kebebasan berkumpul dan berserikat, berpendapat, berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi.

"Menurunnya kebebasan sipil juga terlihat dari hak politik partisipasi masyarakat untuk memberikan kritik dan masukan kepada penyelenggara negara maupun pemerintahan, itu agak menurun. Tentunya kita berharap ke depan masyarakat bisa lebih kritis," ungkap Suhariyanto kemudian.

Baca juga: Pengusaha: Indeks Demokrasi Meningkat, Optimisme Investor Terdongkrak

Merujuk dari data indeks demokrasi (IDI) 2018, capaian indikator kebebasan sipil di Indonesia tidak hanya rendah pada tahun 2018, tetapi juga secara konsisten rendah selama sembilan tahun pengukuran IDI.

Ia menambahkan, kebebasan berpendapat sangatlah penting karena sebagai salah satu ukuran demokrasi di Indonesia yang masuk dalam aspek kebebasan sipil.

Menurutnya, salah satu pekerjaan rumah dalam demokrasi di Indonesia saat ini adalah mengurangi konflik horizontal antara masyarakat sendiri.

"Harus kurangi ancaman masyarakat kepada masyarakat. Kita harus beri pendidikan demokrasi," paparnya.

Baca juga: Ini yang Masih Menjadi Catatan atas Rendahnya Indeks Demokrasi

Adapun aspek-aspek demokrasi yang diukur dalam IDI adalah kebebasan sipil, hak-hak politik, serta lembaga demokrasi.

Data-data untuk indikator tersebut yakni peristiwa atau kejadian dan aturan yang mencerminkan kondisi demokrasi di setiap provinsi, yang ditangkap lewat surat kabar, review dokumen, focus group disccussion (FGD), dan wawancara mendalam terhadap sejumlah informan terpilih.

Hasil IDI disampaikan dalam bentuk angka dari 0 yang paling rendah sampai dengan 100 yang paling tinggi. Angka ini dibagi ke dalam kategori kualitas capaian sebagai berikut: 60< buruk; 60-80 sedang; dan >80 baik.