Kemendagri Sebut Pemilu Mendatang Mungkin Tidak Lagi Serentak

Kompas.com - 29/08/2019, 12:01 WIB
Warga memeriksa surat suara saat mengikuti pencoblosan pada Pemilu 2019 di TPS 13 bertema Pahlawan di Kampung Mekarjaya, Cikampek Utara, Karawang, Jawa Barat, Rabu (17/4/2019). Warga bersama Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara menghias TPS dengan nuansa pahlawan guna meningkatkan partisipasi masyarakat sekaligus mengenang jasa para pahlawan. ANTARA FOTO/MUHAMMAD IBNU CHAZARWarga memeriksa surat suara saat mengikuti pencoblosan pada Pemilu 2019 di TPS 13 bertema Pahlawan di Kampung Mekarjaya, Cikampek Utara, Karawang, Jawa Barat, Rabu (17/4/2019). Warga bersama Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara menghias TPS dengan nuansa pahlawan guna meningkatkan partisipasi masyarakat sekaligus mengenang jasa para pahlawan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Dodi Riyadmaji mengatakan, skema pelaksanaan pemilu serentak bisa saja diubah.

"Mungkin saja (diubah). Cuma pendekatannya dengan Mahkamah Konstitusi ( MK) seperti apa," ujar Dodi di Gedung LIPI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Rabu (28/8/2019).

Pernyataan ini merujuk pada survei yang dilakukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), baru-baru ini. Peneliti LIPI menyebut, sebagian besar responden kesulitan dalam mencoblos sehingga survei merekomendasikan format pemilu selanjutnya tidak lagi serentak.

Baca juga: Survei LIPI: 74 Persen Masyarakat Kesulitan Pemilu Serentak


Pelaksanaan pemilu serentak 2019 sendiri mengacu pada putusan MK pada tahun 2014 lalu yang membatalkan Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112 UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) yang mengatur pelaksanaan Pilpres tiga bulan setelah pelaksanaan Pemilu Legislatif (Pileg).

Dari hasil putusan tersebut, secara teknis pelaksanaan pemilu menjadi lima kotak, yakni kotak kesatu adalah kotak DPR, kotak kedua adalah kotak DPD, kotak tiga adalah presiden dan wakil presiden, kotak empat adalah DPRD provinsi, dan kotak kelima adalah DPRD kabupaten/kota.

Putusan MK tersebut berdasarkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk pemilu serentak.

Baca juga: Survei LIPI: 82 Persen Elite dan Tokoh Setuju Pemilu Serentak Diubah

Kemudian putusan tersebut diadopsi ke dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan menjadi dasar hukum pelaksanaan Pemilu serentak 2019.

Dodi mengatakan, jika skema pemilu serentak diubah kembali, maka harus ada revisi yang akan memakan waktu.

"Karena biasanya kalau itu sudah keputusan MK, kita minta revisinya kan prosedurnya seperti revisi UU karena keputusan MK setara dengan UU," kata dia.

Oleh karena itu, menurut Dodi hasil dari survei yang dilakukan LIPI termasuk rekomendasinya itu merupakan masukan bagi pihaknya.

Terlebih hasil survei tersebut menunjukkan gambaran pelaksanaan pemilu serentak 2019 yang diperoleh para responden.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Kemungkinan Gerindra Gabung Koalisi, Airlangga: Semakin Banyak Makin Baik

Soal Kemungkinan Gerindra Gabung Koalisi, Airlangga: Semakin Banyak Makin Baik

Nasional
Airlangga Hartarto Bersyukur untuk Pertama Kalinya Golkar Pimpin MPR

Airlangga Hartarto Bersyukur untuk Pertama Kalinya Golkar Pimpin MPR

Nasional
Bamsoet Siapkan Pantun untuk Prabowo-Sandiaga Sejak 3 Hari yang Lalu

Bamsoet Siapkan Pantun untuk Prabowo-Sandiaga Sejak 3 Hari yang Lalu

Nasional
Surya Paloh: Konsekuensi Dukungan Tanpa Syarat, Enggak Usah Banyak Tanya soal Menteri

Surya Paloh: Konsekuensi Dukungan Tanpa Syarat, Enggak Usah Banyak Tanya soal Menteri

Nasional
Edhy Prabowo Mengaku Siap Jika Ditunjuk Presiden Jokowi Jadi Menteri

Edhy Prabowo Mengaku Siap Jika Ditunjuk Presiden Jokowi Jadi Menteri

Nasional
Anggap Cita-cita Jokowi Sangat Tinggi, Sandiaga Dukung Omnibus Law

Anggap Cita-cita Jokowi Sangat Tinggi, Sandiaga Dukung Omnibus Law

Nasional
Jabatan Berakhir, Retno Masih Tetap Dampingi Jokowi Terima Tamu Negara

Jabatan Berakhir, Retno Masih Tetap Dampingi Jokowi Terima Tamu Negara

Nasional
Agenda Padat Usai Pelantikan, Jokowi Akan Sempatkan Bertemu Relawan

Agenda Padat Usai Pelantikan, Jokowi Akan Sempatkan Bertemu Relawan

Nasional
Usai Pelantikan, Jokowi Bertemu Wapres China dan Sejumlah Tamu Negara Lain

Usai Pelantikan, Jokowi Bertemu Wapres China dan Sejumlah Tamu Negara Lain

Nasional
Saat Prabowo Berlari Kecil Hindari Wartawan di DPR...

Saat Prabowo Berlari Kecil Hindari Wartawan di DPR...

Nasional
Pelantikan Lancar, Jokowi Ucapkan Terimakasih ke TNI-Polri dan BIN

Pelantikan Lancar, Jokowi Ucapkan Terimakasih ke TNI-Polri dan BIN

Nasional
Soal Menteri Jokowi, Sekjen Demokrat: Saya Tak Ragu Sebut Nama AHY

Soal Menteri Jokowi, Sekjen Demokrat: Saya Tak Ragu Sebut Nama AHY

Nasional
Jusuf Kalla Bakal Rindukan Momen Doorstop Bareng Wartawan

Jusuf Kalla Bakal Rindukan Momen Doorstop Bareng Wartawan

Nasional
Lima Pantun Bambang Soesatyo Saat Pelantikan Jokowi-Ma'ruf

Lima Pantun Bambang Soesatyo Saat Pelantikan Jokowi-Ma'ruf

Nasional
Pelantikan Jokowi Disorot Aktivis HAM: Dulu Ramai Diarak, Kini Dikawal Aparat

Pelantikan Jokowi Disorot Aktivis HAM: Dulu Ramai Diarak, Kini Dikawal Aparat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X