"PR" Jokowi, Ketidaksetujuan Publik akan Pemindahan Ibu Kota...

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo bersama Pemerintah RI dinilai harus menjelaskan urgensi dan alasan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur secara terbuka kepada publik.

Ini berdasarkan hasil survei lembaga riset Media Survei Nasional (Median) yang menunjukkan bahwa mayoritas publik tidak setuju dengan rencana pemindahan ibu kota.

"Sosialisasi Presiden dan tim terhadap rencana pemindahan itu terjadi dengan baik, tetapi sosialisasi terhadap alasan dan urgensi kenapa harus pindah itu yang belum selesai," kata Direktur Eksekutif Median Rico Marbun dalam konferensi pers di kawasan Cikini, Selasa (3/9/2019).

Survei menunjukkan, 45,3 persen responden menolak pemindahan ibu kota.

Baca juga: Kalimantan Timur Dipilih Jadi Ibu Kota Negara Bukan karena Lobi

Sementara itu, hanya 40,7 persen responden yang menyetujui pemindahan ibu kota dan 14 persen responden mengaku tidak tahu.

Rico menyampaikan, mayoritas masyarakat Indonesia tidak menyetujui rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur karena masalah ekonomi.

Hasil survei yang dikerjakan Median menunjukkan, 15 persen responden menilai pemerintah mestinya menyelesaikan masalah ekonomi dan pengangguran terlebih dahulu.

"Jadi publik masih merasakan bahwa masalah pengangguran, masalah kesejahteraan, masalah tingkat ekonomi itu seharusnya lebih cepat lebih dulu diselesaikan oleh Presiden," kata Rico.

Ia juga menyampaikan, masyarakat khawatir proyek pemindahan ibu kota akan membengkakkan pengeluaran negara.

Apalagi, pembangunan sebuah kota baru dari nol akan memakan banyak biaya.

Selain itu, 9,3 persen responden menilai pemerintah semestinya menyelesaikan konflik yang ada di Papua terlebih dahulu ketimbang menggembar-gemborkan rencana pemindahan ibu kota.

"Ketidakpercayaan diri publik terhadap situasi ekonomi dan perkembangan terakhir di Papua itu sebenarnya dua alasan utama kenapa akhirnya publik itu melihat bahwa rencana pemindahan ini sebenarnya tidak terlalu urgen untuk dilakukan dengan segera," ujar Rico.

Rico mengatakan, 58,6 persen responden pun menilai ada hal lain yang lebih mendesak untuk dikerjakan pemerintah dibandingkan pemindahan ibu kota, yakni permasalahan ekonomi, kemiskinan dan kesejahteraan, serta pengangguran dan lapangan kerja.

Baca juga: Smart Metropolis, 9 Imajinasi Jokowi soal Ibu Kota Baru

Sementara itu, alasan-alasan yang membuat masyarakat mendukung pemindahan ibu kota ialah pemerataan ekonomi, mengurangi kepadatan penduduk di Jakarta, serta sekadar mengikuti keputusan pemerintah.

"Yang menyatakan setuju itu sebenarnya beririsan dengan argumentasi Pak Jokowi pada saat beliau melakukan konferensi pers," kata Rico.