Muhammadiyah Minta Substansi RUU Bermasalah Diperbaiki, Jangan Hanya Tunda

Kompas.com - 26/09/2019, 05:05 WIB
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir di Hotel Luwansa, Jakarta, Jumat (16/8/2019) KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMANKetua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir di Hotel Luwansa, Jakarta, Jumat (16/8/2019)
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengapresiasi keputusan pemerintah dan DPR yang menunda pengesahan sejumlah rancangan undang-undang ( RUU) kontroversial.

Ada empat RUU yang ditunda pasca-aksi demonstrasi besar-besaran mahasiswa terjadi di sejumlah daerah. Penundaan dilakukan terhadap Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), RUU Pemasyarakatan, RUU Pertanahan, dan RUU Minerba.

Namun, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir meminta DPR tidak sekadar menunda, tapi harus melakukan perbaikan pada RUU tersebut.

"Penundaan sejumlah RUU tersebut bukan sekadar prosesnya, tetapi harus menyangkut perubahan substansi atau isi agar benar-benar sejalan dengan aspirasi terbesar masyarakat, serta mempertimbangkan kepentingan utama bangsa, dan negara Indonesia," kata Haedar dalam keterangan tertulis, Rabu (25/9/2019).


"Pengalaman revisi UU KPK menjadi pelajaran berharga agar DPR benar-benar menyerap aspirasi masyarakat dan tidak menunjukkan keangkuhan kuasa yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan publik," tuturnya.

Baca juga: Selain RKUHP, Ini Isi RUU Lain yang Dianggap Kontroversial

Haedar menghargai aksi mahasiswa Indonesia yang secara murni memperjuangkan aspirasi rakyat. Karenanya aksi tersebut harus betul-betul dijaga agar tetap pada tujuan semula dan berjalan dengan damai, tertib, taat aturan, dan tidak menjadi anarkis.

"Aksi mahasiswa yang murni dan situasi kehidupan bangsa yang memanas hendaknya tidak dipolitisasi atau diperkeruh yang menyebabkan keadaan semakin tidak kondusif," kata dia.

Haedar mengimbau aparat kepolisian dan keamanan juga hendaknya menjalankan tugas sebagaimana mestinya.

Ia meminta aparat tidak melakukan tindakan-tindakan represif atau kekerasan dalam bentuk apapun sehingga semakin tercipta suasana yang kondusif.

"Tegakkan hukum dan ketertiban dengan benar, adil, obyektif, dan moral yang tinggi. Hormati tempat ibadah dan ruang publik agar tetap terjaga dengan baik," kata Haedar.

Baca juga: Penolakan RKUHP Masif, Wapres Minta DPR dan Pemerintah Dialog dengan Publik

Haedar juga mengimbau para pejabat negara dan elite bangsa hendaknya mengedepankan sikap yang positif serta tidak melontarkan opini-opini yang dapat memanaskan suasana.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gibran dan Bobby Maju Pilkada, Puan Sebut Putusan Final di Tangan Megawati

Gibran dan Bobby Maju Pilkada, Puan Sebut Putusan Final di Tangan Megawati

Nasional
Berkenalan dengan Moda Transportasi Baru, LRT Jabodebek

Berkenalan dengan Moda Transportasi Baru, LRT Jabodebek

Nasional
Sayangkan Pernyataan Mahfud MD, Kontras: Orang Awam Juga Tahu Ada Pelanggaran HAM

Sayangkan Pernyataan Mahfud MD, Kontras: Orang Awam Juga Tahu Ada Pelanggaran HAM

Nasional
Komnas HAM Minta Pelaku Kekerasan saat Penggusuran Tamansari Diperiksa

Komnas HAM Minta Pelaku Kekerasan saat Penggusuran Tamansari Diperiksa

Nasional
Ini Langkah Mendagri agar Indonesia Jadi Anggota Penuh FATF

Ini Langkah Mendagri agar Indonesia Jadi Anggota Penuh FATF

Nasional
KPK Dalami Aliran Dana ke Kantong Bupati Lampung Utara Nonaktif

KPK Dalami Aliran Dana ke Kantong Bupati Lampung Utara Nonaktif

Nasional
Saat Pelantikan Wantimpres Molor 25 Menit karena Menunggu Habib Luthfi...

Saat Pelantikan Wantimpres Molor 25 Menit karena Menunggu Habib Luthfi...

Nasional
Jokowi Perintahkan TNI-Polri-BIN Tangkal Gangguan Keamanan Jelang Natal

Jokowi Perintahkan TNI-Polri-BIN Tangkal Gangguan Keamanan Jelang Natal

Nasional
Pemerintah Bakal Sediakan BBM Keliling Selama Libur Natal dan Tahun Baru

Pemerintah Bakal Sediakan BBM Keliling Selama Libur Natal dan Tahun Baru

Nasional
Mahfud MD, Komnas HAM, dan Jaksa Agung Bertemu, Bahas Penuntasan 11 Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

Mahfud MD, Komnas HAM, dan Jaksa Agung Bertemu, Bahas Penuntasan 11 Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

Nasional
Komnas HAM: Jika Pendekatan Pemkot Baik, Warga Tamansari Bersedia Dimediasi

Komnas HAM: Jika Pendekatan Pemkot Baik, Warga Tamansari Bersedia Dimediasi

Nasional
Hari HAM Sedunia, Komnas HAM Surati Jokowi soal Tiga Masalah Utama

Hari HAM Sedunia, Komnas HAM Surati Jokowi soal Tiga Masalah Utama

Nasional
Wawancara Khusus - Mahfud MD Menjawab Rumor hingga Bicara Upaya Atasi Industri Hukum - (Bagian 1 dari 2 Tulisan)

Wawancara Khusus - Mahfud MD Menjawab Rumor hingga Bicara Upaya Atasi Industri Hukum - (Bagian 1 dari 2 Tulisan)

Nasional
Jelang Natal 2019 dan Tahun Baru 2020, Mendagri Instruksikan Ini ke Kepala Daerah

Jelang Natal 2019 dan Tahun Baru 2020, Mendagri Instruksikan Ini ke Kepala Daerah

Nasional
Kasus Tamansari, Komnas HAM Minta Kapolda Jawa Barat Tegur Anak Buahnya

Kasus Tamansari, Komnas HAM Minta Kapolda Jawa Barat Tegur Anak Buahnya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X