SAFEnet Dorong Adanya Evaluasi Efektivitas Pemblokiran Internet di Papua

Kompas.com - 11/09/2019, 12:09 WIB
Ilustrasi. SHUTTERSTOCKIlustrasi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) Damar Juniarto, mendorong adanya evaluasi independen atas klaim dan narasi yang disampaikan Pemerintah Indonesia terkait pembatasan internet yang dinilai berhasil menurunkan penyebaran hoaks soal isu Papua.

Merujuk siaran pers Kementerian Komunikasi dan Informatika pada 9 September 2019, disebutkan bahwa sebaran informasi hoaks, kabar bohong, ujaran kebencian, hasutan dan provokasi terkait dengan isu Papua terus menunjukkan tren menurun sejak 31 Agustus 2019 usai pemblokiran sejak 19 Agustus di Papua dan Papua Barat.

"Transparansi atas evaluasi ini akan menunjukkan kepada banyak pihak apa saja yang luput kita anggap sebagai risiko yang patut kita tanggung demi rasa aman yang diharapkan. Efektivitas pemblokiran perlu dikaji secara independen," ujar Damar saat dihubungi Kompas.com, Rabu (11/9/2019).

Baca juga: Blokir Akses Internet di Papua Dicabut, Warga Pertanyakan Kompensasi

Pengkajian efektifitas pemblokiran internet tersebut, lanjutnya, diperlukan karena dikhawatirkan ke depannya kebijakan serupa seperti ini akhirnya dianggap sebagai cara wajar untuk menangani konflik di masyarakat.

"Apabila ini terjadi di Indonesia, mimpi menjadi negara yang demokratis semakin jauh. Soalnya, pembatasan maupun pemotongan akses internet, terlepas dari pembenaran yang diberikan, tidak proporsional, dan dengan demikian merupakan pelanggaran terhadap Pasal 19 Ayat 3 Kovenan Hak Sipil dan Politik," papar Damar.

Baca juga: Warga Papua Masih Keluhkan Pemblokiran Internet

Diketahui, Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (HAM) dan Pasal 19 Kovenan Hak Sipil dan Politik yang diratifikasi Pemerintah Indonesia dan tercantum dalam UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM mengatur secara jelas perlindungan terhadap hak warga negara dalam mengakses informasi.

Adapun berdasarkan rilis dari Kemkominfo juga menyatakan bahwa pemerintah telah membuka 36 wilayah, tetapi masih menutup layanan data internet 6 wilayah di provinsi Papua dan Papua Barat.

Baca juga: Internet Shutdown di Indonesia: Ironi di Zaman Reformasi dan Revolusi 4.0

Riinciannya, 4 kabupaten/kota di Provisi Papua yakni Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Jayawijaya serta 2 kota di Papua Barat yakni Kota Manokwari dan Kota Sorong.

Puncak sebaran hoaks dan hasutan terkait isu Papua terjadi pada 30 Agustus 2019 dengan jumlah Uniform Resource Locator (URL) mencapai 72.500.

Di rilis itu juga menyebutkan distribusi hoaks kemudian menurun, 42 ribu URL pada 31 Agustus 2019, 19 ribu URL pada 1 September 2019, lalu menurun menjadi 6.060 URL hoaks dan hasutan di pada 6 September 2019.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku
Komentar


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mayoritas Peserta Rapimnas Golkar Dukung Airlangga Lanjutkan Kepemimpinan

Mayoritas Peserta Rapimnas Golkar Dukung Airlangga Lanjutkan Kepemimpinan

Nasional
Ketua Majelis Syuro: Saya Ingin PKS Tak Jadi Partai Menengah di Pemilu 2024

Ketua Majelis Syuro: Saya Ingin PKS Tak Jadi Partai Menengah di Pemilu 2024

Nasional
Saat Hakim Minta Eks Dirut PT INTI Tak Berkamuflase...

Saat Hakim Minta Eks Dirut PT INTI Tak Berkamuflase...

Nasional
Eks Dirut PT INTI Ungkap Alasan Ingin Dapat Pengadaan Semi BHS 6 Bandara di AP II

Eks Dirut PT INTI Ungkap Alasan Ingin Dapat Pengadaan Semi BHS 6 Bandara di AP II

Nasional
Gandeng Perusahaan China, Pemerintah Bangun PLTG 1,3 Miliar Dollar AS di Bali

Gandeng Perusahaan China, Pemerintah Bangun PLTG 1,3 Miliar Dollar AS di Bali

Nasional
Aburizal Ingin Pemilihan Ketum Golkar Melalui Musyawarah Mufakat

Aburizal Ingin Pemilihan Ketum Golkar Melalui Musyawarah Mufakat

Nasional
Eks Dirut PT INTI Mengaku Beri Uang Rp 2 Miliar ke Eks Dirkeu AP II untuk Lunasi Utang

Eks Dirut PT INTI Mengaku Beri Uang Rp 2 Miliar ke Eks Dirkeu AP II untuk Lunasi Utang

Nasional
Menko PMK: Sebelum Lulus Pembekalan Pranikah Enggak Boleh Nikah

Menko PMK: Sebelum Lulus Pembekalan Pranikah Enggak Boleh Nikah

Nasional
Menhub Minta GrabWheels Beroperasi Terbatas Seperti di Tempat Hiburan

Menhub Minta GrabWheels Beroperasi Terbatas Seperti di Tempat Hiburan

Nasional
Soal Sertifikasi Perkawinan, Komisi VIII DPR: Jangan Sampai Memberatkan Warga

Soal Sertifikasi Perkawinan, Komisi VIII DPR: Jangan Sampai Memberatkan Warga

Nasional
Erick Thohir: Ahok Harus Mundur dari PDI-P jika Jabat Pimpinan BUMN

Erick Thohir: Ahok Harus Mundur dari PDI-P jika Jabat Pimpinan BUMN

Nasional
Aburizal Bakrie: 2024 Golkar Harus Bisa Mencalonkan Presiden Sendiri

Aburizal Bakrie: 2024 Golkar Harus Bisa Mencalonkan Presiden Sendiri

Nasional
Kepastian Posisi Ahok di BUMN Bakal Terjawab Awal Desember

Kepastian Posisi Ahok di BUMN Bakal Terjawab Awal Desember

Nasional
10 Tahun 18 Kali Diserang Teroris, Polri: Deradikalisasi Perlu Kerja Sama Seluruh Stakeholder

10 Tahun 18 Kali Diserang Teroris, Polri: Deradikalisasi Perlu Kerja Sama Seluruh Stakeholder

Nasional
Politisi Gerindra Surati Jokowi, Keluhkan Kelangkaan Solar di Sumbar

Politisi Gerindra Surati Jokowi, Keluhkan Kelangkaan Solar di Sumbar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X