Walhi Sebut Karhutla Terjadi karena Manusia Tak Mau Beradaptasi dengan Alam

Kompas.com - 21/09/2019, 13:53 WIB
Petugas SAR Direktorat Sabhara Polda Jambi memadamkan kebakaran lahan gambut milik salah satu perusahaan di Puding, Kumpeh Ilir, Muarojambi, Jambi, Rabu (11/9/2019). Asap kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi telah mengakibatkan aktivitas belajar mengajar di beberapa kota/kabupaten setempat terganggu dan terpaksa diliburkan, sementara upaya pemadaman masih terus dilakukan sejumlah pihak. ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan/foc. ANTARA FOTO/Wahdi SeptiawanPetugas SAR Direktorat Sabhara Polda Jambi memadamkan kebakaran lahan gambut milik salah satu perusahaan di Puding, Kumpeh Ilir, Muarojambi, Jambi, Rabu (11/9/2019). Asap kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi telah mengakibatkan aktivitas belajar mengajar di beberapa kota/kabupaten setempat terganggu dan terpaksa diliburkan, sementara upaya pemadaman masih terus dilakukan sejumlah pihak. ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan/foc.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kebakaran hutan dan lahan yang berulang kali terjadi dinilai merupakan akibat dari sikap manusia. Manusia dinilai tidak mau beradaptasi dengan alam, terutama dengan ekosistem gambut.

Juru Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Zenzi Suhadi mengatakan, ekosistem gambut yang dimanfaat dengan pendekatan adaptif tidak akan menyebabkan bencana seperti kebakaran hutan.

"Sebenarnya manusia dari dulu sudah ada di ekosistem gambut ini. Perbedaannya, kalau masyarakat tradisional dia mengelolanya itu dengan adaptasi, mereka beradaptasi menyesuaikan budidayanya," kata Zenzi dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Sabtu (21/9/2019).

Sebaliknya, saat ini, masyarakat justru memodifikasi lahan gambut supaya sesuai dengan budidaya tertentu yang diinginkan, misalnya kelapa sawit, yang justru merusak ekosistem gambut.

Baca juga: Panjang Sekat Penahan Api di Lahan Gambut Capai 3250 Meter

"Api dan musim panas di Indonesia ini sudah ada dari ratusan tahun yang lalu tapi tidak ada kebakaran. Sekarang faktor utamanya bukan musim panas, faktor utamanya itu meningkatnya kerentanan pada ekosistem gambut itu," ujar Zenzi.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia juga menilai masyarakat peladang bukan menjadi aktor yang menyebabkan kebakaran hutan. Sebab, saat ini merupakan masa panen bagi mereka yang mustahil menjadi penyebab pembakaran lahan.

Oleh karena itu, ia meminta aparat pemerintah untuk menguak kelompok-kelompok yang akan diuntungkan dengan pembakaran lahan.

"Yang harus dibongkar adalah bagaimana korporasi ini menyamarkan pelaku pembakaran yang mereka bayar seolah ini peladang," kata Zenzi.

Baca juga: Cegah Api Menyebar, Pemerintah Bikin Sekat di Lokasi Kebakaran Gambut

Seperti diketahui, kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera dan Kalimantan terjadi dalam beberapa waktu terakhir.

Akibatnya, kabut asap menyelimuti sejumlah kota dan mengganggu aktivitas serta kesehatan warga.

Merujuk dari data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Kamis (19/9) pukul 16.00 WIB, total ada 328.724 hektar lahan yang terbakar dengan 4.319 titik panas selama Januari-Agustus 2019.

