Sudah Bertemu Jokowi, DPR Belum Sepakat Tunda Pengesahan RKUHP

JAKARTA, KOMPAS.com - DPR belum sepakat dengan Presiden Joko Widodo yang meminta revisi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) tidak disahkan pada periode ini.

Hal ini disampaikan Ketua Panja RKUHP Mulfachri Harahap selepas rapat konsultasi antara pimpinan DPR dan Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (23/9/2019). 

Mulfachri mengatakan, pengesahan RKUHP memang tidak akan dilakukan pada rapat Paripurna Selasa (24/9/2019) besok, sebagaimana yang sudah disepakati sebelumnya antara DPR dan pemerintah.

Baca juga: Ada Massa Pro dan Kontra Pengesahan RKUHP Unjuk Rasa di Depan DPR, Polisi Buat Pemisah

Namun, menurut dia, ada kemungkinan RKUHP tetap bisa disahkan sebelum masa tugas DPR periode 2014-2019 berakhir pada 1 Oktober.

"Soal (disahkan) periode ini atau tidak kita akan lihat," kata Mulfachri.

Menurut Mulfachri, keputusan akan tergantung pada kesepakatan DPR dan pemerintah dalam forum lobi yang akan digelar dalam waktu dekat.

"Masih ada tiga kali paripurna lagi sampai tanggal 30. Sebelum itu akan ada forum lobi dengan pemerintah. Nanti kita lihat sejauh mana forum lobi itu menghasilkan sesuatu yang baik untuk kita semua. Mudah-mudahan nanti forum lobi bisa menghasilkan sesuatu yang produktif bagi kelangsungan RKUHP yang ramai dibicarakan di publik ini," ucap dia. 

Mulfachri menyebut, tim panja DPR dan pemerintah akan menampung aspirasi masyarakat soal pasal-pasal yang dinggap bermasalah.

Ia meyakini revisi pasal-pasal bermasalah dalam RKUHP bisa selesai sebelum 30 Oktober. Namun, soal pasal mana saja yang direvisi, Mulfachri belum mau buka suara.

"Kalau pun dianggap ada pasal bermasalah tentu tidak banyak. Kalau soal pasal debatable. Kita tahu RKUHP ini sudah dibahas selama 4 tahun, sudah mendengar banyak pihak. Kalau ada satu dua pasal dianggap kurang selaras dengan kehidupan bangsa nanti kita selesaikan. Bukan masalah besar," kata dia.

Baca juga: Di Depan Jokowi, Bamsoet Curhat Kerja Keras DPR-Pemerintah Susun RKUHP

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebut, setidaknya ada 14 pasal bermasalah. Namun, dalam pertemuan dengan Jokowi tadi, menurut dia, sama sekali tak dibahas soal substansi pasal-pasal bermasalah itu.

"Oh enggak, kita umum saja ngomongnya," kata Mulfachri. 

Hadir dalam rapat konsultasi ini Ketua DPR Bambang Soesatyo ditemani para Wakil Ketua DPR; yakni Fahri Hamzah, Agus Hermanto, Utut Adianto.

Hadir juga Ketua Fraksi Nasdem Johnny G Platte, Ketua Fraksi Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono, Sekretaris Fraksi Golkar Adies Kadir, Bendahara Fraksi PDI-P Alex Indra Lukman, Ketua Fraksi PAN Mulfachri Harahap, Ketua Fraksi PPP, dan Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini

Ada juga Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin dan Wakil Ketua Komisi III Erma Suryani Ranik.

Pemerintah dan DPR sebelumnya sepakat mengesahkan RKUHP pada 24 September mendatang.

Namun, Presiden Jokowi meminta DPR menunda pengesahan revisi KUHP yang menuai polemik di masyarakat.

Baca juga: Ketua DPR Sebut RKUHP untuk Jawab Keinginan Jokowi

Ia meminta pengesahan RUU KUHP tidak dilakukan oleh DPR periode ini yang akan habis masa tugasnya pada 30 September mendatang.

"Saya perintahkan Menkumham untuk menyampaikan sikap ini kepada DPR ini agar pengesahan RUU KUHP ditunda dan pengesahannya tak dilakukan DPR periode ini," kata Jokowi di Istana Bogor, Jumat (20/9/2019).

Jokowi menyebut, permintaan ini karena ia mencermati masukan berbagai kalangan yang berkeberatan dengan sejumlah substasi RKUHP.

Jokowi mencatat, setidaknya ada 14 pasal bermasalah yang harus dikaji ulang dalam RKUHP.