Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fahri Hamzah Sebut BJ Habibie Layak Mendapat Nobel

Kompas.com - 12/09/2019, 05:16 WIB
Ardito Ramadhan,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai bahwa Presiden ketiga Republik Indonesia, Bacharuddin Jusuf Habibie, layak mendapatkan hadiah Nobel atas jasanya bagi demokrasi di Indonesia.

"Kalau menurut saya orang seperti Pak Habibie harusnya mendapatkan hadiah Nobel," kata Fahri usai melayat di rumah duka, Rabu (11/9/2019).

"Karena beliaulah yang menjaga demokrasi, dari sebuah negara demokrasi terbesar nomor tiga di dunia sekarang," ujarnya.

Fahri mengatakan, dalam periode pemerintahannya yang singkat, yakni selama 1 tahun 7 bulan, BJ Habibie telah berhasil menyelamatkan demokrasi di Indonesia selepas tumbangnya Orde Baru.

Baca juga: Begini Rencana Pemakaman Habibie di TMP Kalibata, Kamis Besok

Di samping itu, BJ Habibie juga dinilai sukses membangkitkan kembali perekonomian Indonesia yang sempat tumbang pada akhir masa Orde Baru.

"Coba kalau Pak Habibie salah cara memimpinnya, dalam setahun tujuh bulan bisa rusak negara kita ini," ujar Fahri.

Fahri pun menganggumi kebesaran hati BJ Habibie yang rela menjadi warga negara biasa tanpa ikut campur masalah politik setelah tidak kembali terpilih pada pemilihan presiden 1999 silam.

"Mudah-mudahan kepergian beliau malam ini selain menyisakan duka pada kita tapi juga mendatangkan semangat kita untuk mempelajari betapa besarnya bangsa kita dan betapa hebatnya peran beliau dalam transisi ini," kata Fahri.

Baca juga: Obituari BJ Habibie: Selamat Jalan Mr Crack dari Parepare

Sebagai informasi, hadiah Nobel yang diberikan kepada mereka yang dianggap berjasa dalam menumbuhkan demokrasi adalah Nobel Perdamaian.

Sejumlah kepala negara/kepala pemerintahan juga tercatat pernah mendapatkan Nobel Perdamaian berkat kepemimpinannya.

Dalam 20 tahun terakhir misalnya, kepala negara/kepala pemerintahan yang dianugerahi Nobel Perdamaian antara lain Presiden Korea Selatan (1998-2003) Kim Dae-jung pada tahun 2000; Presiden Amerika Serikat (2009-2017) Barack Obama pada 2009; serta Presiden Colombia (2010-2018) Juan Manuel Santos pada 2016.

Kim Dae-jung dianggap menumbuhkan demokrasi di kawasan Semenanjung Korea. Dia dinilai berhasil mencapai rekonsiliasi sementara dengan Korea Utara.

Barack Obama dianggap berhasil meningkatkan koordinasi dan kerja sama internasional di tingkat global.

Sedangkan, Juan Manuel Santos dianggap sukses menghentikan perang saudara yang terjadi selama puluhan tahun di negaranya.

Baca juga: Ketum Golkar: BJ Habibie Teknokrat Paham Politik, Pelopor Teknopol

Akan tetapi, ada juga sejumlah penerima Nobel Perdamaian yang dianggap berjasa menumbuhkan demokrasi di negaranya, meski tak menjabat sebagai pemimpin kenegaraan.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com