Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Massa PMII Bubar dari Depan Gedung KPK

Kompas.com - 20/09/2019, 18:10 WIB
Ardito Ramadhan,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Massa mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) membubarkan diri dari lokasi unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih KPK, Jumat (20/9/2019) petang.

Massa membubarkan diri pada pukul 17.50 WIB setelah suasana berangsur-angsur kondusif usai kericuhan yang sempat terjadi antara massa dan aparat kepolisian.

Kendati sebagian besar massa sudah beranjak pulang, puluhan demonstran masih bertahan di sekitar lokasi unjuk rasa guna meminta polisi membebaskan demonstran yang sempat diamankan.

Baca juga: Demonstrasi Mahasiswa Beratribut PMII di Depan Gedung KPK Berakhir Ricuh

Adapun situasi di sekitar Gedung KPK kini terpantau kondusif meskipun sisa-sisa sampah berserakan di pelataran Gedung Merah Putih KPK dan Jalan Kuningan Persada di depan Gedung KPK.

Jalan Kuningan Persada pun sudah bisa dilewati kendaraan setelah sebelumnya tak bisa dilintasi akibat massa unjuk rasa yang meluber.

Seperti diketahui, aksi unjuk rasa itu diwarnai kericuhan dan dorong-dorongan antara massa dan polisi. Peristiwa bermula ketika massa membakar ban dan hendak dipadamkan polisi.

Baca juga: Massa Beratribut PMII Demo, Dukung Revisi UU KPK

Namun, massa justru menghalau polisi dan menciptakan kontak fisik. Polisi kemudian memukul mundur massa sehingga mereka kocar-kacir ke berbagai arah.

Unjuk rasa ini digelar PMII untuk menyampaikan tiga tuntutan yaitu meminta KPK untuk tidak menjadi alat politik, percepat pelantikan pimpinan KPK, dan mendukung pengesahan UU KPK oleh DPR.

Kompas TV Hingga malam ini (19/9) mahasiswa dari berbagai daerah menggelar unjuk rasa di depan gedung DPR, Jakarta. Mereka mendesak DPR mencabut revisi undang undang KPK karena melemahkan KPK.<br /> <br /> Mahasiswa yang berunjuk rasa berasal dari berbagai universitas di tanah air. Mereka menilai revisi undang undang KPK tidak berpihak pada pemberantasan korupsi. Selain itu, keberadaan dewan pengawas juga dikhawatirkan menghambat kinerja KPK. Sementara itu di depan gedung KPK hingga petang massa pendukung RUU KPK kembali berunjuk rasa di gedung KPK.<br /> <br /> Massa yang menamakan diri koalisi masyarakat hukum juga meminta Presiden Jokowi segera melantik pimpinan terpilih KPK. #KPK #UUKPK #REVISIUUKPK
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com