Litbang Kompas: 66,2 Persen Responden Merasa Aspirasinya Tak Terwakili DPR 2014-2019

JAKARTA, KOMPAS.com - Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI periode 2014-2019 di akhir masa jabatan mendapat penilaian kurang memuaskan.

Hal ini diketahui berdasarkan jajak pendapat Litbang Kompas yang dilakukan pada 18-19 September 2019 terhadap 529 responden.

Ketidakpuasan publik itu tercermin dari 66,2 persen responden yang merasa belum terwakili aspirasinya oleh DPR periode 2014-2019.

Baca juga: Laporan Kinerja DPR 2018-2019, 15 RUU Disahkan Jadi Undang-Undang

Mayoritas responden juga tidak puas pada kinerja DPR, baik dalam fungsi pengawasan, legislasi, maupun penganggaran.

Dari tiga fungsi itu, responden paling tidak puas pada fungsi legislasi.

Sebanyak 63,7 responden menyatakan tidak puas, 24,4 persen menyatakan puas, dan 11,9 persen menjawab tidak tahu.

"Hampir dua pertiga publik (57-63 persen responden) menyatakan tak puas terhadap kinerja DPR dalam menjalankan fungsi legislasi, kontrol terhadap jalannya pemerintah, juga dalam membuat anggaran belanja negara. Angka tersebut relatif menetap dari rangkaian jajak pendapat," ujar peneliti Litbang Kompas Susanti Agustina seperti dikutip dari Harian Kompas, Senin (23/9/2019).

Baca juga: Kinerja DPR Periode 2014-2019 Dianggap Jeblok, Bamsoet Tak Terima

Adapun dari sisi kuantitatif, target penyelesaian program legislasi nasional (prolegnas) juga belum tercapai.

Dari tahun 2015-2019, realisasi penyelesaian prolegnas prioritas selalu di bawah 50 persen per tahun.

Berkelindan dengan itu, DPR periode ini juga menjadi sorotan publik karena adanya sejumlah aksi penolakan terhadap sejumlah rancangan undang-undang yang hendak disahkan pada akhir masa jabatan.

Baca juga: Formappi Prediksi Kinerja DPR 2019-2024 Tak Beda dengan Periode Sebelumnya

Penolakan RUU tersebu di antaranya revisi UU KPK yang telah disahkan dan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP).

Namun demikian, RKUHP yang awalnya telah disepakati DPR dan pemerintah, akhirnya pengesahannya ditunda berdasarkan permintaan Presiden Joko Widodo.

Kendati demikian, publik masih menyimpan harapan terhadap idealisme anggota DPR dari partai politik pilihanya periode 2019-2024.

"Sekitar 59,5 persen responden menyatakan keyakinannya, sedangkan 37,1 persen responden berada pada titik tidak yakin dengan perjuangan/gagasan anggota DPR partai pilihannya," tutur Susanti.