Kompas.com - 13/09/2019, 15:08 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto, meminta maaf karena telah memblokir internet di Papua dan Papua Barat.

Hal itu disampaikan Wiranto saat memberikan pembekalan kepada peserta Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XXII dan alumni Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LIX di Lembaga Ketahanan Nasional, Jakarta Pusat, Jumat (13/9/2019).

"Mohon maaf saya leletkan (internet). Ini (pemblokiran) kita lakukan karena apa? Karena internet sangat berbahaya dan mereka berkomunikasi untuk membuat kerusuhan itu pakai internet, pakai gambar-gambar," ujar Wiranto.

Baca juga: Ombudsman: Keresahan Masyarakat di Papua Dipicu Pemblokiran Internet

Menurutnya, internet memiliki dua sisi, ada yang positif dan negatif. Dampak negatif dari internet, lanjutnya, terjadi di Papua dan Papua yang kemudian memicu adanya kekisruhan.

Untuk itu, diakui Wiranto, pemerintah mau tak mau perlu melakukan pembatasan informasi lewat pemblokiran internet agar situasi dan kondisi keamanan bisa cepat pulih.

"Makanya kemarin soal Papua saya leletkan saja. Saya dimaki-maki, enggak ada masalah. Karena kerusuhan di Papua itu makin keruh karena internet dengan gambar-gambar yang dikemas tertentu," tutur Wiranto.

"Gambar di internet itu jahat. Dia bisa buat sudut pandang yang sangat spesifik dan dikemas seakan-akan Papua itu seperti itu. Supaya enggak ambil pusing, mohon maaf saya leletkan," sambungnya.

Baca juga: Pemerintah Buka Blokir Jaringan Internet di Manokwari dan Sorong

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) kembali membuka akses internet di Papua dan Papua Barat sehubungan dengan situasi dan kondisi keamanan yang mulai kondusif.

Dua wilayah di Papua yang sebelumnya diblokir sudah kembali dibuka, yakni wilayah Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Mimika di Provinsi Papua.

"Pemerintah kembali membuka blokir atas layanan data internet di kedua kabupaten tersebut, terhitung mulai Selasa, 10 September Pukul 21.00 WIT," kata Pelaksana tugas Kabiro Humas Kemkominfo, Ferdinandus Setu, Rabu (11/9/2019).

Baca juga: Kominfo Pastikan Layanan Data Internet di Seluruh Papua Barat Sudah Dibuka

Ferdinandus menerangkan, dari 29 Kabupaten/kota di wilayah Papua, sebanyak 27 Kabupaten yang sudah dibuka kembali blokir atas layanan data internet, yakni Kabupaten Keerom, Puncak Jaya, Puncak, Asmat, Boven Digoel, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Intan Jaya, Yalimo, Lanny Jaya, Mappi, Tolikara, Nduga, Supiori, Waropen, Merauke, Biak Numfor, Yapen, Sarmi, Paniai, Dogiyai, Deiyai, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Nabire, Jayawijaya dan Mimika.

Sementara dari 13 kabupaten/kota di wilayah Provinsi Papua Barat, masih sama dengan data sehari sebelumnya, Senin (9/9), yakni 11 kabupaten yang sudah dibuka akses layanan data internet meliputi Kabupaten Fak Fak, Sorong Selatan, Raja Ampat, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Kaimana, Tambrauw, Maybrat, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak dan Kabupaten Sorong.

Baca juga: Kominfo Pastikan Layanan Data Internet di Seluruh Papua Barat Sudah Dibuka

Adapun masih terdapat beberapa kabupaten dan kota di Papua dan Papua Barat yang masih diblokir dan dipantau oleh Kemkominfo.

"Untuk wilayah Provinsi Papua, masih terdapat 2 Kabupaten/Kota yang masih diblokir layanan data internet, yakni Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura," imbuh Ferdinandus.

"Sedangkan di Papua Barat masih ada 2 kota yang diblokir, yakni Kota Manokwari dan Kota Sorong. Masih harus terus dipantau situasinya dalam 1 atau 2 hari ke depan," sambungnya.

