RUU Pemasyarakatan Permudah Bebas Bersyarat Koruptor, Ini Kata Jokowi

Kompas.com - 20/09/2019, 15:21 WIB
Presiden Joko Widodo dok BBC IndonesiaPresiden Joko Widodo
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Bayu Galih

BOGOR, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo tak berkomentar banyak saat ditanya soal Revisi Undang-Undang Pemasyarakatan yang bisa mempermudah pembebasan bersyarat koruptor.

Jokowi beralasan ia masih fokus pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang juga tengah dibahas oleh DPR dan pemerintah.

"Saat ini saya masih fokus pada RUU KUHP," kata Jokowi saat jumpa pers di Istana Bogor, Jumat (20/9/2019).

Dalam jumpa pers itu, Jokowi memang menyampaikan soal RKUHP yang mendapat penolakan dari masyarakat.

Jokowi meminta DPR menunda pengesahan RKUHP karena masih banyak pasal yang menuai kontroversi.

Baca juga: Jokowi Minta Pengesahan RKUHP Ditunda

Namun, saat wartawan menyingung masih ada RUU lain yang juga mendapat penolakan, salah satunya RUU Pemasyarakatan yang mempermudah bebas bersyarat koruptor, Jokowi belum bisa menyampaikan sikapnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"(UU) yang lain menyusul karena ini yang dikejar oleh DPR, kurang lebih ada empati," kata Jokowi.

DPR dan Pemerintah sepakat untuk segera mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan).

Kesepakatan itu diambil dalam rapat kerja antara Komisi III dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2019).

Baca juga: Laode M Syarif Sayangkan Revisi UU Pemasyarakatan yang Mudahkan Napi Koruptor Bebas Bersyarat

Salah satu poin yang disepakati yakni terkait pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana kasus kejahatan luar biasa, salah satunya kasus korupsi.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Siapkan Skenario Booster Vaksin Covid-19 untuk 2022

Pemerintah Siapkan Skenario Booster Vaksin Covid-19 untuk 2022

Nasional
Kabareskrim Sebut Polisi Sudah Ungkap 13 Kasus Pinjol Ilegal, Total Ada 57 Tersangka

Kabareskrim Sebut Polisi Sudah Ungkap 13 Kasus Pinjol Ilegal, Total Ada 57 Tersangka

Nasional
Dewas Diminta Segera Investigasi Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Lili Pintauli

Dewas Diminta Segera Investigasi Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Lili Pintauli

Nasional
Hari Santri Nasional, Berawal dari Resolusi Jihad yang Kelak Memicu Pertempuran 10 November

Hari Santri Nasional, Berawal dari Resolusi Jihad yang Kelak Memicu Pertempuran 10 November

Nasional
Syarat PCR untuk Naik Pesawat, Pimpinan Komisi IX: Lebih Baik Mencegah daripada Mengobati

Syarat PCR untuk Naik Pesawat, Pimpinan Komisi IX: Lebih Baik Mencegah daripada Mengobati

Nasional
Dilaporkan ke Dewas Lagi, Lili Pintauli Didesak Mundur sebagai Pimpinan KPK

Dilaporkan ke Dewas Lagi, Lili Pintauli Didesak Mundur sebagai Pimpinan KPK

Nasional
Mahfud MD Pastikan Tak Akan Berhenti Tindak Tegas Pinjol Ilegal

Mahfud MD Pastikan Tak Akan Berhenti Tindak Tegas Pinjol Ilegal

Nasional
Pacaran Pakai Mobil Patroli, Bripda Arjuna Bagas Segera Disidang

Pacaran Pakai Mobil Patroli, Bripda Arjuna Bagas Segera Disidang

Nasional
Warga Didorong Berani Lapor Polisi jika Diteror Pinjol Ilegal, LPSK Akan Dilibatkan

Warga Didorong Berani Lapor Polisi jika Diteror Pinjol Ilegal, LPSK Akan Dilibatkan

Nasional
Mahfud Terima Laporan Warga Bunuh Diri karena Diteror Pinjol Ilegal

Mahfud Terima Laporan Warga Bunuh Diri karena Diteror Pinjol Ilegal

Nasional
Imparsial Kritik Surat Peringatan Plt Bupati Sintang soal Pembongkaran Masjid Ahmadiyah

Imparsial Kritik Surat Peringatan Plt Bupati Sintang soal Pembongkaran Masjid Ahmadiyah

Nasional
Dukung Pemerintah Perangi Mafia Tanah, LPSK Siap Lindungi Korban

Dukung Pemerintah Perangi Mafia Tanah, LPSK Siap Lindungi Korban

Nasional
MAKI: Jika Laporan Novel Terbukti, Lili Pintauli telah Berkhianat terhadap Amanah

MAKI: Jika Laporan Novel Terbukti, Lili Pintauli telah Berkhianat terhadap Amanah

Nasional
Satgas Sebut Pembukaan Bertahap Harus Waspadai Perkembangan Pandemi Dunia

Satgas Sebut Pembukaan Bertahap Harus Waspadai Perkembangan Pandemi Dunia

Nasional
Ini Salah Satu Kriteria Model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak Menurut Menteri PPPA

Ini Salah Satu Kriteria Model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak Menurut Menteri PPPA

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.