Muhammadiyah Minta Substansi RUU Bermasalah Diperbaiki, Jangan Hanya Tunda

Kompas.com - 26/09/2019, 05:05 WIB
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir di Hotel Luwansa, Jakarta, Jumat (16/8/2019) KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMANKetua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir di Hotel Luwansa, Jakarta, Jumat (16/8/2019)
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengapresiasi keputusan pemerintah dan DPR yang menunda pengesahan sejumlah rancangan undang-undang ( RUU) kontroversial.

Ada empat RUU yang ditunda pasca-aksi demonstrasi besar-besaran mahasiswa terjadi di sejumlah daerah. Penundaan dilakukan terhadap Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), RUU Pemasyarakatan, RUU Pertanahan, dan RUU Minerba.

Namun, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir meminta DPR tidak sekadar menunda, tapi harus melakukan perbaikan pada RUU tersebut.

"Penundaan sejumlah RUU tersebut bukan sekadar prosesnya, tetapi harus menyangkut perubahan substansi atau isi agar benar-benar sejalan dengan aspirasi terbesar masyarakat, serta mempertimbangkan kepentingan utama bangsa, dan negara Indonesia," kata Haedar dalam keterangan tertulis, Rabu (25/9/2019).

"Pengalaman revisi UU KPK menjadi pelajaran berharga agar DPR benar-benar menyerap aspirasi masyarakat dan tidak menunjukkan keangkuhan kuasa yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan publik," tuturnya.

Baca juga: Selain RKUHP, Ini Isi RUU Lain yang Dianggap Kontroversial

Haedar menghargai aksi mahasiswa Indonesia yang secara murni memperjuangkan aspirasi rakyat. Karenanya aksi tersebut harus betul-betul dijaga agar tetap pada tujuan semula dan berjalan dengan damai, tertib, taat aturan, dan tidak menjadi anarkis.

"Aksi mahasiswa yang murni dan situasi kehidupan bangsa yang memanas hendaknya tidak dipolitisasi atau diperkeruh yang menyebabkan keadaan semakin tidak kondusif," kata dia.

Haedar mengimbau aparat kepolisian dan keamanan juga hendaknya menjalankan tugas sebagaimana mestinya.

Ia meminta aparat tidak melakukan tindakan-tindakan represif atau kekerasan dalam bentuk apapun sehingga semakin tercipta suasana yang kondusif.

"Tegakkan hukum dan ketertiban dengan benar, adil, obyektif, dan moral yang tinggi. Hormati tempat ibadah dan ruang publik agar tetap terjaga dengan baik," kata Haedar.

Baca juga: Penolakan RKUHP Masif, Wapres Minta DPR dan Pemerintah Dialog dengan Publik

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sayangkan Rekor Kasus Covid-19, Satgas: Tak Bisa Ditoleransi

Sayangkan Rekor Kasus Covid-19, Satgas: Tak Bisa Ditoleransi

Nasional
Mendes PDTT Tegaskan UU Cipta Kerja Adalah Jawaban Kesulitan BUMDes

Mendes PDTT Tegaskan UU Cipta Kerja Adalah Jawaban Kesulitan BUMDes

Nasional
OTT Bupati Banggai Laut, KPK Juga Tangkap Pihak Swasta

OTT Bupati Banggai Laut, KPK Juga Tangkap Pihak Swasta

Nasional
Ahli Epidemiologi: Ada 4 Indikator untuk Mengukur Keberhasilan Penanganan Pandemi

Ahli Epidemiologi: Ada 4 Indikator untuk Mengukur Keberhasilan Penanganan Pandemi

Nasional
Penyidik Punya Waktu 1x24 Jam Tentukan Status Penahanan Ustaz Maaher

Penyidik Punya Waktu 1x24 Jam Tentukan Status Penahanan Ustaz Maaher

Nasional
Wapres Pastikan Merger Bank Syariah Didukung SDM Mumpuni

Wapres Pastikan Merger Bank Syariah Didukung SDM Mumpuni

Nasional
Wapres Minta Pengusaha Sumbang Inisiatif Tangani Covid-19

Wapres Minta Pengusaha Sumbang Inisiatif Tangani Covid-19

Nasional
Ida Fauziyah, Menteri Keempat yang Terkonfirmasi Positif Covid-19

Ida Fauziyah, Menteri Keempat yang Terkonfirmasi Positif Covid-19

Nasional
Tiga Provinsi Catat Kasus Harian Covid-19 Lebih dari 1.000, Satgas: Ada Perbedaan Data dengan Pusat

Tiga Provinsi Catat Kasus Harian Covid-19 Lebih dari 1.000, Satgas: Ada Perbedaan Data dengan Pusat

Nasional
Pasien Positif Covid-19 Tetap Dapat Memilih pada Pilkada, Ini Mekanismenya

Pasien Positif Covid-19 Tetap Dapat Memilih pada Pilkada, Ini Mekanismenya

Nasional
Long Covid Mengintai 'Survivor' Covid-19 Bergejala Sedang hingga Kritis

Long Covid Mengintai "Survivor" Covid-19 Bergejala Sedang hingga Kritis

Nasional
Dorong Akslerasi Potensi, Pemerintah Tak Targetkan Nilai Kontribusi Merger Bank Syariah

Dorong Akslerasi Potensi, Pemerintah Tak Targetkan Nilai Kontribusi Merger Bank Syariah

Nasional
Menkes Terawan Dilaporkan ke Ombudsman karena Tak Respons Desakan Revisi PP tentang Tembakau

Menkes Terawan Dilaporkan ke Ombudsman karena Tak Respons Desakan Revisi PP tentang Tembakau

Nasional
Positif Covid-19, Menaker Ida Fauziyah Disebut Tak Rasakan Keluhan

Positif Covid-19, Menaker Ida Fauziyah Disebut Tak Rasakan Keluhan

Nasional
BNPB Serahkan Bantuan Rp 500 Juta untuk Penanganan Erupsi Gunung Semeru

BNPB Serahkan Bantuan Rp 500 Juta untuk Penanganan Erupsi Gunung Semeru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X