KILAS

Pemerintah Perlu Tumbuhkan Rasa Kepercayaan Terhadap Papua

Kompas.com - 11/09/2019, 16:39 WIB
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Satya Widya Yudha Dok. Humas DPR RIWakil Ketua Komisi I DPR RI Satya Widya Yudha

KOMPAS.com – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Satya Widya Yudha menilai perlunya menumbuhkan rasa kepercayaan dari Pemerintah Pusat kepada Papua dan Papua siap menerima kepercayaan yang diberikan.

Pasalnya, menurut Satya Indonesia memiliki kewajiban untuk menyejahterakan Papua. Ia mengatakan rasa persaudaraan dan kenyataan bahwa Papua tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) perlu ditumbuhkan kembali.

Satya juga mengajak masyarakat Papua untuk bersama-sama mengelola Papua agar lebih sejahtera. Jika implementasi Otonomi Khusus (Otsus) Papua kurang sempurna, ia menyarankan untuk disempurnakan bersama-sama.

Baca juga: Butuh Kritik Membangun, DPR RI Selenggarakan Lomba Stand Up Comedy

“Saya sangat sependapat karena uang tidak sedikit yang dikeluarkan. Namun, sebaliknya teman-teman di Papua juga menunjukkan keseriusannya untuk mengelola bersama-sama supaya menjadi provinsi yang lebih sejahtera dengan keberadaan dalam NKRI,” kata Satya melalui rilis tertulis, Rabu (11/9/2019).

Pemerintah Pusat, lanjutnya, belum sepenuhnya menyerahkan kewenangan penuh kepada daerah. Bagi Satya alasan Pemerintah Pusat belum sepenuhnya memberikan kewenangan karena khawatir dengan persaudaraan Malenesia yang gencar di Papua.

“Jadi dengan adanya Undang-Undang (UU) Otsus, Peraturan Pemerintahnya juga harusnya menyertai sebagai cara melakukan manajemen keuangan yang baik terhadap anggaran Otsus,” jelas legislator Fraksi Partai Golkar ini.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mahfud Minta Aparat Tak Lengah Jaga Situasi Keamanan Jelang Pilkada

Mahfud Minta Aparat Tak Lengah Jaga Situasi Keamanan Jelang Pilkada

Nasional
Targetkan 77,5 Persen Partisipasi pada Pilkada 2020, KPU Gandeng KIM

Targetkan 77,5 Persen Partisipasi pada Pilkada 2020, KPU Gandeng KIM

Nasional
UPDATE: Tambah 2 di Kuwait, Total 1.980 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tambah 2 di Kuwait, Total 1.980 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Jelang HUT OPM Pada 1 Desember, Polri Akan Patroli Besar-besaran

Jelang HUT OPM Pada 1 Desember, Polri Akan Patroli Besar-besaran

Nasional
Megawati Puji China, Paling Awal Beri Bantuan untuk RI Saat Pandemi Covid-19

Megawati Puji China, Paling Awal Beri Bantuan untuk RI Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Pilkada 2020, Catatan soal Pelanggaran Protokol hingga Kekhawatiran Penularan Covid-19

Pilkada 2020, Catatan soal Pelanggaran Protokol hingga Kekhawatiran Penularan Covid-19

Nasional
Jelang Pilkada, Panglima TNI Ingatkan Masyarakat Jaga Persatuan dan Kesatuan

Jelang Pilkada, Panglima TNI Ingatkan Masyarakat Jaga Persatuan dan Kesatuan

Nasional
20 Tahun UU Pengadilan HAM, Bagaimana Agenda Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Berat?

20 Tahun UU Pengadilan HAM, Bagaimana Agenda Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Berat?

Nasional
Penerima Kartu Prakerja Total 5,9 Juta, Banyak yang Belum Dapat

Penerima Kartu Prakerja Total 5,9 Juta, Banyak yang Belum Dapat

Nasional
Serikat Pekerja Tekstil Gugat UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi

Serikat Pekerja Tekstil Gugat UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi

Nasional
Usulan Pemerintah, RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2021

Usulan Pemerintah, RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2021

Nasional
Suami Kecelakaan Lalu Lintas, Istri: Sudah Siaga dengan Kartu JKN-KIS

Suami Kecelakaan Lalu Lintas, Istri: Sudah Siaga dengan Kartu JKN-KIS

Nasional
Seleksi PPPK, Momentum Peningkatan Kesejahteraan bagi Guru Honorer

Seleksi PPPK, Momentum Peningkatan Kesejahteraan bagi Guru Honorer

Nasional
Mendagri: Pemilih Harus Langsung Pulang Setelah Mencoblos, Jangan Berkumpul di TPS

Mendagri: Pemilih Harus Langsung Pulang Setelah Mencoblos, Jangan Berkumpul di TPS

Nasional
Irjen Napoleon Bantah Minta Uang Rp 7 Miliar untuk “Petinggi Kita”

Irjen Napoleon Bantah Minta Uang Rp 7 Miliar untuk “Petinggi Kita”

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X