Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri: Silakan kalau Jawa Barat Mau Pindah Ibu Kota

Kompas.com - 03/09/2019, 18:48 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mempersilakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang hendak memindahkan ibu kotanya.

"Silakan, soal gubernur, bupati, wali kota punya ide, punya gagasan, kan boleh-boleh saja. Ini kan negara yang demokratis. Kenapa Jawa Barat mengusulkan pindah?," ujar Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/9/2019).

"Mulai zaman Pak Aher dulu sebelum Pak Ridwan Kamil sudah pernah bicara dengan saya. Silakan persiapkan dengan baik," sambungnya.

Baca juga: Di Sukabumi, Ridwan Kamil Kembali Luruskan Isu Pemindahan Ibu Kota Jabar

Hanya, Tjahjo mengingatkan agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan dengan baik rencana pemindahan ibu kotanya.

Ia meminta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyiapkan lahan dan mendata aset yang akan dipindahkan.

"Silakan persiapkan dengan baik bagaimana lahannya, bagaimana aset-asetnya, itu harus diinventarisasi dengan baik. Diusulkan dalam rapat dengan DPRD dan sebagainya. Ini baru diusulkan. Sah-sah saja. Namanya usul," lanjut Tjahjo.

Baca juga: Fakta Baru Wacana Pemindahan Ibu Kota Jabar, Hanya Usulkan Tegalluar hingga Komisi IV Menolak

Sebelumnya,Ridwan Kamil bersama DPRD Jabar telah sepakat untuk mengkaji wacana pemindahan pusat pemerintahan dan ibu kota Provinsi Jawa Barat.

Ridwan Kamil mengatakan, wacana itu muncul sewaktu ia menggelar rapat pembahasan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jabar bersama Pansus VII awal pekan lalu.

Dia menjelaskan Perda RTRW itu memerintahkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk melakukan kajian.

Baca juga: Harapan Warga Jika Ibu Kota Jabar Pindah ke Cikalongwetan, Bandung Barat

Kajiannya mencakup jalur transportasi, pembangunan wilayah-wilayah industri baru.

"Termasuk kajian pemindahan pusat pemerintahan, bukan ibu kota. Nanti nunggu kajian, apakah kajian bilangnya tetap atau pindah, kita belum tahu. Karena kajiannya belum dilakukan," kata dia.

Kompas TV Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, berencana memindahkan ibu Kota Jawa Barat. Menurut Ridwan Kamil, Kota Bandung sudah tidak cocok lagi melayani pusat pemerintahan Jawa Barat.<br /> <br /> Ada 3 lokasi yang diusulkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, sebagai pengganti Kota Bandung. Saat ini Gubernur Jabar, akan melakukan kajian selama 6 bulan ke depan, untuk menentukan lokasi ibu Kota Jabar yang baru. Wacana pemindahan ini menurut Ridwan Kamil, karena kota bandung tidak cocok lagi melayani pusat pemerintahan Jawa Barat.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com