Kata Masinton Soal Penolakan Pegawai KPK Terkait Revisi UU

Kompas.com - 07/09/2019, 21:08 WIB
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI-P, Masinton Pasaribu, saat ditemui dalam diskusi bertajuk KPK dan Revisi Undang-undangnya di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (7/9/2019).  KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTOAnggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI-P, Masinton Pasaribu, saat ditemui dalam diskusi bertajuk KPK dan Revisi Undang-undangnya di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (7/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu menyayangkan sikap pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) yang menolak revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Menurut dia, pegawai KPK harus taat pada aturan dan undang-undang yang menjadi kesepakatan pemerintah dan DPR.

“KPK itu dilantik berdasarkan sumpah negara. Dia harus taat pada Undang dan perundang-undangan,” kata Masinton dalam diskusi publik di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/9/2019).

Baca juga: Gelar Aksi, Pegawai KPK Akan Bikin Rantai Manusia


Masinton mengatakan, DPR dan Presiden mendapatkan amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk membuat undang-undang.

Adapun, KPK adalah lembaga yang harus melaksanakan undang-undang yang diciptakan kedua lembaga eksekutif dan legislatif tersebut.

“Bisa dibayangkan kalau institusi yang akan direvisi undang-undangnya melakukan penolakan seperti KPK," kata Masinton.

Meski demikian, menurut Masinton, DPR tidak menutup diri dari kritikan dan masukan terkait revisi UU KPK.

Namun, Masinton mengatakan, kritikan itu harus datang dari masyarakat, bukan dari pimpinan atau pegawai KPK.

“Kalau ICW protes, itu lah tugasnya. Memang harus ada tekanan dari luar parlemen. Tapi KPK itu lembaga negara. KPK patuh dan taat pada perundang-undangan. Dia dibentuk oleh negara, dibiayai oleh negara, pejabatnya adalah pejabat negara harus paham ketatanegaraan,” kata Masinton.

Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan, pihaknya menolak revisi UU KPK yang sedang bergulir di DPR.

Agus menegaskan, KPK tidak membutuhkan perubahan undang-undang tersebut untuk menjalankan pemberantasan korupsi.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X