Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ibunda SBY Disemayamkan di Cikeas

Kompas.com - 30/08/2019, 20:20 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ibunda dari Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meninggal dunia, Jumat (30/8/2019).

Kabar duka tersebut dibenarkan oleh Ketua Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat Imelda Sari.

"Ya benar (ibunda SBY meninggal dunia)," kata Imelda saat dihubungi, Jumat malam.

Baca juga: Ibunda SBY Meninggal Dunia, Begini Riwayat Sakitnya

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Rachland Nashidik menambahkan, almarhumah Siti Habibah meninggal di RS Mitra Keluarga Cibubur sekitar pukul 19:21 WIB.

Rachland mengatakan, jenazah rencananya akan disemayamkan di kediaman Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas.

Kemudian, akan dimakamkan pada Sabtu (31/8/2019). Tetapi, tempat pemakaman belum dapat dipastikan.

Sebelum menghembuskan nafas terakhir, Ibunda SBY diketahui sempat mendapat perawatan di RS Mitra Keluarga Cibubur. Ia sakit karena faktor usia.

 

Kompas TV Sebanyak 112 anggota jemaah haji kloter 17 Makassar tiba di Masjid Agung Palopo, Sulawesi Selatan, Jumat (30/8) siang. Sementara itu, seorang anggota jemaah haji meninggal di tanah suci.<br /> <br /> Kedatangan jemaah haji asal Palopo yang tergabung di kloter 17, Makassar, disambut sanak keluarga. Sejumlah anggota jemaah haji yang telah berusia lanjut turun dari bus dengan dibopong petugas. Sementara itu, dari total 113 anggota jemaah haji, terdapat satu orang yang meninggal saat menjalani ibadah wukuf di Padang Arafah.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com