Kompas.com - 21/09/2019, 13:53 WIB
Petugas SAR Direktorat Sabhara Polda Jambi memadamkan kebakaran lahan gambut milik salah satu perusahaan di Puding, Kumpeh Ilir, Muarojambi, Jambi, Rabu (11/9/2019). Asap kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi telah mengakibatkan aktivitas belajar mengajar di beberapa kota/kabupaten setempat terganggu dan terpaksa diliburkan, sementara upaya pemadaman masih terus dilakukan sejumlah pihak. ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan/foc. ANTARA FOTO/Wahdi SeptiawanPetugas SAR Direktorat Sabhara Polda Jambi memadamkan kebakaran lahan gambut milik salah satu perusahaan di Puding, Kumpeh Ilir, Muarojambi, Jambi, Rabu (11/9/2019). Asap kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi telah mengakibatkan aktivitas belajar mengajar di beberapa kota/kabupaten setempat terganggu dan terpaksa diliburkan, sementara upaya pemadaman masih terus dilakukan sejumlah pihak. ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan/foc.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kebakaran hutan dan lahan yang berulang kali terjadi dinilai merupakan akibat dari sikap manusia. Manusia dinilai tidak mau beradaptasi dengan alam, terutama dengan ekosistem gambut.

Juru Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Zenzi Suhadi mengatakan, ekosistem gambut yang dimanfaat dengan pendekatan adaptif tidak akan menyebabkan bencana seperti kebakaran hutan.

"Sebenarnya manusia dari dulu sudah ada di ekosistem gambut ini. Perbedaannya, kalau masyarakat tradisional dia mengelolanya itu dengan adaptasi, mereka beradaptasi menyesuaikan budidayanya," kata Zenzi dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Sabtu (21/9/2019).

Sebaliknya, saat ini, masyarakat justru memodifikasi lahan gambut supaya sesuai dengan budidaya tertentu yang diinginkan, misalnya kelapa sawit, yang justru merusak ekosistem gambut.

Baca juga: Panjang Sekat Penahan Api di Lahan Gambut Capai 3250 Meter

"Api dan musim panas di Indonesia ini sudah ada dari ratusan tahun yang lalu tapi tidak ada kebakaran. Sekarang faktor utamanya bukan musim panas, faktor utamanya itu meningkatnya kerentanan pada ekosistem gambut itu," ujar Zenzi.

Ia juga menilai masyarakat peladang bukan menjadi aktor yang menyebabkan kebakaran hutan. Sebab, saat ini merupakan masa panen bagi mereka yang mustahil menjadi penyebab pembakaran lahan.

Oleh karena itu, ia meminta aparat pemerintah untuk menguak kelompok-kelompok yang akan diuntungkan dengan pembakaran lahan.

"Yang harus dibongkar adalah bagaimana korporasi ini menyamarkan pelaku pembakaran yang mereka bayar seolah ini peladang," kata Zenzi.

Baca juga: Cegah Api Menyebar, Pemerintah Bikin Sekat di Lokasi Kebakaran Gambut

Seperti diketahui, kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera dan Kalimantan terjadi dalam beberapa waktu terakhir.

Akibatnya, kabut asap menyelimuti sejumlah kota dan mengganggu aktivitas serta kesehatan warga.

Merujuk dari data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Kamis (19/9) pukul 16.00 WIB, total ada 328.724 hektar lahan yang terbakar dengan 4.319 titik panas selama Januari-Agustus 2019.

Provinsi Kalimantan Tengah memiliki titik api paling banyak sejumlah 1.996 titik, kemudian diikuti Kalimantan Barat (1.150); Kalimantan Selatan (199); Sumatera Selatan (194); Jambi (105); dan Riau (14). 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pasca-Pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu, Sekjen Tegaskan Golkar Solid di Bawah Airlangga

Pasca-Pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu, Sekjen Tegaskan Golkar Solid di Bawah Airlangga

Nasional
Dirut RSCM: Biaya Perawatan Pasien Diduga Hepatitis Akut Ditanggung BPJS Kesehatan

Dirut RSCM: Biaya Perawatan Pasien Diduga Hepatitis Akut Ditanggung BPJS Kesehatan

Nasional
Polri Libatkan Traffic Accident Analysis Usut Kecelakaan Bus di Tol Surabaya-Mojokerto

Polri Libatkan Traffic Accident Analysis Usut Kecelakaan Bus di Tol Surabaya-Mojokerto

Nasional
PDI-P Sebut Tak Perlu Umumkan Koalisi karena Bisa Usung Capres Sendiri

PDI-P Sebut Tak Perlu Umumkan Koalisi karena Bisa Usung Capres Sendiri

Nasional
Sekjen Golkar Harap Parpol Lain Bergabung ke Koalisi Indonesia Bersatu

Sekjen Golkar Harap Parpol Lain Bergabung ke Koalisi Indonesia Bersatu

Nasional
Ingatkan Menteri Tak Sibuk Manuver Capres 2024, Pimpinan Komisi II: Kerjalah Bantu Presiden

Ingatkan Menteri Tak Sibuk Manuver Capres 2024, Pimpinan Komisi II: Kerjalah Bantu Presiden

Nasional
Oditur Militer Beberkan Mengapa Alasan Kolonel Priyanto Mengaku Panik Tak Masuk Akal

Oditur Militer Beberkan Mengapa Alasan Kolonel Priyanto Mengaku Panik Tak Masuk Akal

Nasional
Menag: BPIH Lebih Besar dari Bipih, Jemaah Haji Bayar Rp39,9 Juta

Menag: BPIH Lebih Besar dari Bipih, Jemaah Haji Bayar Rp39,9 Juta

Nasional
Menag: Pemerintah Menyubsidi Jemaah Agar Biaya Haji Lebih Ringan

Menag: Pemerintah Menyubsidi Jemaah Agar Biaya Haji Lebih Ringan

Nasional
Membaca Bayangan Peta Koalisi Pilpres 2024 dalam Dominasi Kuasa PDI-P

Membaca Bayangan Peta Koalisi Pilpres 2024 dalam Dominasi Kuasa PDI-P

Nasional
Soal Koalisi Indonesia Bersatu, Gerindra: Bukan Hal yang Perlu Diperdebatkan

Soal Koalisi Indonesia Bersatu, Gerindra: Bukan Hal yang Perlu Diperdebatkan

Nasional
Waketum Gerindra Minta Koalisi Golkar PAN PPP Jangan Dipertentangkan

Waketum Gerindra Minta Koalisi Golkar PAN PPP Jangan Dipertentangkan

Nasional
PP Muhammadiyah Sesalkan UAS Tak Diizinkan Masuk, Tuntut Penjelasan ke Singapura

PP Muhammadiyah Sesalkan UAS Tak Diizinkan Masuk, Tuntut Penjelasan ke Singapura

Nasional
Uji Materiil UU Otsus, Ahli Presiden Pertanyakan Kedudukan Hukum Majelis Rakyat Papua

Uji Materiil UU Otsus, Ahli Presiden Pertanyakan Kedudukan Hukum Majelis Rakyat Papua

Nasional
Mengenal PPS dan KPPS, dari Sejarah hingga Tugas dalam Pemilu

Mengenal PPS dan KPPS, dari Sejarah hingga Tugas dalam Pemilu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.