Kemenlu Minta Tambahan Anggaran Rp 356 Miliar pada Tahun 2020

Kompas.com - 11/09/2019, 15:53 WIB
Komisi I DPR RI rapat gabungan bersama Kemenlu, Kemenhan, Kominfo dan BIN di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/9/2019). KOMPAS.com/HaryantipuspasariKomisi I DPR RI rapat gabungan bersama Kemenlu, Kemenhan, Kominfo dan BIN di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia ( Kemenlu) meminta penambahan anggaran tahun 2020 sebesar Rp 356.900.000.000 dari pagu anggaran tahun 2020 sebesar Rp 8.686.008.341.000.

Sebelumnya, Kemenlu mengajukan penambahan anggaran sebesar Rp 894.700.000.000.

Namun, Kementerian Keuangan (Kemenkue) dan Bappenas hanya menyetujui penambahan sebesar 537.800.000.000 sehingga kebutuhan anggaran Kemenlu masih kurang.

Baca juga: Duga Keterlibatan Asing dalam Ricuh di Papua, Polri Koordinasi dengan Kemenlu

Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Mayerfas dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/9/2019).

"Komisi I dapat menerima penjelasan kami terkait urgensi atau hal-hal penting terkait peningkatan anggaran Kemenlu Tahun 2020 sesuai usulan kebutuhan anggaran tambahan tahun 2020 yang belum dipenuhi, yaitu sebesar 356 miliar," kata Mayerfas.

Ia mengatakan, penambahan anggaran itu dialokasikan untuk renovasi gedung perwakilan Republik Indonesia dan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kementerian Luar Negeri serta untuk diplomasi ekonomi dan maritim.

"Diplomasi ekonomi dan maritim perlindungan WNI dan pelayanan konsuler di perwakilan RI di luar negeri pada program pelaksanaan diplomasi dan kerja sama internasional dan perwakilan RI di luar negeri," ujar dia.

Baca juga: Situs Web Resminya Tak Tampilkan Palestina, Kemenlu AS Dikecam

Selanjutnya, Mayerfas mengatakan, beberapa proyek prioritas nasional Kemenlu tahun 2020 salah satunya, program pelaksanaan diplomasi dan kerja sama internasional pada perwakilan RI di luar negeri guna mengoptimalkan keanggotaan Indonesia pada Dewan Keamanan PBB.

"Optimalkan keanggotaan Indonesia pada Dewan Keamanan PBB, dan mengoptimalisasi kontribusi Indonesia dalam jajaran 10 besar negara kontributor MPP PBB," ucap dia. 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Basuki Sebut Revitalisasi Monas Dilakukan 4 Gubernur, Hanya Era Anies Tak Kantongi Izin

Basuki Sebut Revitalisasi Monas Dilakukan 4 Gubernur, Hanya Era Anies Tak Kantongi Izin

Nasional
Mendagri: Indonesia Perlu Miliki Desain Besar Sektor Pertanian

Mendagri: Indonesia Perlu Miliki Desain Besar Sektor Pertanian

Nasional
Mahfud MD Diminta Desak Malaysia dan Filipina Implementasikan Kesepakatan Trilateral

Mahfud MD Diminta Desak Malaysia dan Filipina Implementasikan Kesepakatan Trilateral

Nasional
Firli Bahuri Sebut Pengembalian Jaksa KPK atas Permintaan Jaksa Agung

Firli Bahuri Sebut Pengembalian Jaksa KPK atas Permintaan Jaksa Agung

Nasional
Kejagung Tarik Jaksa KPK yang Tangani Kasus Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Kejagung Tarik Jaksa KPK yang Tangani Kasus Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Nasional
Wabah Virus Corona, Ketua MPR Minta Pemerintah Keluarkan 'Travel Warning' Ke China

Wabah Virus Corona, Ketua MPR Minta Pemerintah Keluarkan 'Travel Warning' Ke China

Nasional
KPK Kembalikan Sejumlah Jaksa ke Kejagung, Jubir Bantah Terkait Kasus

KPK Kembalikan Sejumlah Jaksa ke Kejagung, Jubir Bantah Terkait Kasus

Nasional
Komnas HAM Sarankan Kuasa Hukum Lutfi Laporkan Dugaan Penyiksaan secara Resmi

Komnas HAM Sarankan Kuasa Hukum Lutfi Laporkan Dugaan Penyiksaan secara Resmi

Nasional
Migrant Care Minta Pemerintah Berikan Materi Antiradikalisme ke Calon Buruh Migran

Migrant Care Minta Pemerintah Berikan Materi Antiradikalisme ke Calon Buruh Migran

Nasional
Ketua DPP Mengaku Tak Tahu soal Iklan Foto Lutfi Alfiandi Pegang Bendera Nasdem

Ketua DPP Mengaku Tak Tahu soal Iklan Foto Lutfi Alfiandi Pegang Bendera Nasdem

Nasional
Kasus Jiwasraya dan Asabri, SBY Sebut Tak Perlu Ada Gerakan Turunkan Jokowi

Kasus Jiwasraya dan Asabri, SBY Sebut Tak Perlu Ada Gerakan Turunkan Jokowi

Nasional
Cegah Penyebaran Virus Corona, Kemenkes Aktifkan 21 'Kapsul Evakuasi'

Cegah Penyebaran Virus Corona, Kemenkes Aktifkan 21 "Kapsul Evakuasi"

Nasional
Dilaporkan ICW ke KPK, Ini Respons Yasonna Laoly

Dilaporkan ICW ke KPK, Ini Respons Yasonna Laoly

Nasional
Komnas HAM Minta Pemerintah Tuntaskan Proses Hukum Tragedi Semanggi

Komnas HAM Minta Pemerintah Tuntaskan Proses Hukum Tragedi Semanggi

Nasional
Kejaksaan Agung Geledah 3 Kantor Terkait Kasus Korupsi Jiwasraya

Kejaksaan Agung Geledah 3 Kantor Terkait Kasus Korupsi Jiwasraya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X