Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Dinilai Semestinya Tak Perlu Buru-buru Respons Usulan Revisi UU KPK

Kompas.com - 12/09/2019, 02:32 WIB
Ardito Ramadhan,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mochtar menyatakan, Presiden Joko Widodo tidak perlu terburu-buru merespons usulan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi dari DPR.

Zainal mengatakan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Presiden mempunyai waktu 60 hari dalam mempertimbangkan RUU usulan DPR.

"Kenapa 60 hari? Kalau Anda buka pembicaraan (UU) 12 Tahun 2011, supaya Presiden berhati-hati dan paham substansi undang-undang. Jadi kalau dipikir buru-buru sekarang masa diburu-buruin? Ada 60 hari untuk pikir-pikir," kata Zainal dalam diskusi di Gedung KPK, Rabu (11/9/2019).

Zainal menuturkan, proses revisi undang-undang juga tidak boleh dilakukan secara terburu-buru supaya Pemerintah dan DPR dapat membuka ruang diskusi dengan publik terkait rencana revisi tersebut.

Ia pun mengaku heran dengan proses revisi UU KPK yang tidak masuk Program Legislasi Nasional serta tidak menyertakan naskah akademik.

Ketua Pusat Kajian Antikorupsi UGM itu mengatakan, hanya undang-undang yang berlandaskan kepentingan Pemerintah dan DPR saja yang dapat diselesaikan secara cepat.

"Tapi ini bukan soal kepwntingan nih (RUU) KPK, kecuali kalau DPR dan presiden punya kepentingan yang sama. Saya enggak mau menduga-duga tapi kalau semua dibahas seccara cepat ini yang bahaya," ujar Zainal.

Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) yang diajukan Baleg sudah disetujui menjadi RUU inisiatif DPR dalam sidang paripurna Kamis (5/9/2019) siang lalu.

Namun, Presiden Joko Widodo sudah menandatangani dan mengirimkan surat presiden (surpres) terkait revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bamsoet dan La Nyalla Klaim Parpol Sepakat Amendemen, PAN Tidak Merasa Dilibatkan

Bamsoet dan La Nyalla Klaim Parpol Sepakat Amendemen, PAN Tidak Merasa Dilibatkan

Nasional
Bantah OTT KPK Cuma Hiburan, Novel: Jalan untuk Bongkar Korupsi Besar

Bantah OTT KPK Cuma Hiburan, Novel: Jalan untuk Bongkar Korupsi Besar

Nasional
Anies dan PDI-P Mungkin Bersatu di Pilkada Jakarta untuk Melawan Kekuatan Politik Jokowi

Anies dan PDI-P Mungkin Bersatu di Pilkada Jakarta untuk Melawan Kekuatan Politik Jokowi

Nasional
PKS Disebut Lebih Baik Usung Anies Ketimbang Sohibul Iman di Pilkada Jakarta

PKS Disebut Lebih Baik Usung Anies Ketimbang Sohibul Iman di Pilkada Jakarta

Nasional
Kakaknya Jadi Tenaga Ahli di Kementan, SYL: Saya Kan Menteri, Masak Saudara Tercecer?

Kakaknya Jadi Tenaga Ahli di Kementan, SYL: Saya Kan Menteri, Masak Saudara Tercecer?

Nasional
Pengadilan Tinggi Perintakan Perkara Gazalba Saleh Dilanjutkan

Pengadilan Tinggi Perintakan Perkara Gazalba Saleh Dilanjutkan

Nasional
Elektabilitas Sohibul Iman Dinilai Tak Cukup Kuat Melawan Anies atau Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta

Elektabilitas Sohibul Iman Dinilai Tak Cukup Kuat Melawan Anies atau Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta

Nasional
Menkumham Tegaskan Tak Lindungi Harun Masiku Meski Sama-sama Kader PDI-P

Menkumham Tegaskan Tak Lindungi Harun Masiku Meski Sama-sama Kader PDI-P

Nasional
BSSN: 'Ransomware' Bikin Data dalam PDN Terkunci

BSSN: "Ransomware" Bikin Data dalam PDN Terkunci

Nasional
Sekjen Nasdem Sebut Pertemuan Jokowi dan Surya Paloh Sangat Mungkin Bahas Pilkada

Sekjen Nasdem Sebut Pertemuan Jokowi dan Surya Paloh Sangat Mungkin Bahas Pilkada

Nasional
Surya Paloh Bilang Nasdem Dukung Bobby di Pilkada Sumut

Surya Paloh Bilang Nasdem Dukung Bobby di Pilkada Sumut

Nasional
SYL Sebut Banyak Menteri Ajak Keluarga Saat Dinas Luar Negeri

SYL Sebut Banyak Menteri Ajak Keluarga Saat Dinas Luar Negeri

Nasional
Amien Rais: Yang Punya Duit Bergepok-gepok Menang Pilpres, yang Tak Punya Apa-apa Gigit Jari

Amien Rais: Yang Punya Duit Bergepok-gepok Menang Pilpres, yang Tak Punya Apa-apa Gigit Jari

Nasional
Mabes Polri Asistensi Penyelidikan Tewasnya Bocah yang Diduga Dianiaya Polisi

Mabes Polri Asistensi Penyelidikan Tewasnya Bocah yang Diduga Dianiaya Polisi

Nasional
Layanan Digital Perizinan Event Terintegrasi Diluncurkan, Menpan-RB Apresiasi Polri

Layanan Digital Perizinan Event Terintegrasi Diluncurkan, Menpan-RB Apresiasi Polri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com