Pemindahan Ibu Kota Negara Perlu Diiringi Kesiapan Regulasi

Kompas.com - 27/08/2019, 09:50 WIB
Visualisasi penjabaran dari visi kedua ibu kota negara. Kementerian PUPRVisualisasi penjabaran dari visi kedua ibu kota negara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Jember Bayu Dwi Anggono menyatakan, pemindahan ibu kota negara ke wilayah Kalimantan Timur perlu diiringi dengan kesiapan regulasi.

Hal itu guna mendukung kesuksesan keputusan pemindahan ibu kota tersebut.

"Bappenas sebagai institusi yang diberi kepercayaan oleh Presiden untuk mempersiapkan konsep pemindahan ibu kota ternyata belum mempersiapkan aspek hukum yang komprehensif mengenai pemindahan ibu kota ini," kata Bayu dalam keterangan tertulis, Selasa (27/8/2019).

Baca juga: Regulasi Pemindahan Ibu Kota di DPR, Bakal Bentuk Pansus hingga Masuk Prolegnas

Menurut Pakar hukum tata negara ini, bukti belum matangnya persiapan dari aspek hukum bisa dilihat saat pemeritah menyatakan akan mengajukan rancangan undang-undang penetapan ibu kota baru ke DPR.

"Padahal jika diidentifikasi secara cermat maka bukan hanya UU penetapan ibu kota baru yang dibutuhkan untuk mendukung suksesnya pemindahan ibu kota ini. Melainkan juga perubahan beberapa UU lainnya yang memiliki keterkaitan dengan pemindahan Ibu kota ini," papar Bayu.

Baca juga: Survei: Mayoritas Responden di Jakarta Tak Setuju Ibu Kota Pindah

Menurut Bayu setidaknya ada 4 regulasi yang perlu dibentuk atau diubah oleh pemerintah dengan persetujuan DPR.

Pertama, Undang-undang tentang pernyataan wilayah Kalimantan Timur sebagai ibu kota baru.

Undang-undang ini akan berisi pernyataan pencabutan penetapan DKI Jakarta sebagai ibu kota dan menetapkan Kalimantan Timur sebagai ibu kota baru.

"Contoh UU kategori pertama ini adalah seperti UU Nomor 10 Tahun 1964 tentang Pernyataan DKI Jakarta Tetap Sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia Dengan Nama Jakarta," ungkapnya.

Baca juga: PP Properti Bakal Garap Lahan 500 Hektar di Sekitar Ibu Kota Baru

Kedua, lanjut Bayu, Undang-undang perubahan atas Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota NKRI.

Perubahan dilakukan dengan mengubah sifat provinsi DKI Jakarta yang awalnya sebagai daerah khusus yang berfungsi ibu kota negara dan sekaligus daerah otonom pada tingkat provinsi menjadi hanya daerah otonom pada tingkat provinsi.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X