Provinsi Kalimantan Tengah memiliki titik api paling banyak sejumlah 1.996 titik, kemudian diikuti Kalimantan Barat (1.150); Kalimantan Selatan (199); Sumatera Selatan (194); Jambi (105); dan Riau (14). 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Ketimpangan Pembangunan, Gus AMI: Tidak Bisa Parsial dan Perlu Inovasi

Soal Ketimpangan Pembangunan, Gus AMI: Tidak Bisa Parsial dan Perlu Inovasi

Nasional
Sidang dengan Komnas Kajiskan, BRSDM KKP Bahas Estimasi Stok Sumber Daya Ikan

Sidang dengan Komnas Kajiskan, BRSDM KKP Bahas Estimasi Stok Sumber Daya Ikan

Nasional
Jusuf Kalla: Plasma Konvalesen Efektif Sembuhkan Pasien Covid-19

Jusuf Kalla: Plasma Konvalesen Efektif Sembuhkan Pasien Covid-19

Nasional
Selama 9 Tahun Bertugas, DKPP Telah Memutus 1.873 Perkara terkait Penyelenggara Pemilu

Selama 9 Tahun Bertugas, DKPP Telah Memutus 1.873 Perkara terkait Penyelenggara Pemilu

Nasional
Di RDP, Anggota DPR Kritik Kejagung Seolah Jadi Alat Kekuasaan

Di RDP, Anggota DPR Kritik Kejagung Seolah Jadi Alat Kekuasaan

Nasional
Soal Dukungan Relawan, Pengamat Prediksi Ihwal Calon dari PDI-P dan Munculnya Kuda Hitam

Soal Dukungan Relawan, Pengamat Prediksi Ihwal Calon dari PDI-P dan Munculnya Kuda Hitam

Nasional
Seknas: Banyak Relawan Jokowi Dukung Ganjar Pranowo untuk Pilpres, tetapi Kami Tetap Tunggu Arahan

Seknas: Banyak Relawan Jokowi Dukung Ganjar Pranowo untuk Pilpres, tetapi Kami Tetap Tunggu Arahan

Nasional
Anggota Komisi VII DPR Minta Menteri ESDM Evaluasi Izin Tambang Emas di Pulau Sangihe

Anggota Komisi VII DPR Minta Menteri ESDM Evaluasi Izin Tambang Emas di Pulau Sangihe

Nasional
Arab Saudi Sudah Putuskan soal Ibadah Haji, Pimpinan DPR Harap Polemik di Masyarakat Berhenti

Arab Saudi Sudah Putuskan soal Ibadah Haji, Pimpinan DPR Harap Polemik di Masyarakat Berhenti

Nasional
Relawan Jokowi Akui Dirayu untuk Pilpres, dari Elite Partai Oposisi, hingga Pengusaha

Relawan Jokowi Akui Dirayu untuk Pilpres, dari Elite Partai Oposisi, hingga Pengusaha

Nasional
KPK Perpanjang Penahanan 2 Tersangka Dugaan Suap Bantuan Provinsi Jabar ke Kabupaten Indramayu

KPK Perpanjang Penahanan 2 Tersangka Dugaan Suap Bantuan Provinsi Jabar ke Kabupaten Indramayu

Nasional
Bicara Penyalahgunaan Anggaran, Prabowo: Enggak Mau Kalau Gila-gilaan, Takut Dikutuk

Bicara Penyalahgunaan Anggaran, Prabowo: Enggak Mau Kalau Gila-gilaan, Takut Dikutuk

Nasional
Jusuf Kalla Ajak Masyarakat Jaga Ketersediaan 5,5 Juta Kantong Darah

Jusuf Kalla Ajak Masyarakat Jaga Ketersediaan 5,5 Juta Kantong Darah

Nasional
Wamenkumham Sebut RUU KUHP sebagai Upaya Pemerintah Susun Sistem Rekodifikasi

Wamenkumham Sebut RUU KUHP sebagai Upaya Pemerintah Susun Sistem Rekodifikasi

Nasional
Warga Negara Asing Bisa Ikut Vaksinasi Covid-19, Berikut Kriterianya

Warga Negara Asing Bisa Ikut Vaksinasi Covid-19, Berikut Kriterianya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X