Kompas.com - 09/09/2019, 17:24 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wawan Yunarwanto mengingatkan anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PAN Sukiman soal sumpah yang ia ucapkan sebelum bersaksi untuk terdakwa mantan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pegunungan Arfak, Natan Pasomba.

Hal itu lantaran keterangan Sukiman berseberangan dengan keterangan dua saksi lainnya.

Dua saksi itu adalah mantan Kepala Seksi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Rifa Surya, dan tenaga ahli Fraksi PAN di DPR, Suherlan.

Pada awalnya, jaksa Wawan menyinggung keterangan Rifa dan Suherlan bahwa ada permohonan dari Natan yang disampaikan ke Sukiman agar Pegunungan Arfak mendapatkan dua jenis dana alokasi khusus (DAK).

Baca juga: Kasus DAK Kebumen, KPK Panggil Ketua Fraksi PAN DPR

Dua jenis DAK itu adalah DAK tambahan dari APBN Perubahan Tahun Anggaran 2017 dan dan DAK yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2018.

"Tadi kan sudah ada keterangan Pak Rifa dan Pak Suherlan, ada permohonan dari Pegunungan Arfak yang diminta terdakwa Natan Pasomba untuk APBN-P 2017 dan APBN 2018 itu diusulkan melalui Saudara, betul?" tanya jaksa Wawan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (9/9/2019).

"Saya tidak pernah mengusulkan dan memperjuangkan itu (dua jenis DAK)," jawab Sukiman.

Jaksa Wawan pun kembali bertanya apakah Sukiman, Rifa, dan Suherlan pernah bertemu mendiskusikan permohonan Natan tersebut.

Sukiman pun kembali membantah adanya pertemuan-pertemuan terkait hal tersebut.

"Pertemuan tadi yang dijelaskan itu sama sekali enggak pernah?" tanya jaksa Wawan.

"Tidak pernah," kata Sukiman.

Baca juga: Suap Kepengurusan DAK, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan Dituntut 8 Tahun Penjara

Lalu, jaksa Wawan menyinggung keterangan Rifa dan Suherlan soal adanya pemberian fee sebanyak lima kali di rumah dinas Sukiman.

Dalam persidangan, Rifa dan Suherlan mengakui ada pemberian uang sebanyak lima kali di rumah dinas Sukiman.

Rinciannya, pada pekan pertama Agustus 2017, Sukiman menerima Rp 500 juta; pekan kedua Agustus 2017 sebesar 250 juta; pekan ketiga Agustus 2017 sebesar Rp 200 juta dan 22.000 dollar AS.

Pada bulan September 2017 sebesar Rp 500 juta dan bulan Desember 2017 sebesar Rp 500 juta.

"Seperti saya jelaskan di rekontruksi perkara waktu itu Pak, bahwa itu semua rekayasa keduanya. Saya minta kepada saudara Suherlan dengan Rifa supaya secara gentleman uang itu dikembalikan saja, karena itu bukan haknya," kata Sukiman.

Baca juga: Taufik Kurniawan Bantah Minta Jatah Fee 5 Persen dari DAK

Sukiman juga mengklaim tidak pernah mengurus DAK tersebut serta tidak pernah meminta bahkan menerima fee atas pengurusan DAK.

"Oke, Saudara sudah disumpah ya. Saya ingatkan, kalau sumpah itu kan orang Islam kan mengikat duniawi dan akhirat, Pak. Ya, tapi itu hak Saudara, lah," ujar jaksa Wawan.

Dalam kasus ini, Natan Pasomba didakwa menyuap anggota Komisi XI DPR Sukiman sebesar Rp 2,65 miliar dan 22.000 dollar AS.

Menurut jaksa, suap itu dilakukan Natan bersama-sama dengan dua rekanan Dinas PU Pegunungan Arfak bernama Nicolas Tampang Allo dan Sovian Lati Lipu.

Suap itu merupakan commitment fee untuk Sukiman atas pengurusan DAK tambahan yang bersumber dari APBN Perubahan TA 2017 dan DAK yang bersumber dari APBN TA 2018.

Pada perkara ini, Sukiman masih berstatus sebagai tersangka.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Majelis Warga Deklarasi Dukung Anies Capres 2024

Majelis Warga Deklarasi Dukung Anies Capres 2024

Nasional
Mahfud Rekomendasikan Perombakan Divisi Propam Polri agar Tak “Abuse of Power”

Mahfud Rekomendasikan Perombakan Divisi Propam Polri agar Tak “Abuse of Power”

Nasional
Survei Indikator: Elektabilitas Ganjar di Atas Prabowo dan Anies

Survei Indikator: Elektabilitas Ganjar di Atas Prabowo dan Anies

Nasional
Tragedi Stadion Kanjuruhan Malang, Pengamat: Pihak yang Bersalah Terancam Pidana

Tragedi Stadion Kanjuruhan Malang, Pengamat: Pihak yang Bersalah Terancam Pidana

Nasional
UPDATE 2 Oktober: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,96 Persen, Ketiga 27,13 Persen

UPDATE 2 Oktober: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,96 Persen, Ketiga 27,13 Persen

Nasional
Survei Indikator: Tingkat Kepuasan Publik ke Jokowi Capai 67 Persen

Survei Indikator: Tingkat Kepuasan Publik ke Jokowi Capai 67 Persen

Nasional
Mahfud Sebut Jaksa Kasus Sambo Dikarantina agar Tak Diteror

Mahfud Sebut Jaksa Kasus Sambo Dikarantina agar Tak Diteror

Nasional
UPDATE 2 Oktober 2022: Bertambah 1.322, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.434.585

UPDATE 2 Oktober 2022: Bertambah 1.322, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.434.585

Nasional
Rusia Caplok 4 Wilayah Ukraina, Kemenlu RI: Langgar Prinsip Piagam PPB dan Hukum Internasional

Rusia Caplok 4 Wilayah Ukraina, Kemenlu RI: Langgar Prinsip Piagam PPB dan Hukum Internasional

Nasional
Penggunaan Gas Air Mata dalam Tragedi Kanjuruhan Dipertanyakan

Penggunaan Gas Air Mata dalam Tragedi Kanjuruhan Dipertanyakan

Nasional
Kontras Duga Ada Pelanggaran Hukum dan HAM dalam Tragedi Kanjuruhan

Kontras Duga Ada Pelanggaran Hukum dan HAM dalam Tragedi Kanjuruhan

Nasional
Tragedi Stadion Kanjuruhan, IPW Desak Kapolri Copot Kapolres Malang

Tragedi Stadion Kanjuruhan, IPW Desak Kapolri Copot Kapolres Malang

Nasional
Kurangi Vonis Bermasalah, KY Dorong Ketua Pengadilan Eksaminasi Putusan

Kurangi Vonis Bermasalah, KY Dorong Ketua Pengadilan Eksaminasi Putusan

Nasional
Komnas HAM Turunkan Tim Usut Kerusuhan Kanjuruhan Malang

Komnas HAM Turunkan Tim Usut Kerusuhan Kanjuruhan Malang

Nasional
Pemerintah Diminta Bentuk Tim Independen Usut Kerusuhan Kanjuruhan

Pemerintah Diminta Bentuk Tim Independen Usut Kerusuhan Kanjuruhan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.