Kompas TV Berikut tiga berita terpopuler Kamis, 5 September 2019 yang disampaikan oleh Jurnalis KompasTV, Glenys Octania: <ol> <li>Aulia Kesuma, tersangka pembunuh suami dan anak tirinya menjalani rekontruksi di sejumlah tempat di Jakarta. Polisi ingin mencocokan keterangan tersangka dengan fakta-fakta yang ada di lapangan.</li> <li>Menko Polhukam Wiranto menyatakan situasi di Papua sudah kondusif. Maka dari itu, mulai hari ini pembatasan internet di Papua dicabut dengan catatan situasi terus aman dan kondusif.</li> <li>Seluruh fraksi di DPR setuju dengan revisi UU KPK yang diusulkan Badan Legislasi DPR. Persetujuan ini disampaikan dalam rapat paripurna DPR hari ini.</li> </ol> #auliakesuma #papua #revisiuukpk
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Survei SMRC: Elektabilitas PDI-P Naik jika Calonkan Anies Sebagai Capres

Survei SMRC: Elektabilitas PDI-P Naik jika Calonkan Anies Sebagai Capres

Nasional
Survei SMRC: Ganjar Perkuat Elektabilitas PDI-P 15 Persen, Tertinggi Dibandingkan Lainnya

Survei SMRC: Ganjar Perkuat Elektabilitas PDI-P 15 Persen, Tertinggi Dibandingkan Lainnya

Nasional
TB Hasanuddin Kritik Panglima yang Turunkan Syarat Masuk TNI

TB Hasanuddin Kritik Panglima yang Turunkan Syarat Masuk TNI

Nasional
Polri: “Konsorsium 303” Judi Online Tidak Ada

Polri: “Konsorsium 303” Judi Online Tidak Ada

Nasional
Mahfud MD Disebut Apresiasi Langkah Komnas HAM Cari Solusi Kesehatan untuk Lukas Enembe

Mahfud MD Disebut Apresiasi Langkah Komnas HAM Cari Solusi Kesehatan untuk Lukas Enembe

Nasional
Golkar: Kami Sangat Terbuka jika Ridwan Kamil Mau Bergabung

Golkar: Kami Sangat Terbuka jika Ridwan Kamil Mau Bergabung

Nasional
AHY Curiga Ada Muatan Politik dalam Penetapan Status Tersangka Lukas Enembe

AHY Curiga Ada Muatan Politik dalam Penetapan Status Tersangka Lukas Enembe

Nasional
Syarat Baru Tinggi Badan Calon Taruna TNI Diharap Tak Ganggu Pengoperasian Alutsista

Syarat Baru Tinggi Badan Calon Taruna TNI Diharap Tak Ganggu Pengoperasian Alutsista

Nasional
Survei SMRC Sebut Puan Tak Tingkatkan Elektabilitas PDI-P, Justru Gerus Suara

Survei SMRC Sebut Puan Tak Tingkatkan Elektabilitas PDI-P, Justru Gerus Suara

Nasional
Komnas HAM Berjanji Sampaikan Kondisi Kesehatan Lukas Enembe ke KPK

Komnas HAM Berjanji Sampaikan Kondisi Kesehatan Lukas Enembe ke KPK

Nasional
Ferdy Sambo Disebut Berpengaruh Besar di Polri, Jaksa Agung: Saya Jamin, Tak Ada Lobi ke Kami

Ferdy Sambo Disebut Berpengaruh Besar di Polri, Jaksa Agung: Saya Jamin, Tak Ada Lobi ke Kami

Nasional
KY Pertimbangkan 'Safe House' untuk Hakim yang Tangani Sidang Kasus Ferdy Sambo dkk

KY Pertimbangkan "Safe House" untuk Hakim yang Tangani Sidang Kasus Ferdy Sambo dkk

Nasional
AHY Sebut Tak Akan Intervensi Proses Hukum Lukas Enembe

AHY Sebut Tak Akan Intervensi Proses Hukum Lukas Enembe

Nasional
Jokowi Sebut Pemulihan Ekonomi Indonesia Relatif Kuat

Jokowi Sebut Pemulihan Ekonomi Indonesia Relatif Kuat

Nasional
Temui Lukas Enembe, Komnas HAM Sebut Kondisi Kesehatannya Tak Baik

Temui Lukas Enembe, Komnas HAM Sebut Kondisi Kesehatannya Tak Baik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.