"PR" Jokowi, Ketidaksetujuan Publik akan Pemindahan Ibu Kota...

Publik perlu diyakinkan 

Rico mengatakan, pemerintah harus meyakinkan publik bahwa pemindahan ibu kota adalah kebijakan yang tepat dan didasari oleh persiapan yang matang.

Oleh karena itu, pemerintah semestinya membuka kajian akademik yang mendasari wacana tersebut.

"Yang kita butuhkan, masyarakat, itu adalah ini kajian akademik bagaimana, kan itu kita butuhkan, benar enggak ini bisa efisien? Benar enggak dengan dipindahkan ibu kota itu segala sesuatunya bisa terjadi lebih baik?" kata Rico.

Menurut dia, sampai saat ini pemerintah belum membuka diskursus tersebut kepada publik dan baru sebatas menyosialisasikan rencana pemindahan ibu kota tanpa membeberkan alasan-alasan di baliknya secara mendetail.

"Kita enggak tahu itu alasan utama pemindahan, hitung-hitungannya bagaimana, kemudian kalau misalnya nanti pembiayaan ternyata ada proses tukar guling misalnya nanti yang menguasai gedung-gedung pemerintah di Jakarta ini siapa," ujar Rico.

Akibatnya, kata Riko, publik pun meragukan keseriusan pemerintah dalam merencanakan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur sehingga masih banyak publik yang menolak rencana tersebut.

"Mereka ada ragu-ragu, jangan-jangan nanti akan ada pembengkakan anggaran. Jangan-jangan nanti efisiensi yang tadinya itu digembar-gemborkan justru tidak tercapai," ujar Rico.

Menurut Rico, hasil survei yang dilakukan Median itu menjadi alarm bagi pemerintah.

Sebab, ketidaksetujuan publik atas rencana pemindahan ibu kota bisa saja menghambat pembahasan di DPR.

Apalagi, partai-partai politik akan sangat memperhatikan aspirasi konstituennya.

Berdasarkan hasil survei Median, hanya konstituen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang solid mendukung pemindahan ibu kota.

Data yang dirilis median menunjukkan, 45,3 persen konstituen PDI-P mendukung rencana pemindahan ibu kota, sedangkan 39,7 persen konstituen lain tidak menyetujui rencana itu.

Angka tersebut berbanding terbalik dengan hasil survei konstituen Partai Golkar yang 47,3 persen konstituennya tidak menyetujui pemindahan ibu kota berbanding 31,6 persen yang mendukung.

Baca juga: Bima Arya Dukung Rencana Pemindahan Ibu Kota Jawa Barat

Perbedaan itu semakin lebar bila melihat hasil survei dari konstituen partai oposisi.