Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Median: 45,3 Persen Responden Tak Setuju Ibu Kota Pindah

Kompas.com - 03/09/2019, 13:40 WIB
Ardito Ramadhan,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei nasional yang diselenggarakan lembaga riset Median menunjukkan mayoritas masyarakat Indonesia menolak pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

Direktur Eksekutif Median Rico Marbun mengatakan, ada 45,3 persen responden survei itu menolak pemindahan ibu kota.

Sedangkan, hanya ada 40,7 persen responden yang menyetujui pemindahan ibu kota dan 14 persen responden mengaku tidak tahu.

"Di sini kita melihat walaupun berselisih sekitar hampir 5 persen-an mayoritas masih lebih banyak yang tidak setuju ketimbang yang setuju," kata Rico dalam konferensi pers di kawasan Cikini, Selasa (3/9/2019).

Baca juga: Survei: Mayoritas Responden di Jakarta Tak Setuju Ibu Kota Pindah

Rico melanjutkan, bila ditilik dari tempat tinggalnya, warga Pulau Jawa lebih banyak yang tidak setuju dengan pemindahan ibu kota yakni 51,4 persen responden di Pulau Jawa tidak setuju sedangkan 30,7 persen responden lainnya setuju.

Situasi berbeda terlihat di responden yang berada di luar Pulau Jawa di mana 56 responden di luar Pulau Jawa menyetujui pemindahan ibu kota dan 35,9 responden menolak pemindahan ibu kota.

Baca juga: Masih Banyak Buaya Berkeliaran di Wilayah Calon Ibu Kota Negara

Rico menuturkan, hal itu dapat disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari alasan rasional seperti pemerataan pembangunan hingga alasan irasional yang berdasarkan semangat kedaerahan.

"Itu mix dua-duanya menurut saya. Memang ada di dalam survei itu bahwa 'saya setuju saja karena saya orang Kalimantan', itu harusnya enggak boleh, harusnya berdasarkan alasan rasional. Tetapi, ada juga yang yakin akan ada pemerataan pembangunan," ujar Rico.

Adapun survei Median juga menunjukkan bahwa 86,7 persen masyarakat Indonesia sudah mengetahui rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur.

Baca juga: Ibu Kota Pindah, Bagaimana Minat Investasi di Kalimantan Timur?

Survei tersebut digelar pasa 26-30 Agustus 2019 lalu melibatkan 1.000 responden.

Survei yang dilakukan dengan metode multistage random sampling ini memiliki margin of error sebesar 3,09 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan ibu kota baru berada di Kalimantan Timur. Hal itu disampaikan Jokowi dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019).

"Lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur," kata Jokowi.

Baca juga: Ibu Kota Baru Berpotensi Genjot Eskpor dan Tarik Investasi Asing Baru

Ia menyatakan bahwa keputusan ini dilakukan setelah pemerintah melakukan kajian intensif. Ada lima alasan kenapa wilayah Kalimantan Timur yang dipilih.

Pertama, risiko bencana minimal, baik bencana banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, maupun tanah longsor.

Kedua, lokasi tersebut dinilai strategis. Jika ditarik koordinat, lokasinya berada di tengah-tengah wilayah Indonesia.

Ketiga, lokasi itu berada dekat perkotaan yang sudah terlebih dahulu berkembang, yakni Kota Balikpapan dan Kota Samarinda.

Keempat, telah memiliki infrastruktur yang relatif lengkap. Kelima, hanya di lokasi tersebutlah terdapat lahan pemerintah, yakni seluas 180.000 hektar.

Kompas TV Pemerintah Kalimantan Timur menepis isu terkait kenaikan harga tanah negara di kawasan pembangunan ibu kota baru. Beredarnya isu terkait tingginya harga tanah di kawasan lokasi ibukota negara membuat gubernur angkat bicara. Secara tegas Gubernur Kalimatan Timur, Isran Noor menepis sepekulasi tersebut. Dipastikan lokasi tersebut semua milik negara dan tidak ada yang boleh menjual lahan milik negara. Jadi jika ada yang mengaku pemilik tanah dan akan menjual dengan harga tinggi maka itu adalah informasi hoaks. Pemerintah berencana membuat pergub terkait penyesuaian harga tanah di sekitaran lokasi ibu kota negara. #IbuKotaBaru #HargaTanah #KalimantanTimur
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com