Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fadli Zon Lakukan Pertemuan Tertutup dengan Tokoh-tokoh Papua

Kompas.com - 11/09/2019, 17:08 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR Fadli Zon menerima tokoh-tokoh Papua di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/9/2019).

Pertemuan tertutup itu dihadiri oleh tokoh Papua, seperti anggota DPRP Yonas Nusi dan Tan Wie Long, tokoh perempuan Adolifina Kum dan Damaris Onawame, serta anggota Komnas HAM Papua Fritz Ramandey.

Sementara dari DPR, ada anggota F-PDIP Komarudin Watubun dan Jimmy Demianus, anggota F-PKB Peggi Patrisia Pattipi, dan anggota F-Demokrat Michael Wattimena.

Baca juga: Polri Benarkan Tangkap Wakil Ketua ULMWP terkait Kerusuhan Papua

Fadli mengatakan, para tokoh-tokoh Papua bersama DPR membahas persoalan yang terjadi di Papua.

Menurut Fadli, mereka sepakat agar persoalan di Papua segera diselesaikan dengan dialog terbuka bersama tokoh-tokoh yang tepat.

"Ini (persoalan Papua) harus kita selesaikan dalam solusi jangka pendek dan panjang, dari sisi regulasi maupun pelaksanaan. Saya kira ini dibutuhkan dialog terbuka dengan tokoh-tokoh yang tepat," kata Fadli.

Baca juga: Pemerintah Perlu Tumbuhkan Rasa Kepercayaan Terhadap Papua

 

Fadli mengatakan, Papua dan Papua Barat memiliki 7 wilayah adat dengan 280 suku.

 

Ia berharap, tokoh-tokoh adat dari 7 wilayah itu dapat bermusyawarah dalam memperbaiki situasi di Papua dengan mengutamakan proses dialog.

"Jadi setidaknya dari wilayah adat itu mungkin bisa bermusyawarah, siapa tokoh-tokohnya yang bisa bicara dan diharapkan ada intervensi kebijakan yang tepat di sana melalui suatu proses dialogis," ujarnya.

Baca juga: Pemerintah Buka Layanan Internet di Seluruh Wilayah Papua Barat

Fadli mengatakan, hasil pertemuan bersama tokoh-tokoh Papua itu akan diformulasikan untuk ditindaklanjuti dengan mengundang pihak-pihak terkait, misalnya Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, serta Gubernur Papua dan Papua Barat.

"Supaya kita bisa duduk bersama dalam sebuah rapat konsultasi tentang persoalan Papua bersama semua stakeholders ya. Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, Gubernur Papua dan Papua Barat supaya kita duduk bersama dalam suatu penyelesaian yang holistik dan komprehensif ya, tidak parsial," katanya.

Kompas TV Joko Widodo juga menyanggupi permohonan tokoh Papua agar membangun Istana Presiden di tanah Papua. Pembangunan istana rencananya akan dimulai pada tahun depan. Presiden Joko Widodo berjanji pemerintah akan membangun Istana Presiden di Jayapura, ibu kota Papua, mulai tahun depan. Hal tersebut disampaikan Presiden saat menerima 61 tokoh Papua di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (10/9/2019) siang. Awalnya perwakilan tokoh Papua yang juga Ketua DPRD Jayapura Abisai Rollo menyampaikan permintaan agar pemerintah membangun Istana Presiden di Papua. Dengan begitu, saat mengunjungi Papua, Jokowi sekaligus bisa berkantor di Jayapura. #PresidenJokoWidodo #IstanaNegara #Papua
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com