Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Keterbukaan Informasi Dinilai Jadi Langkah Awal Mengatasi Gejolak di Papua

Kompas.com - 22/09/2019, 05:44 WIB
Kristian Erdianto,
Abba Gabrillin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Jurnalis sekaligus aktivis hak asasi manusia (HAM) Dandhy Laksono berpendapat, terbukanya akses informasi dapat menjadi langkah awal pemerintah dalam menangani gejolak di Papua.

Dengan terbukanya akses informasi, masyarakat Papua memiliki instrumen untuk menyampaikan apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka alami selama ini.

"Orang Indonesia perlu tahu bahwa (masalah) Papua tidak bisa diputuskan dengan kongko-kongko antara Jokowi, Megawati, Surya Paloh, dan para jenderal," ujar Dandhy dalam sebuah acara debat dengan politisi PDI-P Budiman Sudjatmiko di auditorium Visinema, Jakarta Selatan, Sabtu (21/9/2019).

Baca juga: Pesawat yang Hilang Kontak di Papua Tidak Pancarkan Sinyal ELT

"Orang Indonesia harus minta bahwa dialog ini harus luas dimulai dari keterbukaan akses informasi," tutur dia.

Menurut Dandhy, segala persoalan yang menjadi akar masalah di Papua saat ini tidak diketahui secara luas.

Misalnya, terkait isu kekerasan, pelanggaran hak asasi manusia, dan eksploitasi sumber daya alam.

Menurut dia, hal ini terjadi karena pemerintah tidak membangun pilar-pilar demokrasi di Papua, termasuk pembatasan hak berkumpul dan berserikat.

Untuk itu, pendekatan dialog dinilai dapat dilakukan dengan memberikan akses bagi para jurnalis untuk meliput dan observer international yang ingin melakukan pengamatan.

"Apapun yang memungkinkan pilar demokrasi bisa diteggakkan di Papua dan kebebasan berserikat berkumpul," kata Dandhy.

Seperti diketahui, belakangan muncul aksi unjuk rasa dari kalangan mahasiswa dan masyarakat Papua yang menuntut referendum.

Hal ini dipicu dari tindakan diskriminasi rasial dan kekerasan yang dialami mahasiswa asal Papua di Surabaya, Jawa Timur, pada Agustus 2019 lalu.

Tuntutan referendum juga dilatarbelakangi oleh rasa ketidakadilan, isu kekerasan militeristis, dan pelanggaran hak asasi manusia yang dialami masyarakat Papua.

Baca juga: Polisi Sebut Enam Mahasiswa Papua Dapat Fasilitas Memadai di Rutan Mako Brimob

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com