Mahfud MD: Pemerintah Tak Langgar Prosedur dalam Pemindahan Ibu Kota

Kompas.com - 02/09/2019, 20:31 WIB
Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Mahfud MD menjadi pembicara utama di acara Dialog Kebangsaan Meningkatkan Nilai Kebersamaan: Menuju Indonesia Emas 2045 di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Singapura, Minggu siang (11/8/2019). KBRI SingapuraAnggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Mahfud MD menjadi pembicara utama di acara Dialog Kebangsaan Meningkatkan Nilai Kebersamaan: Menuju Indonesia Emas 2045 di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Singapura, Minggu siang (11/8/2019).
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

Menurut Fahri, pengecekan UUD 1945 prosesnya dilakukan melalui MPR.

Baca juga: Peta Sikap Partai Politik soal Rencana Pemindahan Ibu Kota ke Kaltim

"Barulah dia bicara dengan DPR di komisi-komisi di mana UU itu harus diubah. Sebab, UU yang harus diubah untuk perpindahan ibu kota lebih dari 8 dalam kajian sementara yang saya temukan," ujar dia. 

Ia juga menyesalkan orang-orang terdekat presiden yang dinilainya tak memberikan masukan untuk melakukan kajian dan naskah akademik terlebih dahulu.

"Mohon maaf Bapak Presiden, enggak begitu caranya, mesti bikin UU dulu, mesti bikin kajian, naskah akademik dulu, enggak ada. Saya sudah lihat paper-nya segala macam, enggak ada," kata dia. 

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X