Jokowi Penasaran Kenapa Dirinya dan Pemerintah Dipersepsikan Beda di Papua

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bingung mengapa masyarakat Papua memberi penilaian yang berbeda antara dirinya dan pemerintah pusat dalam hal pendekatan terhadap rakyat Papua.

Sebab, pendekatan berupa dialog dan pembangunan kesejahteraan dianggapnya berhasil.

Terlihat dari hasil Pemilu Presiden di mana dirinya dan Ma'ruf Amin menang tebal atas pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Pendekatan Papua yang kita lakukan adalah dialog dan kesejahteraan, itu yang kita lakukan," ujar Jokowi menegaskan dalam pertemuan dengan pemimpin redaksi media massa di Istana Merdeka, Selasa (3/9/2019). 

"Tetapi antara Jokowi dan Jakarta (pemerintah pusat) itu di lapangan persepsinya beda. Ini yang saya mau cari tahu kenapa bisa berbeda," ujar Jokowi melanjutkan.

Baca juga: Disebut Dalang Rusuh Papua, Ini Peran Benny Wenda Menurut Polri...

Untuk pendekatan dialog itu, Jokowi menceritakan dirinya berkunjung ke Papua minimal 2-3 kali per tahun.

Saat berkunjung ke Papua, Jokowi bertemu langsung tokoh-tokoh masyarakat Papua, bertemu rakyat langsung, dan tentu saja Gubernur serta para kepala daerah.

"Selama 5 tahun, sudah 12 kali saya ke Papua," ujar Jokowi menunjukkan pendekatan dialog yang dikedepankan.

Itu dia lakukan untuk untuk membangun trust atau kepercayaan. Kepercayaan itu setidaknya sudah tercermin dalam Pemilu Presiden 2019 saat Jokowi memperoleh 90 persen suara. 

Pendekatan kesejahteraan yang menjadi prioritas kedua juga nyata, kata Jokowi. Ia mencontohkan pembangunan perbatasan Skouw.

Baca juga: Polda Papua Cek Kabar Pembantaian oleh KKB di Kabupaten Yahukimo

"Sehingga masyarakat Papua bangga terhadap daerahnya. Lalu pengelolaan SDA, Pemda juga diberi pendapatan DAU dan DAK," katanya.

"Sebuah kekeliruan yang mengatakan bahwa Jakarta mengambil lebih banyak dari Papua daripada memberi padahal yang terjadi kebalikannya," ujar Jokowi.

Menurut Jokowi, Freeport dan Bintuni negara mendapatkan Rp 26 triliun tahun 2018.

"Nah, kita mengembalikan atau menganggarkan di APBN melalui DAU dan DAK itu Rp 92 triliun. Itu semua dilakukan untuk mengejar ketertinggalan Papua," tambah Jokowi.