Massa Beratribut PMII Demo, Dukung Revisi UU KPK

Kompas.com - 20/09/2019, 17:23 WIB
Massa mahasiswa dari PMII berunjukrasa di depan Gedung Merah Putih KPK, KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DMassa mahasiswa dari PMII berunjukrasa di depan Gedung Merah Putih KPK,
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Massa yang mengaku dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ( PMII) menggelar unjuk rasa di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK), Jumat (20/9/2019) sore.

Massa PMII yang datang mengenakan jaket biru dan membawa bendera kuning berlogo PMII itu mempunyai tiga tuntutan dalam unjuk rasa.

"Kami dari PB PMII menyatakan sikap meminta KPK untuk tidak menjadi alat politik, percepat pelantikan pimpinan KPK, dan mendukung pengesahan UU KPK oleh DPR," kata Koordinator Aksi Nasional PMII Syarif Hidayatullah.

Baca juga: Revisi UU KPK, Pemerintah dan DPR Dinilai Membentengi Diri dari KPK

Berdasarkan pantauan Kompas.com, keributan kecil sempat terjadi lantaran beberapa demonstran sempat memanjat tembok pagar Gedung KPK dan dihalau polisi.

Aksi dorong-dorongan pun terjadi antara polisi dan demonstran. Beberapa demonstran tampak diamankan polisi.

Selain massa dari PMII, unjuk rasa hari ini juga diikuti kelompok lainnya yang mempunyai tuntutan serupa.

Baca juga: Pengamat: Revisi UU KPK hingga UU Pemasyarakatan Jadi Paket yang Dinanti Koruptor

Aksi unjuk rasa ini sudah berlangsung sejak Jumat siang tadi. Beberapa keributan kecil sempat terjadi karena massa bertekad masuk ke Gedung KPK dan membakar ban.

Adapun situasi pasa Jumat sore sekira pukul 17.10 WIB terpantau masih kondusif. Sedangkan, aksi unjuk rasa masih terus berlangsung, massa dari kelompok PMII pun masih terus berdatangan.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Nasional
Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Nasional
Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Nasional
Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Nasional
Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Nasional
Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Nasional
PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

Nasional
MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

Nasional
LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

Nasional
Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Nasional
Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Nasional
Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Nasional
LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X