Demiliterisasi dan Dialog Damai di Papua

JAKARTA, KOMPAS.com - Pada akhir 2008, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menerbitkan buku "Papua Road Map" sebagai hasil penelitian pemetaan masalah utama di Papua.

Dalam penelitiannya, LIPI menyebut persoalan marjinalisasi, diskriminasi, dan pelanggaran HAM sebagai bagian dari banyak isu utama di Papua.

Marjinalisasi dan diskriminasi dialami orang asli Papua, baik secara politik, ekonomi, maupun sosial-budaya.

Sedangkan, sampai hari ini belum ada masalah pelanggaran HAM yang diselesaikan secara adil, termasuk juga belum berhasil diputusnya siklus kekerasan di Papua yang dilakukan negara.

Baca juga: Menhan: Dari Dulu Saya Bilang, TNI-Polri Tak Akan Ditarik dari Papua

Politisi PDI-P Budiman Sudjatmiko dan jurnalis sekaligus aktivis HAM Dandhy Laksono memiliki persamaan pandangan terkait pendekatan yang harus dilakukan pemerintah dalam mengatasi kekerasan di Papua.

Keduanya sepakat bahwa pendekatan militerisme justru mengeskalasi kekerasan di Papua. Padahal, dialog damai yang berpijak pada kemanusiaan sangat dibutuhkan.

"Saya tidak setuju dengan pendekatan militerisme dan itu jelas bahwa kita harus mengurangi kekerasan fisik dan ide (kebebasan berpendapat)," ujar Budiman dalam sebuah acara debat di auditorium Visinema, Jakarta Selatan, Sabtu (21/9/2019).

Budiman berpendapat, pendekatan damai sangat dibutuhkan oleh masyarakat Papua saat ini.

Baca juga: Keterbukaan Informasi Dinilai Jadi Langkah Awal Mengatasi Gejolak di Papua

Isu kekerasan, pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan eksploitasi sumber daya alam telah menjadi masalah di Papua selama puluhan tahun.

Pemerintah, kata Budiman, harus bisa mengembalikan Papua ke dalam kondisi naturalnya dan menghormati hak-hak warga Papua sebagai penduduk asli (indigenous people).

"Harus ada pendekatan damai terhadap Papua. Dan ditarik kehadiran militer, kepolisian harus tetap ada untuk alasan keamanan," tutur dia.

Sementara itu, Dandhy menyoroti soal pembebasan Papua dari kekuasaan militer atau demiliterisasi.

Ia berpendapat, warga Papua harus mendapatkan kembali ruang hidupnya tanpa kekerasan.

Menurut Dandhy, keberadaan aparat militer justru membatasi ruang gerak warga Papua dalam menyatakan pendapatnya.

"Yang penting sekarang adalah demiliterisasi. Mau cara apapun, konsep apapun, kalau 6.000 orang (militer) di-deploy ke sana, ya habis cerita. Jadi demiliterisasi itu wajib dilakukan dan mendesak," kata Dandhy.

KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Jurnalis sekaligus aktivis HAM Dandhy Laksono dalam sebuah acara debat dengan politisi PDI-P Budiman Sudjatmiko di auditorium Visinema, Jakarta Selatan, Sabtu (21/9/2019).

Dialog Damai

Setelah era kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, pemerintah dinilai keliru dalam memahami dan menangani segala persoalan warga Papua.

Hal ini pernah diungkapkan Mantan Menteri Negara Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia, Manuel Kaisiepo dalam sebuah diskusi di Menara Kompas, Kamis (5/9/2019).

Akibat dari kekeliruan itu, Papua mudah sekali bergejolak dengan isu referendum dan disintegrasi.

Pemerintahan Presiden Jokowi juga mengulang kesalahan yang sama. Pembatasan akses komunikasi sempat dilakukan pasca-aksi unjuk rasa memprotes tindakan diskriminasi rasial pada Agustus lalu.

Baca juga: Sebanyak 2.047 Mahasiswa Papua Dilaporkan Pulang Kampung, Jumlahnya Masih Bisa Bertambah

Padahal, menurut Dandhy, keterbukaan akses informasi dinilai menjadi langkah awal dalam menginisiasi dialog damai di Papua.

Dengan terbukanya akses informasi, masyarakat Papua memiliki instrumen untuk menyampaikan apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka alami selama ini.

"Orang Indonesia perlu tahu bahwa (masalah) Papua tidak bisa diputuskan dengan kongkow-kongkow antara Jokowi, Megawati, Surya Paloh, dan Para Jenderal," ujar Dandhy.

"Orang Indonesia harus minta bahwa dialog ini harus luas dimulai dari keterbukaan akses informasi," tutur dia.

Baca juga: Soal Pemblokiran Internet di Papua, Wiranto: Mohon Maaf Saya Leletkan...

Dandhy berpendapat, segala persoalan yang menjadi akar masalah di Papua saat ini justru tidak diketahui secara luas.

Misalnya, terkait Isu kekerasan, pelanggaran hak asasi manusia, dan eksploitasi sumber daya alam.

Hal ini terjadi karena pemerintah tidak membangun pilar-pilar demokrasi di Papua, termasuk pembatasan hak berkumpul dan berserikat.

Oleh karena itu, pendekatan dialog dapat dilakukan dengan akses bagi para jurnalis untuk meliput dan oberserver international yang ingin melakukan pengamatan.

"Apapun yang memungkinkan pilar demokrasi bisa diteggakkan di Papua dan kebebasan berserikat berkumpul," kata Dandhy.