Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fahri Hamzah Sebut BJ Habibie Layak Mendapat Nobel

Kompas.com - 12/09/2019, 05:16 WIB
Ardito Ramadhan,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai bahwa Presiden ketiga Republik Indonesia, Bacharuddin Jusuf Habibie, layak mendapatkan hadiah Nobel atas jasanya bagi demokrasi di Indonesia.

"Kalau menurut saya orang seperti Pak Habibie harusnya mendapatkan hadiah Nobel," kata Fahri usai melayat di rumah duka, Rabu (11/9/2019).

"Karena beliaulah yang menjaga demokrasi, dari sebuah negara demokrasi terbesar nomor tiga di dunia sekarang," ujarnya.

Fahri mengatakan, dalam periode pemerintahannya yang singkat, yakni selama 1 tahun 7 bulan, BJ Habibie telah berhasil menyelamatkan demokrasi di Indonesia selepas tumbangnya Orde Baru.

Baca juga: Begini Rencana Pemakaman Habibie di TMP Kalibata, Kamis Besok

Di samping itu, BJ Habibie juga dinilai sukses membangkitkan kembali perekonomian Indonesia yang sempat tumbang pada akhir masa Orde Baru.

"Coba kalau Pak Habibie salah cara memimpinnya, dalam setahun tujuh bulan bisa rusak negara kita ini," ujar Fahri.

Fahri pun menganggumi kebesaran hati BJ Habibie yang rela menjadi warga negara biasa tanpa ikut campur masalah politik setelah tidak kembali terpilih pada pemilihan presiden 1999 silam.

"Mudah-mudahan kepergian beliau malam ini selain menyisakan duka pada kita tapi juga mendatangkan semangat kita untuk mempelajari betapa besarnya bangsa kita dan betapa hebatnya peran beliau dalam transisi ini," kata Fahri.

Baca juga: Obituari BJ Habibie: Selamat Jalan Mr Crack dari Parepare

Sebagai informasi, hadiah Nobel yang diberikan kepada mereka yang dianggap berjasa dalam menumbuhkan demokrasi adalah Nobel Perdamaian.

Sejumlah kepala negara/kepala pemerintahan juga tercatat pernah mendapatkan Nobel Perdamaian berkat kepemimpinannya.

Dalam 20 tahun terakhir misalnya, kepala negara/kepala pemerintahan yang dianugerahi Nobel Perdamaian antara lain Presiden Korea Selatan (1998-2003) Kim Dae-jung pada tahun 2000; Presiden Amerika Serikat (2009-2017) Barack Obama pada 2009; serta Presiden Colombia (2010-2018) Juan Manuel Santos pada 2016.

Kim Dae-jung dianggap menumbuhkan demokrasi di kawasan Semenanjung Korea. Dia dinilai berhasil mencapai rekonsiliasi sementara dengan Korea Utara.

Barack Obama dianggap berhasil meningkatkan koordinasi dan kerja sama internasional di tingkat global.

Sedangkan, Juan Manuel Santos dianggap sukses menghentikan perang saudara yang terjadi selama puluhan tahun di negaranya.

Baca juga: Ketum Golkar: BJ Habibie Teknokrat Paham Politik, Pelopor Teknopol

Akan tetapi, ada juga sejumlah penerima Nobel Perdamaian yang dianggap berjasa menumbuhkan demokrasi di negaranya, meski tak menjabat sebagai pemimpin kenegaraan.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada, KPU Siap Sempurnakan Sesuai Saran MK

Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada, KPU Siap Sempurnakan Sesuai Saran MK

Nasional
Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

Nasional
MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

Nasional
Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Nasional
Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Nasional
Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Nasional
Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com