Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Warga: Jakarta Sudah Kepenuhan, Saatnya Pindah Ibu Kota

Kompas.com - 28/08/2019, 06:30 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah warga Jakarta mendukung wacana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

Mereka berpendapat, ibu kota perlu dipindah karena Jakarta sudah terlampau padat.

Rahman, salah seorang pegawai swasta, berharap pemindahan ibu kota dapat meringankan beban Jakarta.

"Jakarta sudah kepenuhan, sebelum terlalu penuh lagi, memang sudah saatnya pindah sekarang sih. Sekalian pemerataan pembangunan juga kan," kata Rahman.

Ia menilai, banyaknya warga yang beraktivitas di Jakarta membuat berbagai fasilitas yang ada tidak cukup memenuhi warganya.

Baca juga: Sekjen DPR: Pindah Ibu Kota Tak Sesederhana Pindah Rumah

Menurut dia, dengan pemindahan ibu kota, fasilitas yang sudah ada di Jakarta akan mencukupi bagi warga yang tidak ikut pindah ke Kalimantan.

"Kalau sudah enggak sepadat sekarang, pasti Jakarta malah makin enak begitu, enggak perlu pembangunan macam-macam lagi yang sering bikin macet," ujar dia.

Pendapat senada disampaikan Puteri, seorang ASN dari sebuah kementerian. Ia mengaku tak masalah bila harus dipindah tugas ke ibu kota baru.

"Saya dukung kebijakan pemerintah yang masuk akal dan alasan pribadi karena saya sudah agak pusing dan jenuh dengan Jakarta yang semrawut," ucap dia. 

Namun, ia berharap pemerintah tetap memperhatikan para ASN yang pindah ke ibu kota baru dengan memberi insentif maupun fasilitas. 

"Insentif pindahan menurut saya perlu sih dan bisa dalam bentuk apa aja selama enggak menghambur-hamburkan uang," kata dia.

Baca juga: Menpan RB Minta ASN Tak Terpengaruh Hasil Survei soal Pemindahan Ibu Kota

Gufron, warga lain, menilai kepadatan penduduk di Jakarta menjadi penyebab berbagai masalah perkotaan seperti kemacetan, polusi udara, hingga kriminalitas.

Senada dengan Rahman dan Puteri, Gufron berharap masalah-masalah tersebut dapat berkurang bila ibu kota dipindah ke Kalimantan.

"Sekarang kan semua-semuanya ada di Jakarta, jadi pemindahan ibu kota bisa jadi solusi-lah biar enggak semua orang merantau ke Jakarta," kata dia.

Presiden Joko Widodo menetapkan sebagian wilayah Penajam Paser Utara dan sebagian Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur sebagai ibu kota baru Republik Indonesia.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta.

Baca juga: Soal Pemindahan Ibu Kota Tak Ajak Bicara MPR, PDI-P Sebut Presiden Punya Wewenang

Pada kesempatan yang sama, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, setelah lokasi ibu kota baru Indonesia resmi diumumkan, pemerintah masuk ke tahap persiapan.

Pada 2020, pemerintah mulai mematangkan regulasi, masterplan, dan desain tata ruangnya.

Bambang memperkirakan proses pemindahan ibu kota baru dimulai pada 2024.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com