Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Median: 45,3 Persen Responden Tak Setuju Ibu Kota Pindah

Kompas.com - 03/09/2019, 13:40 WIB
Ardito Ramadhan,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei nasional yang diselenggarakan lembaga riset Median menunjukkan mayoritas masyarakat Indonesia menolak pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

Direktur Eksekutif Median Rico Marbun mengatakan, ada 45,3 persen responden survei itu menolak pemindahan ibu kota.

Sedangkan, hanya ada 40,7 persen responden yang menyetujui pemindahan ibu kota dan 14 persen responden mengaku tidak tahu.

"Di sini kita melihat walaupun berselisih sekitar hampir 5 persen-an mayoritas masih lebih banyak yang tidak setuju ketimbang yang setuju," kata Rico dalam konferensi pers di kawasan Cikini, Selasa (3/9/2019).

Baca juga: Survei: Mayoritas Responden di Jakarta Tak Setuju Ibu Kota Pindah

Rico melanjutkan, bila ditilik dari tempat tinggalnya, warga Pulau Jawa lebih banyak yang tidak setuju dengan pemindahan ibu kota yakni 51,4 persen responden di Pulau Jawa tidak setuju sedangkan 30,7 persen responden lainnya setuju.

Situasi berbeda terlihat di responden yang berada di luar Pulau Jawa di mana 56 responden di luar Pulau Jawa menyetujui pemindahan ibu kota dan 35,9 responden menolak pemindahan ibu kota.

Baca juga: Masih Banyak Buaya Berkeliaran di Wilayah Calon Ibu Kota Negara

Rico menuturkan, hal itu dapat disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari alasan rasional seperti pemerataan pembangunan hingga alasan irasional yang berdasarkan semangat kedaerahan.

"Itu mix dua-duanya menurut saya. Memang ada di dalam survei itu bahwa 'saya setuju saja karena saya orang Kalimantan', itu harusnya enggak boleh, harusnya berdasarkan alasan rasional. Tetapi, ada juga yang yakin akan ada pemerataan pembangunan," ujar Rico.

Adapun survei Median juga menunjukkan bahwa 86,7 persen masyarakat Indonesia sudah mengetahui rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur.

Baca juga: Ibu Kota Pindah, Bagaimana Minat Investasi di Kalimantan Timur?

Survei tersebut digelar pasa 26-30 Agustus 2019 lalu melibatkan 1.000 responden.

Survei yang dilakukan dengan metode multistage random sampling ini memiliki margin of error sebesar 3,09 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan ibu kota baru berada di Kalimantan Timur. Hal itu disampaikan Jokowi dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019).

"Lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur," kata Jokowi.

Baca juga: Ibu Kota Baru Berpotensi Genjot Eskpor dan Tarik Investasi Asing Baru

Ia menyatakan bahwa keputusan ini dilakukan setelah pemerintah melakukan kajian intensif. Ada lima alasan kenapa wilayah Kalimantan Timur yang dipilih.

Pertama, risiko bencana minimal, baik bencana banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, maupun tanah longsor.

Kedua, lokasi tersebut dinilai strategis. Jika ditarik koordinat, lokasinya berada di tengah-tengah wilayah Indonesia.

Ketiga, lokasi itu berada dekat perkotaan yang sudah terlebih dahulu berkembang, yakni Kota Balikpapan dan Kota Samarinda.

Keempat, telah memiliki infrastruktur yang relatif lengkap. Kelima, hanya di lokasi tersebutlah terdapat lahan pemerintah, yakni seluas 180.000 hektar.

Kompas TV Pemerintah Kalimantan Timur menepis isu terkait kenaikan harga tanah negara di kawasan pembangunan ibu kota baru. Beredarnya isu terkait tingginya harga tanah di kawasan lokasi ibukota negara membuat gubernur angkat bicara. Secara tegas Gubernur Kalimatan Timur, Isran Noor menepis sepekulasi tersebut. Dipastikan lokasi tersebut semua milik negara dan tidak ada yang boleh menjual lahan milik negara. Jadi jika ada yang mengaku pemilik tanah dan akan menjual dengan harga tinggi maka itu adalah informasi hoaks. Pemerintah berencana membuat pergub terkait penyesuaian harga tanah di sekitaran lokasi ibu kota negara. #IbuKotaBaru #HargaTanah #KalimantanTimur
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Risma Ingatkan Lansia Jaga Kesehatan agar Tak Bebani Orang Lain

Risma Ingatkan Lansia Jaga Kesehatan agar Tak Bebani Orang Lain

Nasional
Soal Usung Figur Publik di Pilkada 2024, Nasdem: Ada Nafa Urbach dan Ramzi

Soal Usung Figur Publik di Pilkada 2024, Nasdem: Ada Nafa Urbach dan Ramzi

Nasional
Kapolri dan Jaksa Agung Tak Cukup Pamer Keakraban...

Kapolri dan Jaksa Agung Tak Cukup Pamer Keakraban...

Nasional
BMKG: Indonesia Berisiko Kekeringan Meteorologis, Hati-hati Karhutla

BMKG: Indonesia Berisiko Kekeringan Meteorologis, Hati-hati Karhutla

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Sejumlah Pegawai Kementan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Sejumlah Pegawai Kementan Jadi Saksi

Nasional
Kemenag Imbau Jemaah Haji Lansia Manfaatkan Rukhsah Saat Beribadah

Kemenag Imbau Jemaah Haji Lansia Manfaatkan Rukhsah Saat Beribadah

Nasional
Kemenag Akan Gelar Sidang Isbat Lebaran Idul Adha 7 Juni 2024

Kemenag Akan Gelar Sidang Isbat Lebaran Idul Adha 7 Juni 2024

Nasional
Romlah Melawan Katarak demi Sepotong Baju untuk Sang Cucu

Romlah Melawan Katarak demi Sepotong Baju untuk Sang Cucu

Nasional
“Deal” Politik Nasdem dan PKB Bakal Jadi Penentu Dukungan untuk Anies Maju pada Pilkada Jakarta 2024

“Deal” Politik Nasdem dan PKB Bakal Jadi Penentu Dukungan untuk Anies Maju pada Pilkada Jakarta 2024

Nasional
Bendum dan Wabendum Partai Nasdem Jadi Saksi di Sidang SYL Hari Ini

Bendum dan Wabendum Partai Nasdem Jadi Saksi di Sidang SYL Hari Ini

Nasional
Tak Khawatirkan Gempa di Senabang Aceh, Risma: Posisinya di Laut...

Tak Khawatirkan Gempa di Senabang Aceh, Risma: Posisinya di Laut...

Nasional
PKS Minta Uang Program Tapera Tidak Dipakai untuk Proyek Risiko Tinggi seperti IKN

PKS Minta Uang Program Tapera Tidak Dipakai untuk Proyek Risiko Tinggi seperti IKN

Nasional
DPR Akan Panggil Pemerintah Terkait Polemik Pemotongan Gaji untuk Tapera

DPR Akan Panggil Pemerintah Terkait Polemik Pemotongan Gaji untuk Tapera

Nasional
Diminta Perbanyak Renovasi Rumah Lansia, Risma: Mohon Maaf, Anggaran Kami Terbatas

Diminta Perbanyak Renovasi Rumah Lansia, Risma: Mohon Maaf, Anggaran Kami Terbatas

Nasional
Hari Ini, Ahmad Sahroni Jadi Saksi di Sidang SYL

Hari Ini, Ahmad Sahroni Jadi Saksi di Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com