Tjahjo: Mungkin Saya Satu-satunya Menteri yang Tak Pernah ke Luar Negeri

Kompas.com - 23/09/2019, 11:12 WIB
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Senin (23/9/2019). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaMenteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Senin (23/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku menjadi satu-satunya menteri yang selama hampir lima tahun menjabat tak pernah berkunjung ke luar negeri.

Hal ini Tjahjo sampaikan saat memberi sambutan dalam Konsolidasi Nasional 2019 bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU), di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Senin (23/9/2019).

Awalnya, Tjahjo memuji kinerja jajaran KPU pusat yang hampir lima tahun ini mempersiapkan dan menjadi penanggung jawab pelaksanaan Pemilu.

Tjahjo lalu mengatakan, sebagai Mendagri, dirinya turut menyiapkan Pemilu bersama dengan KPU.


"Bersama saya Kemendagri juga sama, hampir tiga tahun urusan Undang-undang rapat dengan DPR sampai Peraturan KPU pun juga dibahas dengan DPR," kata Tjahjo.

Baca juga: Tjahjo Kumolo: Mohon Maaf, Ini Pamitan Saya Resmi...

Tjahjo lantas menyebut, dirinya tak pernah berkunjung ke luar negeri selama lima tahun menjabat menteri. Ia mengaku takut jika sewaktu-waktu terjadi masalah ketika meninggalkan Indonesia.

"Jadi Pak Arief (Arief Budiman, Ketua KPU), saya mungkin satu-satunya menteri yang sampai lima tahun besok mau selesai ini tidak pernah berkunjung ke luar negeri," tutur Tjahjo sambil tertawa.

"Meninggalkan satu hari pun takut kalau ada masalah-masalah yang ada," sambungnya.

Baca juga: Mendagri Yakin Anggaran 270 Daerah Peserta Pilkada 2020 Selesai Tepat Waktu

Tjahjo melanjutkan, Pemilu 2019 yang meliputi Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif memang diwarnai dengan berbagai dinamika.

Ketua KPU Arief Budiman bahkan sampai menerima ancaman dan dilaporkan ke polisi.

Namun demikian, menurut Tjahjo, penyelenggaraan Pemilu 2019 dapat berlangsung dengan baik.

"Kami menjamin, pemerintah menjamin, bahwa PKPU itu disusun tidak ada satu kalimat pun yang menyimpang dari UU yang ada," katanya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Nasional
Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Nasional
RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

Nasional
Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Nasional
Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Nasional
Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Nasional
Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Nasional
Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Nasional
Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Nasional
Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Nasional
Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Nasional
Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Nasional
Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Nasional
Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Nasional
Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X