Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Pemblokiran Internet di Papua, Wiranto: Mohon Maaf Saya Leletkan...

Kompas.com - 13/09/2019, 15:08 WIB
Christoforus Ristianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto, meminta maaf karena telah memblokir internet di Papua dan Papua Barat.

Hal itu disampaikan Wiranto saat memberikan pembekalan kepada peserta Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XXII dan alumni Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LIX di Lembaga Ketahanan Nasional, Jakarta Pusat, Jumat (13/9/2019).

"Mohon maaf saya leletkan (internet). Ini (pemblokiran) kita lakukan karena apa? Karena internet sangat berbahaya dan mereka berkomunikasi untuk membuat kerusuhan itu pakai internet, pakai gambar-gambar," ujar Wiranto.

Baca juga: Ombudsman: Keresahan Masyarakat di Papua Dipicu Pemblokiran Internet

Menurutnya, internet memiliki dua sisi, ada yang positif dan negatif. Dampak negatif dari internet, lanjutnya, terjadi di Papua dan Papua yang kemudian memicu adanya kekisruhan.

Untuk itu, diakui Wiranto, pemerintah mau tak mau perlu melakukan pembatasan informasi lewat pemblokiran internet agar situasi dan kondisi keamanan bisa cepat pulih.

"Makanya kemarin soal Papua saya leletkan saja. Saya dimaki-maki, enggak ada masalah. Karena kerusuhan di Papua itu makin keruh karena internet dengan gambar-gambar yang dikemas tertentu," tutur Wiranto.

"Gambar di internet itu jahat. Dia bisa buat sudut pandang yang sangat spesifik dan dikemas seakan-akan Papua itu seperti itu. Supaya enggak ambil pusing, mohon maaf saya leletkan," sambungnya.

Baca juga: Pemerintah Buka Blokir Jaringan Internet di Manokwari dan Sorong

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) kembali membuka akses internet di Papua dan Papua Barat sehubungan dengan situasi dan kondisi keamanan yang mulai kondusif.

Dua wilayah di Papua yang sebelumnya diblokir sudah kembali dibuka, yakni wilayah Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Mimika di Provinsi Papua.

"Pemerintah kembali membuka blokir atas layanan data internet di kedua kabupaten tersebut, terhitung mulai Selasa, 10 September Pukul 21.00 WIT," kata Pelaksana tugas Kabiro Humas Kemkominfo, Ferdinandus Setu, Rabu (11/9/2019).

Baca juga: Kominfo Pastikan Layanan Data Internet di Seluruh Papua Barat Sudah Dibuka

Ferdinandus menerangkan, dari 29 Kabupaten/kota di wilayah Papua, sebanyak 27 Kabupaten yang sudah dibuka kembali blokir atas layanan data internet, yakni Kabupaten Keerom, Puncak Jaya, Puncak, Asmat, Boven Digoel, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Intan Jaya, Yalimo, Lanny Jaya, Mappi, Tolikara, Nduga, Supiori, Waropen, Merauke, Biak Numfor, Yapen, Sarmi, Paniai, Dogiyai, Deiyai, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Nabire, Jayawijaya dan Mimika.

Sementara dari 13 kabupaten/kota di wilayah Provinsi Papua Barat, masih sama dengan data sehari sebelumnya, Senin (9/9), yakni 11 kabupaten yang sudah dibuka akses layanan data internet meliputi Kabupaten Fak Fak, Sorong Selatan, Raja Ampat, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Kaimana, Tambrauw, Maybrat, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak dan Kabupaten Sorong.

Baca juga: Kominfo Pastikan Layanan Data Internet di Seluruh Papua Barat Sudah Dibuka

Adapun masih terdapat beberapa kabupaten dan kota di Papua dan Papua Barat yang masih diblokir dan dipantau oleh Kemkominfo.

"Untuk wilayah Provinsi Papua, masih terdapat 2 Kabupaten/Kota yang masih diblokir layanan data internet, yakni Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura," imbuh Ferdinandus.

"Sedangkan di Papua Barat masih ada 2 kota yang diblokir, yakni Kota Manokwari dan Kota Sorong. Masih harus terus dipantau situasinya dalam 1 atau 2 hari ke depan," sambungnya.

Kompas TV Berikut tiga berita terpopuler Kamis, 5 September 2019 yang disampaikan oleh Jurnalis KompasTV, Glenys Octania: <ol> <li>Aulia Kesuma, tersangka pembunuh suami dan anak tirinya menjalani rekontruksi di sejumlah tempat di Jakarta. Polisi ingin mencocokan keterangan tersangka dengan fakta-fakta yang ada di lapangan.</li> <li>Menko Polhukam Wiranto menyatakan situasi di Papua sudah kondusif. Maka dari itu, mulai hari ini pembatasan internet di Papua dicabut dengan catatan situasi terus aman dan kondusif.</li> <li>Seluruh fraksi di DPR setuju dengan revisi UU KPK yang diusulkan Badan Legislasi DPR. Persetujuan ini disampaikan dalam rapat paripurna DPR hari ini.</li> </ol> #auliakesuma #papua #revisiuukpk
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com