Peta Sikap Partai Politik soal Rencana Pemindahan Ibu Kota ke Kaltim

Kompas.com - 02/09/2019, 12:34 WIB
Desain pusat ibu kota baru sebagaimana dirancang Kementerian PUPR. dok BBC IndonesiaDesain pusat ibu kota baru sebagaimana dirancang Kementerian PUPR.

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo telah secara resmi mengumumkan rencana pemindahan ibu kota ke Provinsi Kalimantan Timur.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, pada 26 Agustus 2019.

"Lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur," kata Jokowi.

Kendati demikian, rencana pemindahan ibu kota negara tersebut tidak sepenuhnya disambut baik oleh berbagai pihak. Salah satu kritik juga muncul di DPR.

Padahal, nantinya sikap partai politik yang memiliki suara di DPR menjadi penentu apakah ibu kota jadi dipindah dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur.

Sebab, pemindahan ibu kota membutuhkan dasar hukum yang terbentuk melalui proses legislasi serta pengesahan DPR.

Baca juga: Megawati Sarankan Presiden Bentuk Tim Khusus Pemindahan Ibu Kota

Lalu seperti apa sikap partai politik terkait pemindahan ibu kota? Berikut paparannya:

1. PAN

Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto menilai, pemindahan ibu kota belum tepat dilakukan saat sekarang ini.

Ia meminta pemerintah lebih fokus pada pertumbuhan ekonomi ketimbang mengeluarkan anggaran yang besar untuk memindahkan ibu kota negara.

"Enggak tepat menurut saya. Ekonomi sedang melambat, gula saja masih impor, beras masih impor, cangkul saja masih impor, dan menurut kami anggaran Rp 500 triliun itu pasti lebih. Itu pasti akan membengkak," kata Yandri saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/8/2019).

Baca juga: PAN: Pemindahan Ibu Kota Belum Tepat Dilakukan Sekarang

2. Gerindra

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon berpendapat, rencana pemindahan ibu kota negara bisa dibatalkan apabila fraksi-fraksi partai di DPR tak menyetujui rancangan pemindahan ibu kota negara yang diajukan pemerintah.

Menurut Fadli yang juga wakil ketua DPR, pemindahan ibu kota negara juga bisa dibatalkan dengan mempertimbangkan urusan yang lebih penting pada tahun mendatang.

"Bisa saja tetap di Jakarta kok. Apalagi tiba-tiba nanti tahun depan urusannya sudah lain, mati listrik lagi misalnya. Orang juga lupa ya kan, nanti liat sajalah apa yang saya omongin hari ini," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/8/2019).

Baca juga: Fadli Zon: Pemindahan Ibu Kota Bisa Dibatalkan jika DPR Tak Sepakat

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X