Polemik Pemindahan Ibu Kota, soal Regulasi hingga Dugaan Deal Politik Jokowi-Prabowo

Secara terpisah, Ketua Fraksi Partai Gerindra Edhy Prabowo menegaskan pihaknya tidak setuju dengan rencana pemerintah melibatkan pihak swasta terkait skema pendanaan pembangunan ibu kota baru Indonesia di Provinsi Kalimantan Timur.

Baca juga: Ini Profil Pembeli Apartemen di Ibu Kota Negara Kalimantan Timur

Menurut Edhy seluruh pembiayaan pembangunan ibu kota di Penajam Paser Utara dan sebagian Kutai Kartanegara harus berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Kalau Gerindra maunya 100 persen uang negara bahwa ada faktor pendukung lainnya yang mengikuti itu faktor sekunder yang paling utama adalah kebutuhan dasarnya," ujar Edhy saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/8/2019).

Presiden Joko Widodo mengatakan, total kebutuhan untuk membangun ibu kota baru kurang lebih Rp 466 triliun.

Baca juga: Selain Ide Besar, Pemerintah Perlu Mendesain Support System Ibu Kota Baru

Nantinya, 19 persen dari kebutuhan pendanaan itu akan berasal dari APBN.

Sisanya, berasal dari Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha atau KPBU dan investasi langsung swasta dan BUMN.

Menurut Edhy, sebaiknya pihak swasta tidak ikut campur tangan terkait pembiayaan pembangunan ibu kota negara.

KOMPAS.COM/AMBARANIE NADIA KEMALA MOVANITA Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo di Menara Kompas, Jakarta, Senin (12/8/2019).

"Ini kan kedaulatan negara masa kita mau serahkan ada swasta membangun negeri kita. Ini alasan yang kami dapat arahan dari ketua umum kami," kata Edhy.

Dugaan Kompensasi Politik

Sementara itu, Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) menduga ada kompensasi politik bagi Prabowo Subianto pasca-Pilpres 2019 di balik rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur.

Baca juga: Warga: Jakarta Sudah Kepenuhan, Saatnya Pindah Ibu Kota

Seperti diketahui, pemerintah menetapkan sebagian wilayah Penajam Paser Utara dan sebagian Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur sebagai ibu kota baru Republik Indonesia.

Dinamisator JATAM Kalimantan Timur Pradarma Rupang mengatakan, sebagian besar lahan di Kabupaten Penajam Paser Utara, khususnya di Kecamatan Sepaku, dikuasai oleh PT ITCI Hutani Manunggal IKU dan ITCI Kartika Utama.

Kedua perusahaan pemegang Hak Penguasaan Hutan (HPH) itu disebut milik Prabowo dan Hashim Djojohadikusumo sebagai komisaris utama.

Baca juga: Aktivis Sebut Ada Deal Politik Jokowi dan Prabowo Soal Ibu Kota Baru

"Pemindahan ibu kota ini tidak lebih dari kompensasi politik atau bagi-bagi proyek pasca-pilpres,” ujar Rupang saat dihubungi Kompas.com, Selasa (27/8/2019).

“Di Kabupaten Penajam Paser Utara terutama di Kecamatan Sepaku rencana ini (pemindahan ibu kota) akan menguntungkan Hashim Djojohadikusumo karena lahan di sana dikuasai oleh PT ITCI Hutani Manunggal IKU dan ITCI Kartika Utama," ucapnya.