Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Formappi Prediksi Kinerja DPR 2019-2024 Tak Beda dengan Periode Sebelumnya

Kompas.com - 25/04/2019, 12:12 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Djadiono memprediksi kinerja DPR periode 2019-2024 tak akan berbeda dengan periode sebelumnya lantaran diisi oleh wajah lama dari partai-partai lama pula.

"Jika DPR hasil Pemilu 2019 akan diisi kembali oleh mayoritas anggota DPR hasil Pemilu 2014, maka patut diduga kinerjanya tidak akan mengalami perubahan yang signifikan," ujar Djadiono dalam diskusi di Kantor Formappi, Matraman, Jakarta, Kamis (25/4/2019).

Baca juga: Kembali Dihuni Wajah-wajah Lama, Peningkatan Kinerja DPR Dinilai Sulit Terjadi

Djadiono mengatakan, berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, sembilan partai yang memiliki kursi di parlemen kembali lolos ke DPR. Mereka ialah PDI-P, Gerindra, Golkar, PKB, PKS, Nasdem, Demokrat, PAN, dan PPP.

Ia menilai, kinerja DPR yang dilakukan oleh 9 fraksi partai pada periode 2014-2019 buruk sebab banyak Rancangan Undang-undang (RUU) yang tak selesai.

Ia mencatat, sepanjang tahun 2018, DPR berulang kali memperpanjang pembahasan RUU hingga lima kali.

Baca juga: Quick Count LSI Denny JA: Golput Pileg Lebih Besar Dibandingkan Pilpres

Pada tahun 2018, ada 17 RUU yang diperpanjang selama lima kali. Padahal menurut Pasal 143 Tata Tertib DPR, perpanjangan pembahasan RUU maksimal hanya tiga kali dan harus disertai dengan alasan yang kuat.

Bahkan sepanjang periode 2014-2019, ada RUU yang perpanjangan pembahasannya hingga 10 kali yakni RUU KUHP dan RUU Wawasan Nusantara.

"Jika dugaan ini benar, maka mereka akan berpotensi mengabaikan jerih payah petugas di TPS yang gugur dalam melaksanakan tugasnya," lanjut dia.

Kompas TV Kendati hitung resmi pemilu legislatif di Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum selesai. Namun berdasarkan hitung cepat Litbang Kompas, diprediksi ada sembilan partai politik yang lolos ambang batas parlemen empat persen dan akan menempatkan sejumlah politisi di gedung DPR RI. Lalu kira-kira akan seperti apa wajah Senayan lima tahun ke depan dengan konfigurasi sembilan partai politik ini? #KPU #HitungCepat #WajahDPR
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com