Kompas.com - 21/09/2019, 15:49 WIB
Juru Kampanye Greenpeace Indonesia Arie Rompas selepas acara diskusi di kawasan Cikini, Sabtu (21/9/2019). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DJuru Kampanye Greenpeace Indonesia Arie Rompas selepas acara diskusi di kawasan Cikini, Sabtu (21/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diminta mematuhi putusan Mahkamah Agung yang menolak kasasi Presiden Joko Widodo dan pejabat lainnya atas gugatan terkait kasus kebakaran hutan di Kalimantan.

Juru Kampanye Greenpeace Indonesia Arie Rompas yang juga penggugat dalam gugatan atas Jokowi itu menilai, kebakaran hutan yang terjadi saat ini dapat dicegah bila pemerintah menjalankan putusan MA itu.

"Pemerintah tidak bisa lagi mengganggap ini sebagai kejadian yang biasa sehingga kami meminta presiden melakukan upaya-upaya yang lebih serius. Pertama, dengan mematuhi putusan MA itu," kata Arie usai sebuah diskusi di kawasan Cikini, Sabtu (21/9/2019).

Baca juga: Walhi Sebut Karhutla Terjadi karena Manusia Tak Mau Beradaptasi dengan Alam

Arie beralasan, putusan MA itu mengharuskan pemerintah melakukan upaya-upaya penanganan dan upaya penanggulangan kebakatan hutan dan lahan, termasuk penegakan hukum.

Arie menambahkan, langkah pemerintah yang ingin mengajukan peninjauan kembali atas putusan itu pun tak berarti pemerintah boleh tidak menjalankan putusan tersebut.

"Putusan MA itu mengatakan, pemerintah wajib mengumumkan perusahaan yang melakukan pembakaran dan lahan dan melakukan penegakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan itu," ujar Arie.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Fadli Zon: Karhutla Jadi Pukulan Telak Bagi Diplomasi Sawit Indonesia

Di samping itu, Arie juga menegaskan pemerintah harus memperhatikan masyarakat yang terdampak atas kabut asap yang disebabkan kebakaran hutan.

Arie mengatakan, upaya-upaya yang wajib dilakukan pemerintah adalah mengevakuasi warga, menggratiskan biaya pengobatan serta membangun rumah sakit khusus paru-paru.

"Pemerintah juga harus menggratiskan para korban yang terkena asap. Kenapa harus digratiskan? Karena memang itu akibat dari kelalaian pemerintah," kata Arie.

Diberitakan sebelumnya, MA menolak kasasi Presiden Joko Widodo dan sejumlah pejabat lain yang menjadi pihak tergugat dalam kasus kebakaran hutan di Kalimantan.

Baca juga: Polda Riau Sudah Tetapkan 53 Tersangka Karhutla

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkumham Serahkan 9 Kekayaan Intelektual ke Korpolairud Polri

Menkumham Serahkan 9 Kekayaan Intelektual ke Korpolairud Polri

Nasional
Polisi Diduga Tembak Polisi di Lombok, Polri: Motif Masih Didalami

Polisi Diduga Tembak Polisi di Lombok, Polri: Motif Masih Didalami

Nasional
Menko PMK: Pengentasan Stunting Harus Dilakukan Frontal

Menko PMK: Pengentasan Stunting Harus Dilakukan Frontal

Nasional
Anggota DPR Pertanyakan Rencana Tes PCR Jadi Syarat Perjalanan pada Semua Moda Transportasi

Anggota DPR Pertanyakan Rencana Tes PCR Jadi Syarat Perjalanan pada Semua Moda Transportasi

Nasional
UPDATE 26 Oktober: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Ada 12.989

UPDATE 26 Oktober: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Ada 12.989

Nasional
UPDATE 26 Oktober: Ada 7.061 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 26 Oktober: Ada 7.061 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: Ada 611 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

UPDATE: Ada 611 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

Nasional
UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 33,19 Persen dari Target

UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 33,19 Persen dari Target

Nasional
UPDATE 26 Oktober: 259.064 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate dengan PCR 0,97 Persen

UPDATE 26 Oktober: 259.064 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate dengan PCR 0,97 Persen

Nasional
5 Outcome yang Dihasilkan KTT ASEAN: Isu Kesehatan sampai Perubahan Iklim

5 Outcome yang Dihasilkan KTT ASEAN: Isu Kesehatan sampai Perubahan Iklim

Nasional
Jokowi Singgung Sikap Junta Militer Myanmar yang Abaikan Bantuan dari ASEAN

Jokowi Singgung Sikap Junta Militer Myanmar yang Abaikan Bantuan dari ASEAN

Nasional
Soal Gelombang Ketiga Covid-19, Wamenkes: Tergantung Prokes Masyarakat

Soal Gelombang Ketiga Covid-19, Wamenkes: Tergantung Prokes Masyarakat

Nasional
UPDATE 26 Oktober: Tambah 35, Total Pasien Covid-19 Meninggal Capai 143.270 Orang

UPDATE 26 Oktober: Tambah 35, Total Pasien Covid-19 Meninggal Capai 143.270 Orang

Nasional
UPDATE: Tambah 1.141, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.084.831

UPDATE: Tambah 1.141, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.084.831

Nasional
UPDATE: Bertambah 611, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.241.090

UPDATE: Bertambah 611, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.241.090

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.