Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polisi Tangkap Auktor Penggerak Massa Kerusuhan Papua dan Papua Barat

Kompas.com - 09/09/2019, 13:05 WIB
Devina Halim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Polisi menangkap auktor intelektualis berinisial FBK terkait kerusuhan di Papua dan Papua Barat.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo menuturkan, FBK ditangkap saat akan berangkat menuju Wamena, pada Jumat (6/9/2019).

"Sebenarnya yang bersangkutan ditangkap di Papua ketika akan berangkat ke Wamena," ungkap Dedi di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (9/9/2019).

Baca juga: Komnas HAM Temukan Kesamaan Pola Kerusuhan di Papua dan Papua Barat

Menurut keterangan polisi, FBK diduga menggerakkan massa secara langsung hingga terjadi kerusuhan di Papua.

"Dia menggerakkan dari sisi akar rumput, kemudian menggerakkan dari aktor lapangan kerusuhan yang ada di Jayapura, ataupun di beberapa wilayah di Papua," katanya.

Namun, polisi juga mendalami dugaan keterlibatan FBK untuk menggerakkan massa di media sosial.

Baca juga: Pascarusuh Jayapura, Penjagaan Lapas di Papua Diperketat

Sebelumnya diberitakan, Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian menyebutkan bahwa ada sejumlah organisasi yang melatarbelakangi kerusuhan di Papua dan Papua Barat.

Dua di antaranya adalah United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dan Komite Nasional Papua Barat ( KNPB).

"ULMWP dan KNPB bertanggung jawab atas kejadian ini. Mereka yang produksi hoaks itu," ujar Tito saat berkunjung ke Jayapura, Papua, Kamis (5/9/2019).

Baca juga: Tokoh Papua Freddy Numberi Dorong Pemerintah Evaluasi Penempatan Aparat di Papua

Menurut Tito, Polri sudah mengetahui siapa saja individu dan kelompok yang bermain atas kerusuhan yang terjadi di Papua dalam beberapa hari terakhir.

Kapolri mengatakan, Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) ikut digerakkan oleh ULMWP dan KNPB.

Tito menegaskan polisi sudah mengetahui siapa saja pelaku di balik penyebaran hoaks dan kerusuhan yang terjadi di Papua dan Papua Barat, dari pertengahan hingga akhir Agustus 2019.

Baca juga: Tokoh Papua Freddy Numberi Dorong Pemerintah Evaluasi Penempatan Aparat di Papua

Selain itu, Tito juga mengatakan bahwa Polri sudah mengetahui maksud dan tujuan para pembuat kerusuhan tersebut.

Menurut Kapolri, kerusuhan tersebut sengaja diciptakan menjelang Rapat Komisi Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCHR). Selain itu, kerusuhan sengaja dibuat menjelang Sidang Umum PBB.

Kompas TV Suasana Papua dan Papua Barat berangsur kembali normal setelah sempat diwarnai aksi unjuk rasa dan pembakaran sejumlah bangunan dan fasilitas umum.<br /> Sejak pertengahan pekan lalu kehidupan masyarakat dan layanan publik kota-kota di Papua dan Papua Barat kembali berjalan. Kehadiran aparat keamanan mencegah aksi massa melebar.<br /> Meski demikian, akar persoalan papua dan papua barat tetap perlu dipahami untuk mendapat penyelesaian tuntas. Apalagi, ada upaya terus membawa isu papua dan papua barat ke panggung internasional, termasuk melalui PBB.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apapun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apapun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

Nasional
Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com