Demiliterisasi dan Dialog Damai di Papua

Dialog Damai

Setelah era kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, pemerintah dinilai keliru dalam memahami dan menangani segala persoalan warga Papua.

Hal ini pernah diungkapkan Mantan Menteri Negara Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia, Manuel Kaisiepo dalam sebuah diskusi di Menara Kompas, Kamis (5/9/2019).

Akibat dari kekeliruan itu, Papua mudah sekali bergejolak dengan isu referendum dan disintegrasi.

Pemerintahan Presiden Jokowi juga mengulang kesalahan yang sama. Pembatasan akses komunikasi sempat dilakukan pasca-aksi unjuk rasa memprotes tindakan diskriminasi rasial pada Agustus lalu.

Baca juga: Sebanyak 2.047 Mahasiswa Papua Dilaporkan Pulang Kampung, Jumlahnya Masih Bisa Bertambah

Padahal, menurut Dandhy, keterbukaan akses informasi dinilai menjadi langkah awal dalam menginisiasi dialog damai di Papua.

Dengan terbukanya akses informasi, masyarakat Papua memiliki instrumen untuk menyampaikan apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka alami selama ini.

"Orang Indonesia perlu tahu bahwa (masalah) Papua tidak bisa diputuskan dengan kongkow-kongkow antara Jokowi, Megawati, Surya Paloh, dan Para Jenderal," ujar Dandhy.

"Orang Indonesia harus minta bahwa dialog ini harus luas dimulai dari keterbukaan akses informasi," tutur dia.

Baca juga: Soal Pemblokiran Internet di Papua, Wiranto: Mohon Maaf Saya Leletkan...

Dandhy berpendapat, segala persoalan yang menjadi akar masalah di Papua saat ini justru tidak diketahui secara luas.

Misalnya, terkait Isu kekerasan, pelanggaran hak asasi manusia, dan eksploitasi sumber daya alam.

Hal ini terjadi karena pemerintah tidak membangun pilar-pilar demokrasi di Papua, termasuk pembatasan hak berkumpul dan berserikat.

Oleh karena itu, pendekatan dialog dapat dilakukan dengan akses bagi para jurnalis untuk meliput dan oberserver international yang ingin melakukan pengamatan.

"Apapun yang memungkinkan pilar demokrasi bisa diteggakkan di Papua dan kebebasan berserikat berkumpul," kata Dandhy.