Kompas.com - 25/09/2019, 16:10 WIB

JAKARTA, KOMPAS.comKetua DPR meminta kepolisian mengusut tuntas kekerasan yang menimpa mahasiswa Universitas Al Azhar Indonesia Faisal Amir dalam demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR, Rabu (25/9/2019).

"Saya minta polisi melakukan penyelidikan (akibat) pukulan benda tumpul di kepalanya menimbulkan pendarahan," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (25/9/2019).

Bambang sendiri enggan menduga siapa pelaku kekerasan terhadap Faisal sebelum polisi melakukan penyelidikan.

Baca juga: Faisal Amir Mahasiswa Al Azhar yang Demo di DPR dalam Keadaan Kritis

Ia sekaligus mengajak masyarakat tidak berprasangka atas peristiwa tersebut.

"Kita tidak boleh berprasangka. Kita serahkan ke aparat kepolisian untuk menyelidiki, lihat dari saksi-saksi, CCTV yang ada kalau memang ada kamera di situ," kata Bambang.

Bambang sendiri, Rabu siang, sudah menjenguk Faisal yang sedang dirawat di Rumah Sakit Pelni, Petamburan, Jakarta. Berdasarkan informasi dari dokter, kondisi Faisal sudah membaik meskipun belum stabil.

Baca juga: Demo di DPR, Mahasiswa Al Azhar Faisal Amir Pendarahan di Kepala dan Patah Tulang

Ia memastikan, Faisal sudah mendapat perawatan medis berupa operasi untuk mengatasi pendarahan di kepalanya.

"Mahasiwa ini adalah adik-adik saya dari Sapma, Kesatuan Mahasiswa Pemuda Pancasila mahasiwa Al Azhar," kata Bambang.

Diberitakan, Faisal dibawa ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) RS Pelni oleh teman-temannya dan sejumlah pegawai proyek di kawasan Senayan pada Selasa sekitar pukul 19.00 WIB. Faisal saat itu dalam kondisi tidak sadar.

Baca juga: Hoaks, Kabar Faisal Amir Mahasiswa Al Azhar Meninggal Setelah Demo di DPR

Tim dokter di IGD RS Pelni kemudian memeriksa kondisi Faisal. Hasilnya, Faisal mengalami pendarahan di kepala bagian belakang dan patah tulang bahu kanan. Faisal kemudian menjalani dua operasi.

Operasi yang dijalani Faisal berjalan lancar. Namun, kondisi Faisal masih kritis. Dia dirawat di Intensive Care Unit (ICU) RS Pelni. 

 

Kompas TV Di tengah hiruk pikuk mewarnai gedung wakil rakyat pada Selasa (24/9/19), DPR menyetujui pengesahan RUU APBN 2020 dalam sidang paripurna. Pemerintah dan DPR sepakat pertumbuhan ekonomi masih bisa menembus angka 5 persen, meski ketidakpastian global masih tinggi. Meski ada kehati-hatian dalam merancang cadangan fiskal, pemerintah dituntut bisa menelurkan instrumen fiskal yang tepat sasaran. 53 persen adalah angka pertumbuhan ekonomi yang diyakini pemerintah dan wakil rakyat bisa tercapai pada 2020. Hal itu dirasa realistis saat perlambatan ekonomi dunia membayangi. Tidak hanya indikator asumsi pertumbuhan ekonomi yang disepakati dalam sidang paripurna DPR, pengesahan RUU APBN tahun 2020, Selasa (24/9/19). Indikator lainnya adalah nilai tukar rupiah 14.400 per dollar Amerika, inflasi 3,1 persen, serta suku bunga surat perbendaharaan negara tenor 3 bulan sebesar 5,4 persen. Anggaran negara dirancang sedemikian rupa untuk memainkan perannya di sisi fiskal. #Investor #PertumbuhanEkonomi #RUUAPBN
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bareskrim Sebut Istri dan Anak Ismail Bolong Konfirmasi Hadiri Pemeriksaan Hari Ini

Bareskrim Sebut Istri dan Anak Ismail Bolong Konfirmasi Hadiri Pemeriksaan Hari Ini

Nasional
Kala Richard Eliezer Dihantui Rasa Bersalah Ikuti Perintah Ferdy Sambo dan Pilih Ungkap Kebenaran

Kala Richard Eliezer Dihantui Rasa Bersalah Ikuti Perintah Ferdy Sambo dan Pilih Ungkap Kebenaran

Nasional
Safari Anies di Aceh Terhalang Izin Tempat, Nasdem Sesalkan Sikap Pemda

Safari Anies di Aceh Terhalang Izin Tempat, Nasdem Sesalkan Sikap Pemda

Nasional
Atur Masa Jeda 5 Tahun buat Mantan Napi Maju Caleg, MK: Supaya Introspeksi Diri

Atur Masa Jeda 5 Tahun buat Mantan Napi Maju Caleg, MK: Supaya Introspeksi Diri

Nasional
Ketika Bharada E Bongkar Peran Putri Candrawathi dalam Rencana Pembunuhan Brigadir J...

Ketika Bharada E Bongkar Peran Putri Candrawathi dalam Rencana Pembunuhan Brigadir J...

Nasional
Sidang Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria, Jaksa Hadirkan Ahli Forensik Digital

Sidang Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria, Jaksa Hadirkan Ahli Forensik Digital

Nasional
Awal 2023 Mulai Resesi Global, Bahlil: Kita Perlu Stabilitas Politik dan Kepemimpinan yang Kuat

Awal 2023 Mulai Resesi Global, Bahlil: Kita Perlu Stabilitas Politik dan Kepemimpinan yang Kuat

Nasional
KPK Akan Cek Laporan Dugaan Korupsi Tambang Ilegal yang Disebut Seret Pejabat Polri

KPK Akan Cek Laporan Dugaan Korupsi Tambang Ilegal yang Disebut Seret Pejabat Polri

Nasional
Daftar 9 Pati TNI AL yang Berpeluang Jadi KSAL Gantikan Yudo Margono

Daftar 9 Pati TNI AL yang Berpeluang Jadi KSAL Gantikan Yudo Margono

Nasional
Kabareskrim Dilaporkan ke KPK Terkait Dugaan Setoran Tambang Ilegal

Kabareskrim Dilaporkan ke KPK Terkait Dugaan Setoran Tambang Ilegal

Nasional
Ditanya Ibu-ibu soal Kode Rambut Putih, Ganjar: Tertuduh Saya

Ditanya Ibu-ibu soal Kode Rambut Putih, Ganjar: Tertuduh Saya

Nasional
Kegentingan Perpu Pemilu dengan Masa Jabatan KPU

Kegentingan Perpu Pemilu dengan Masa Jabatan KPU

Nasional
Saat Ganjar Kaget Ditanya Emak-emak soal Jadi Presiden 2024, Gelengkan Kepala Beberapa Kali

Saat Ganjar Kaget Ditanya Emak-emak soal Jadi Presiden 2024, Gelengkan Kepala Beberapa Kali

Nasional
Kekerasan terhadap Pekerja Perempuan: Siapa yang Harus Bertanggung Jawab?

Kekerasan terhadap Pekerja Perempuan: Siapa yang Harus Bertanggung Jawab?

Nasional
Pelanggaran HAM di Papua Jadi PR Turun-temurun Panglima TNI

Pelanggaran HAM di Papua Jadi PR Turun-temurun Panglima TNI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.