Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Buka Pendaftaran Pilkada 2020, Nasdem Klaim Tak Pakai Mahar

Kompas.com - 23/09/2019, 20:46 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Jelang Pilkada 2020, Partai Nasdem membuka pendaftaran calon kepala daerah.

Pendaftaran dibuka untuk calon kepala daerah di tiga tingkatan, yaitu gubernur, wali kota, dan bupati.

"Hari ini baru di Ibu Kota provinsi (Nasdem) menyelenggarakan pembukaan pendaftaran untuk Pilkada 2020. Selanjutnya akan dibuka di semua kabupaten/kota yang akan menggelar Pilkada," kata Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya saat konferensi pers di Kantor DPP Nasdem, Jakarta Pusat, Senin (23/9/2019).

Baca juga: Saat Keluarga Pemimpin Negeri Jajal Pilkada 2020...

Willy mengklaim, proses pendaftaran calon kepala daerah di partainya tidak memerlukan mahar politik.

Hal itu merupakan bagian dari branding dan komitmen yang akan terus dibawa oleh partai pimpinan Surya Paloh ini.

"Walaupun kemudian sering diketawain sama teman-teman, kok Nasdem tanpa mahar, kawinnya enggak sah. Ini kan bukan perkawinan biologis, tapi ini perkawinan politis, jadi tetap tanpa mahar dan tidak ada biaya pendaftaran," ujar Willy.

Dari 270 daerah yang menggelar Pilkada, kata Willy, tidak semua membuka pendaftaran.

Ada lebih dari 20 daerah yang Nasdem tak membuka pendaftaran, karena sudah dipersiapkan khusus untuk petahana dan kader berprestasi Nasdem.

Baca juga: Olla Ramlan Berpotensi Diusung Jadi Wakil Bupati Sukabumi oleh NasDem

"Jadi sebagai bentuk apresiasi, sebagai bentuk penghormatan, Nasdem tidak membuka rekrutmen di daerah tersebut, contohnya Gorontalo, Lampung di pesisir barat, Kepri itu Kota Batam," kata Willy.

Willy melanjutkan, dari 270 wilayah, 22 di antaranya Nasdem tak bisa usung calon sendiri. Sebab, di 22 wilayah itu Nasdem tak punya kursi DPRD. Sehingga, untuk dapat mengajukan calon, Nasdem harus berkoalisi dengan partai lain.

Untuk diketahui, hari pemungutan Pilkada serentak bakal digelar 23 September 2020. Pilkada digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com