Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Fadli Zon: Karhutla Jadi Pukulan Telak Bagi Diplomasi Sawit Indonesia

Kompas.com - 20/09/2019, 16:31 WIB
Mico Desrianto,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia dapat mengacaukan bahkan menjadi pukulan telak bagi diplomasi sawit yang diupayakan pemerintah.

Sebagai informasi, saat ini diplomasi dagang Indonesia tengah berjuang meyakinkan Uni Eropa dan World Trade Organization (WTO) untuk mendukung produk sawit Indonesia.

Adapun Uni Eropa sendiri menyoroti masalah deforestasi atau penggundulan hutan akibat adanya budidaya sawit yang masif.

"Tuduhan deforestasi justru dikonfirmasi akibat bencana karhutla yang terus menerus terjadi, terlebih 99 persen akibat ulah manusia," ucap Fadli sesuai keterangan rilis yang Kompas.com terima, Jumat (20/9/2019).

Baca juga: Terkait Karhutla, Fadli Zon Minta Pemerintah Reformasi Industri Perkebunan Sawit

Dampaknya, imbuh dia, pada awal tahun ini 28 negara Uni Eropa sepakat memasukkan minyak sawit Indonesia sebagai kategori tidak berkelanjutan.

“Mulai tahun 2030, Uni Eropa akan melarang total konsumsi sawit Indonesia. Artinya, sebelum itu mereka akan mulai mengurangi konsumsi,” ujarnya.

Ekspor kepala sawit terancam

Dari sisi dagang, tentu saja hal tersebut merugikan Indonesia mengingat industri kelapa sawit merupakan salah satu industri strategi nasional, khususnya dalam kelompok non-migas.

"Berdasarkan hasil riset Perkumpulan Prakarsa, minyak sawit merupakan komoditas penyumbang ekspor terbesar Indonesia selama kurun 1989-2017," terang Fadli.

Baca juga: Kunjungi Tajikistan, Fahri Hamzah Minta Indonesia Harus Belajar dari Soekarno

Ia melanjutkan, dengan luas lahan sekitar 14 juta hektar (ha), saat ini produksi minyak sawit Indonesia mencapai 44 juta hingga 46 juta ton per tahunnya.

"Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) memperkirakan, produksi sawit akan mencapai 51,7 juta ton pada 2025," lanjut Fadli.

Sayangnya, peningkatan produksi sawit berbanding terbalik dengan pasar ekspor nasional yang tengah menghadapi ancaman boikot.

Berdasarkan data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), pada 2018 ekspor sawit Indonesia ke Eropa mencapai 4,7 juta ton, 60 persennya digunakan untuk bahan bakar nabati (biofuel)

Baca juga: DPR Minta Pemerintah Serius Hadapi Bocornya Data Penumpang Lion Air

“Jumlah ekspor ke Eropa itu mencapai 14 persen dari total ekpor sawit Indonesia secara keseluruhan. Bisa dibayangkan apa jadinya jika Uni Eropa menghentikan impor sawit dari Indonesia,” jelas Fadli.

Meski begitu, Fadli menilai Indonesia masih memiliki harapan asalkan pemerintah memanfaatkan bencana karhutla untuk membersihkan industri perkebunan sawit nasional dari perusahaan perusak lingkungan.

“Menurut saya, cerita ini akan sedikit memulihkan citra buruk industri sawit kita di mata dunia,” jelas Fadli.

Fadli juga turut menyoroti belum terbuka pemerintah dalam melakukan audit industri sawit.

Padahal, audit terbuka merupakan bagian dari kebijakan Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO).

“Seharusnya seluruh perusahaan sawit diperiksa oleh auditor independen yang bertugas, apakah betul industri sawit kita tidak mendegradasi lingkungan dengan cara-cara merusak lingkungan,” tutup Fadli.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com