Kompas.com - 28/08/2019, 15:57 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Salah satu hasil survei nasional yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dalam evaluasi pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 adalah agar pemilu serentak diubah.

Sebanyak 82 persen responden yang terdiri dari elite politik dan tokoh setuju apabila sistem atas pemilu serentak tersebut diubah.

"Mayoritas responden setuju bahwa pemilu serentak perlu diubah," ujar Ketua Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI Wawan Ichwanudin dalam paparan rilis survei nasional Pemilu Serentak 2019 dan Penguatan Demokrasi Indonesia di Gedung LIPI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Rabu (28/8/2019).

Mereka yang menginginkan sistem pemilu serentak diubah terbagi atas beberapa alasan.

Baca juga: Sempat Mengaku Merasa Berdosa soal Putusan Pemilu Serentak, Ini Penjelasan Ketua MK

Terdapat 46,9 persen yang menginginkan pemilu terpisah antara pemilihan anggota legislatif dan pemilu eksekutif (kepala daerah).

"Selanjutnya ada 34,7 persen yang menginginkan pemilu dilakukan terpisah antara tingkat nasional dan tingkat lokal. LIPI lebih condong kepada hasil ini," kata dia.

Kemudian, 6,1 persen di antaranya menginginkan agar pemilu dilakukan secara terpisah antara pilpres, pileg, dan pilkada.

Sisanya, ada yang menjawab lain-lain sebesar 10,2 persen dan tidak menjawab 2,0 persen.

"Di lainnya, ada yang menjawab pilpres dihilangkan," kata dia.

Dalam survei ini, LIPI menjadikan elite dan tokoh sebagai responden. 

Baca juga: Cegah Koalisi Pragmatis, Perludem Sebut Pemilu Serentak Perlu Dipisah

Para elite atau tokoh itu berasal dari akademisi, politisi, partai politk, jurnalis senior, pengurus asosiasi pengusaha, tokoh agama, budayawan, tokoh gerakan perempuan, NGO, dan pemudia di lima kota.

Kota-kota tersebut adalah Jakarta (39 orang), Padang (20 orang), Pontianak (20 orang), SUrabaya (20 orang), dan Makassar (20 orang).

Mereka dipilih secara purposif sebanyak 119 orang.

Adapun pengumpulan data dalam survei elite atau tokoh ini dilakukan melalui tahapan wawancara tatap muka dengan enumerator dari tim peneliti dengan instrumen kuesioner. Pengumpulan data, dilakukan pada 27 Juni sampai dengan 8 Agustus 2019.

Kendati demikian dalam survei dengan responden publik, terdapat 74 persen responden yang menjawab setuju bahwa pemilu serentak menyulitkan pemilih.

Kesulitan tersebut dikarenakan mereka harus mencoblos sebanyak lima surat suara, yang lebih repot dibandingkan pemilu legislatif dan pilpres yang dilaksanakan terpisah.

Baca juga: KPU dan DPR Janji Evaluasi Pemilu Serentak yang Tewaskan Ratusan Petugas KPPS

"Alih-alih bisa memilih secara rasional kandidat yang akan memimpin negara mewakili mereka di parlemen para pemilih dipusingkan dengan hal-hal teknis karena surat suara yang dicoblos banyak," kata dia.

"Hanya 24 persen yang menyatakan sebaliknya," lanjut dia.

Secara keseluruhan, survei Pusat Penelitan Politik (P2P) LIPI ini menjaring 1500 responden dari 34 provinsi dengan margin of error 2,53 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan Video Lainnya >

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bawaslu: Gugatan Sengketa Partai Republiku, PKP, Prima, dan Parsindo Tak Bisa Diterima

Bawaslu: Gugatan Sengketa Partai Republiku, PKP, Prima, dan Parsindo Tak Bisa Diterima

Nasional
Arahan Jokowi ke Relawan Soal Pilih Presiden: Dari yang Senang Blusukan hingga Rambut Penuh Uban

Arahan Jokowi ke Relawan Soal Pilih Presiden: Dari yang Senang Blusukan hingga Rambut Penuh Uban

Nasional
Jokowi Lempar Jaket G20, Relawan Heboh Berebutan

Jokowi Lempar Jaket G20, Relawan Heboh Berebutan

Nasional
BNPB: Korban Hilang Gempa Cianjur Terisa 14 Orang

BNPB: Korban Hilang Gempa Cianjur Terisa 14 Orang

Nasional
Korban Gempa Cianjur Masih Bertambah: 318 Meninggal, 7.729 Luka-Luka

Korban Gempa Cianjur Masih Bertambah: 318 Meninggal, 7.729 Luka-Luka

Nasional
Cerita Jokowi yang Tak Minder Saat Bersalaman dengan Para Pemimpin G20

Cerita Jokowi yang Tak Minder Saat Bersalaman dengan Para Pemimpin G20

Nasional
BERITA FOTO: Relawan Jokowi Deklarasikan ''2024 Manut Jokowi''

BERITA FOTO: Relawan Jokowi Deklarasikan ''2024 Manut Jokowi''

Nasional
Lima Hari Pasca-gempa Cianjur, 73.525 Jiwa Masih Mengungsi

Lima Hari Pasca-gempa Cianjur, 73.525 Jiwa Masih Mengungsi

Nasional
Respons Pengacara Ferdy Sambo soal Isu Belanja Bulanan Kliennya Capai Rp 600 Juta

Respons Pengacara Ferdy Sambo soal Isu Belanja Bulanan Kliennya Capai Rp 600 Juta

Nasional
BERITA FOTO: Jokowi Temu Kangen Ribuan Relawan Se-Indonesia di GBK

BERITA FOTO: Jokowi Temu Kangen Ribuan Relawan Se-Indonesia di GBK

Nasional
Jokowi Ungkap Prinsip Paling Penting yang Harus Dimiliki Presiden Selanjutnya, Apa Itu?

Jokowi Ungkap Prinsip Paling Penting yang Harus Dimiliki Presiden Selanjutnya, Apa Itu?

Nasional
Di GBK, Relawan Jokowi Deklarasikan '2024 Manut Jokowi'

Di GBK, Relawan Jokowi Deklarasikan "2024 Manut Jokowi"

Nasional
Buntut Tambang Ilegal, Jatam Dorong Kapolri Konsistensi Bersih-Bersih Kepolisian

Buntut Tambang Ilegal, Jatam Dorong Kapolri Konsistensi Bersih-Bersih Kepolisian

Nasional
Buntut Isu Tambang Ilegal di Kaltim, Bareskrim Akan Layangkan Panggilan Kedua ke Ismail Bolong

Buntut Isu Tambang Ilegal di Kaltim, Bareskrim Akan Layangkan Panggilan Kedua ke Ismail Bolong

Nasional
Jatam Ungkap Peran Polisi dalam Kasus Tambang Ilegal, Mulai dari Beking hingga Jadi Pemodal

Jatam Ungkap Peran Polisi dalam Kasus Tambang Ilegal, Mulai dari Beking hingga Jadi Pemodal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.